Hardani Triyoga - detikNews
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Padahal nama Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Perlukah Presiden melaporkan ke DPR untuk membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan?
Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan, Presiden Joko Widodo tak perlu melaporkan dan meminta persetujuan ke DPR untuk membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan.
Ketentuan harus meminta persetujuan DPR itu berlaku untuk pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Sementara status Komjen Budi Gunawan saat ini baru sebatas disetujui, belum dilantik. Bahkan Keputusan Presiden tentang pengangkatannya pun belum diterbitkan.
"Proses DPR memang sudah selesai, tapi proses resmi kan belum. Jadi, kalau ada pengajuan nama (calon kapolri) baru, dengan sendirinya itu batal," kata Refly saat ditemui di kantor LBH, jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2015).
Refly pun menyarankan agar Presiden Jokowi segera memproses pengangkatan Kapolri baru agar konflik antara Kepolisian RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi lekas selesai. Langkah ini dinilai lebih tepat ketimbang Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
Syaratnya, Kapolri baru tersebut harus yang berintegritas dan bisa diterima semua pihak. "(Kapolri) yang secara internal akan menyelesaikan, dia juga akan melakukan perbaikan restorasi hubungan dengan KPK, sehingga tidak ada lagi kriminalisasi. Tapi, kalau selama kayak begini ya terus-menerus terjadi (KPK vs Polri)," kata Refly.
(erd/try)
Perlukah Presiden melaporkan ke DPR untuk membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan?
Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan, Presiden Joko Widodo tak perlu melaporkan dan meminta persetujuan ke DPR untuk membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan.
Ketentuan harus meminta persetujuan DPR itu berlaku untuk pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Sementara status Komjen Budi Gunawan saat ini baru sebatas disetujui, belum dilantik. Bahkan Keputusan Presiden tentang pengangkatannya pun belum diterbitkan.
"Proses DPR memang sudah selesai, tapi proses resmi kan belum. Jadi, kalau ada pengajuan nama (calon kapolri) baru, dengan sendirinya itu batal," kata Refly saat ditemui di kantor LBH, jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2015).
Refly pun menyarankan agar Presiden Jokowi segera memproses pengangkatan Kapolri baru agar konflik antara Kepolisian RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi lekas selesai. Langkah ini dinilai lebih tepat ketimbang Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
Syaratnya, Kapolri baru tersebut harus yang berintegritas dan bisa diterima semua pihak. "(Kapolri) yang secara internal akan menyelesaikan, dia juga akan melakukan perbaikan restorasi hubungan dengan KPK, sehingga tidak ada lagi kriminalisasi. Tapi, kalau selama kayak begini ya terus-menerus terjadi (KPK vs Polri)," kata Refly.
(erd/try)
Labels:
Komjen BG Batal Dilantik
Thanks for reading Pakar: Presiden Tak Perlu Lapor DPR untuk Membatalkan Pelantikan Komjen BG . Please share...!
0 Komentar untuk "Pakar: Presiden Tak Perlu Lapor DPR untuk Membatalkan Pelantikan Komjen BG "