Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Persoalan sengketa tanah selalu menjadi masalah yang rumit dan tak mudah diselesaikan. Hal ini juga sering dimanfaatkan oleh calo untuk memperalat warga agar mengeluarkan uang dengan iming-iming mendapatkan sertifikat hak milik tanahnya.
Khusus di Jakarta, Gubernur DKI Basuki T Purnama meminta agar warga tak mudah percaya dengan bualan calo untuk mengurus persoalan tanah tersebut.
"Kalau solusi warga kita udah kerjasama dengan BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) urusan surat, kita sudah minta BPN (Badan Pertanahan Negara) untuk kerjasama kita memanfaatkan kantor BPTSP jadi kantor dia," kata Gubernur DKI Basuki T Purnama di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (20/2/2015).
PTSP ini ada di setiap kantor lurah hingga wali kota. Saat masih menjabat sebagai gubernur, Jokowi kerap mengunjungi kantor-kantor camat, lurah hingga wali kota untuk melihat persiapan PTSP hingga akhirnya dibuat menjadi badan sendiri seperti sekarang.
Pelayanan satu pintu ini diharapkan akan membantu warga untuk mengurus segala persuratan mulai dari KTP, KK, IMB, izin usaha hingga mengurus sertifikat.
Permasalahan soal tanah lebih banyak karena warga yang ingin mendapat sertifikat hak milik sementara dokumen penunjangnya tidak lengkap. Sering terjadi, warga ngotot memiliki surat keterangan kepemilikan rumah namun tanahnya milik negara dan sertifikatnya hanya sertifikat girik atau tanah garapan sehingga tak memiliki dasar hukum yang kuat.
(bil/ndr)
Khusus di Jakarta, Gubernur DKI Basuki T Purnama meminta agar warga tak mudah percaya dengan bualan calo untuk mengurus persoalan tanah tersebut.
"Kalau solusi warga kita udah kerjasama dengan BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) urusan surat, kita sudah minta BPN (Badan Pertanahan Negara) untuk kerjasama kita memanfaatkan kantor BPTSP jadi kantor dia," kata Gubernur DKI Basuki T Purnama di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (20/2/2015).
PTSP ini ada di setiap kantor lurah hingga wali kota. Saat masih menjabat sebagai gubernur, Jokowi kerap mengunjungi kantor-kantor camat, lurah hingga wali kota untuk melihat persiapan PTSP hingga akhirnya dibuat menjadi badan sendiri seperti sekarang.
Pelayanan satu pintu ini diharapkan akan membantu warga untuk mengurus segala persuratan mulai dari KTP, KK, IMB, izin usaha hingga mengurus sertifikat.
Permasalahan soal tanah lebih banyak karena warga yang ingin mendapat sertifikat hak milik sementara dokumen penunjangnya tidak lengkap. Sering terjadi, warga ngotot memiliki surat keterangan kepemilikan rumah namun tanahnya milik negara dan sertifikatnya hanya sertifikat girik atau tanah garapan sehingga tak memiliki dasar hukum yang kuat.
(bil/ndr)
Labels:
DKI Jakarta
Thanks for reading Ini Saran Ahok untuk Warga yang Ingin Urus Sertifikat Tanah di Jakarta . Please share...!
0 Komentar untuk "Ini Saran Ahok untuk Warga yang Ingin Urus Sertifikat Tanah di Jakarta "