Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Ketua KPK Abraham Samad mengakui kerap bertemu sejumlah elite politik. Apa yang dilakukan Samad ini sudah layak untuk membentuk komite etik di KPK. Apalagi, Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Tjahjo Kumolo mengaku pernah bertemu Samad secara khusus.
"Pimpinan KPK wajib 'membatasi' pertemuan dengan pihak lain di hotel, restoran dan lain-lain," jelas Koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Jamil Mubarok, Selasa (2/2/2015).
Sesuai dengan UU KPK pasal 6 huruf U, seorang pimpinan KPK wajib membatasi diri dalam melakukan pertemuan.
"Komite Etik ini juga menjadi pembelajaran bagi pimpinan-pimpinan KPK ke depannya. Bahaya kalau pimpinan kpk membuka diri seperti Samad ini sekalipun hanya membicarakan hal di luar perkara," terang Jamil.
Lewat Komite Etik, KPK juga akan lebih siap menghadapi opini yang terus berkembang. Apalagi Hasto dan Tjahjo sudah mengakui adanya pertemuan itu.
"Karena kalau dibiarkan nggak baik juga, sementara bola liar opini para politisi terus menggelinding," jelasnya.
Nanti Komite Etik bisa mengambil sikap dan kesimpulan apakah ada pelanggaran etik atau pidana yang dilakukan. KPK juga tak perlu terpengaruh apa yang dilakukan Polri. Dasar KPK kuat yakni UU KPK.
"Untuk memberhentikan opini dan prasangka itu dengan cara dibentuk komite etik," tutup dia.
(ndr/mad)
"Pimpinan KPK wajib 'membatasi' pertemuan dengan pihak lain di hotel, restoran dan lain-lain," jelas Koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Jamil Mubarok, Selasa (2/2/2015).
Sesuai dengan UU KPK pasal 6 huruf U, seorang pimpinan KPK wajib membatasi diri dalam melakukan pertemuan.
"Komite Etik ini juga menjadi pembelajaran bagi pimpinan-pimpinan KPK ke depannya. Bahaya kalau pimpinan kpk membuka diri seperti Samad ini sekalipun hanya membicarakan hal di luar perkara," terang Jamil.
Lewat Komite Etik, KPK juga akan lebih siap menghadapi opini yang terus berkembang. Apalagi Hasto dan Tjahjo sudah mengakui adanya pertemuan itu.
"Karena kalau dibiarkan nggak baik juga, sementara bola liar opini para politisi terus menggelinding," jelasnya.
Nanti Komite Etik bisa mengambil sikap dan kesimpulan apakah ada pelanggaran etik atau pidana yang dilakukan. KPK juga tak perlu terpengaruh apa yang dilakukan Polri. Dasar KPK kuat yakni UU KPK.
"Untuk memberhentikan opini dan prasangka itu dengan cara dibentuk komite etik," tutup dia.
(ndr/mad)
Labels:
Misteri Peretemun Samad & PDIP
Thanks for reading Pengakuan Samad Kerap Bertemu Elite Politik Layak Dibawa ke Komite Etik KPK . Please share...!
0 Komentar untuk "Pengakuan Samad Kerap Bertemu Elite Politik Layak Dibawa ke Komite Etik KPK "