Yudhistira Amran Saleh - detikNews
Jakarta - Marzuki Darusman, mantan
Jaksa Agung dan tokoh pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi Special
Envoy (Utusan Khusus) PBB tentang Korea Utara (Korut). Marzuki
berkesempatan masuk ke negara yang sangat tertutup itu dan bertemu
petingginya. Bagaimana kesannya?
"Ya itu, rakyatnya pada satu komando dengan pemimpin tertingginya. Mereka dikasih handphone namun hanya punya satu nomor. Misal di utara, mereka nggak punya nomor di selatan. Seperti itulah," jelas Marzuki di Pusat Kebudayaan AS @america, Mal Pacific Place, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (25/2/2015) malam.
Ketertutupan Korut juga tampak dalam akses informasi warganya. Tak boleh ada warga yang mengkritik pemimpin tertingginya.
"Kemudian kalau ada yang mengakses internet atau apapun yang tidak membuat pemerintah senang, ya mereka dijebloskan ke kamp-kamp. Saya dulu hanya menginjakkan kaki di Pyongyang. Lupa tahun berapa," tuturnya.
Meski dirinya lupa mengunjungi Korut pada tahun berapa, namun dia ingat, saat itu tengah digelar pertemuan anggota parlemen se-Asia-Pasifik di Korsel. Korut menjadi salah satu anggota pertemuan parlemen itu. Saat pertemuan, Korut sempat protes karena menurut Korut, negaranya juga menjadi penyelenggara.
Marzuki juga pernah bertemu pemimpin tertinggi Korut, yaitu Kim Jong Il saat masih hidup. Kesannya?
"Ya biasa aja orangnya. Seperti yang anda lihat juga di TV dan media-media. Dan pertama kali bertemu ya biasa saja," lanjutnya yang mengaku belum pernah bertemu pengganti Kim Jong Il, Kim Jong Un.
Saat menjadi Special Envoy PBB, Marzuki juga terkejut karena pejabat tingginya mau menemui utusan PBB. Padahal selama ini, pejabat tinggi Korut enggan bertemu PBB.
"Pernah suatu ketika Dubes Korea Utara di Indonesia memberitahu pada saya bahwa Pemimpin Korea Utara ingin bertemu dengan saya. Itu suatu hal yang sebenarnya mustahil. Karena baru pertama kali pemimpin Korea ingin menemui penyelidik HAM dari PBB," jelas dia.
Namun, ternyata yang menemui bukan pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong Un, melainkan wakilnya.
"Namun ternyata saya hanya ditemui oleh wakilnya kalau nggak salah dan dalam pertemuan itu, Saya diminta untuk menghilangkan salah satu pasal dari perjanjian dalam penyelidikan HAM. Namun saya menolak dan hingga saat ini maka pasal tersebut masih ada," tuturnya.
Komisi penyelidik Korut PBB bekerja selama 9 bulan menghasilkan suatu laporan yang mengabarkan keadaan yang benar di Korea Utara perihal pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam hampir semua aspek. Pelanggaran itu terjadi terhadap hak pangan, hak untuk tidak diskriminasi, hak untuk berkumpul dan sebagainya.
Laporan kerja Komisi Penyelidik Korut PBB ini yang menjadi dasar resolusi PBB bulan Desember 2014 lalu. Resolusi itu tidak menganjurkan opsi militer untuk perubahan rezim sebagaimana disebutkan Korea Utara.
(nwk/mad)
(Foto: Reuters)
"Ya itu, rakyatnya pada satu komando dengan pemimpin tertingginya. Mereka dikasih handphone namun hanya punya satu nomor. Misal di utara, mereka nggak punya nomor di selatan. Seperti itulah," jelas Marzuki di Pusat Kebudayaan AS @america, Mal Pacific Place, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (25/2/2015) malam.
Ketertutupan Korut juga tampak dalam akses informasi warganya. Tak boleh ada warga yang mengkritik pemimpin tertingginya.
"Kemudian kalau ada yang mengakses internet atau apapun yang tidak membuat pemerintah senang, ya mereka dijebloskan ke kamp-kamp. Saya dulu hanya menginjakkan kaki di Pyongyang. Lupa tahun berapa," tuturnya.
Meski dirinya lupa mengunjungi Korut pada tahun berapa, namun dia ingat, saat itu tengah digelar pertemuan anggota parlemen se-Asia-Pasifik di Korsel. Korut menjadi salah satu anggota pertemuan parlemen itu. Saat pertemuan, Korut sempat protes karena menurut Korut, negaranya juga menjadi penyelenggara.
Marzuki juga pernah bertemu pemimpin tertinggi Korut, yaitu Kim Jong Il saat masih hidup. Kesannya?
"Ya biasa aja orangnya. Seperti yang anda lihat juga di TV dan media-media. Dan pertama kali bertemu ya biasa saja," lanjutnya yang mengaku belum pernah bertemu pengganti Kim Jong Il, Kim Jong Un.
Saat menjadi Special Envoy PBB, Marzuki juga terkejut karena pejabat tingginya mau menemui utusan PBB. Padahal selama ini, pejabat tinggi Korut enggan bertemu PBB.
"Pernah suatu ketika Dubes Korea Utara di Indonesia memberitahu pada saya bahwa Pemimpin Korea Utara ingin bertemu dengan saya. Itu suatu hal yang sebenarnya mustahil. Karena baru pertama kali pemimpin Korea ingin menemui penyelidik HAM dari PBB," jelas dia.
Namun, ternyata yang menemui bukan pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong Un, melainkan wakilnya.
"Namun ternyata saya hanya ditemui oleh wakilnya kalau nggak salah dan dalam pertemuan itu, Saya diminta untuk menghilangkan salah satu pasal dari perjanjian dalam penyelidikan HAM. Namun saya menolak dan hingga saat ini maka pasal tersebut masih ada," tuturnya.
Komisi penyelidik Korut PBB bekerja selama 9 bulan menghasilkan suatu laporan yang mengabarkan keadaan yang benar di Korea Utara perihal pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam hampir semua aspek. Pelanggaran itu terjadi terhadap hak pangan, hak untuk tidak diskriminasi, hak untuk berkumpul dan sebagainya.
Laporan kerja Komisi Penyelidik Korut PBB ini yang menjadi dasar resolusi PBB bulan Desember 2014 lalu. Resolusi itu tidak menganjurkan opsi militer untuk perubahan rezim sebagaimana disebutkan Korea Utara.
(nwk/mad)
Labels:
Korea Utara
Thanks for reading Kisah Menarik Marzuki Darusman Saat Masuk ke Korut dan Bertemu Kim Jong Il. Please share...!
0 Komentar untuk " Kisah Menarik Marzuki Darusman Saat Masuk ke Korut dan Bertemu Kim Jong Il"