M Iqbal - detikNews
Jakarta - Sekjen PBB Ban Ki-moon meminta Indonesia menghentikan eksekusi mati gembong narkotika, sebagai respon atas rencana eksekusi mati. Menanggapi itu, anggota komisi I DPR Syarief Hasan meminta Presiden Joko Widodo perlu memberi penjelasan soal alasan pelaksanaan hukuman mati tersebut.
"Sebenarnya pemerintah Indonesia punya hak untuk tegakkan hukum, tapi bagaimana kita juga harus memperhatikan imbauan PBB. Menurut saya, perlu penjelasan diplomasi yang komprehensif kepada PBB supaya mereka mengerti posisi kita," kata Syarief Hasan kepada detikcom, Minggu (215/2/2015).
Syarief menuturkan, bagaimanapun Indonesia adalah bagian dari anggota PBB, dalam hal ini komunitas perdamaian internasional. Bukan berarti menyerah, tapi penjelasan itu perlu untuk menjaga hubungan Indonesia di dunia internasional.
"Perlu diingat banyak WNI yang terancam hukuman mati di luar. Sekarang apakah orang Indonesia yang terancam hukuman mati mau dibiarkan?" tanya mantan menteri koperasi dan UKM itu.
"Waktu zaman SBY itu hampir 200 orang diselamatkan di luar negeri dari hukuman mati. SBY turun tangan menyelamatkan karena itu hubungan internasional kita bagus," imbuhnya.
Lebih jauh Syarief mengatakan, hukuman mati di beberapa negara sudah mulai dilakukan moratorium, beberapa di antaranya tetap melaksanakan namun tanpa ekspose dan tak menuai reaksi internasional.
"Jadi komentar saya, hukum memang harus ditegakkan. Tapi kita bagian dari negara anggota PBB juga berkewajiban harus memberi penjelasan yang utuh. Hubungan internasional perlu dijaga, ingat banyak WNI terancam hukuman mati," ucap petinggi Partai Demokrat itu.
Sementara soal ancaman Australia menghentikan kunjungan turisnya ke Indonesia, Syarief mengatakan tak perlu takut dengan ancaman Negeri Kanguru tersebut. "Kita kan negara berdaulat, tapi kembali kita harus perhatikan hubungan internasional," tegasnya.
(iqb/mpr)
Terpidana mati 2 WN Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (dok.AFP)
"Sebenarnya pemerintah Indonesia punya hak untuk tegakkan hukum, tapi bagaimana kita juga harus memperhatikan imbauan PBB. Menurut saya, perlu penjelasan diplomasi yang komprehensif kepada PBB supaya mereka mengerti posisi kita," kata Syarief Hasan kepada detikcom, Minggu (215/2/2015).
Syarief menuturkan, bagaimanapun Indonesia adalah bagian dari anggota PBB, dalam hal ini komunitas perdamaian internasional. Bukan berarti menyerah, tapi penjelasan itu perlu untuk menjaga hubungan Indonesia di dunia internasional.
"Perlu diingat banyak WNI yang terancam hukuman mati di luar. Sekarang apakah orang Indonesia yang terancam hukuman mati mau dibiarkan?" tanya mantan menteri koperasi dan UKM itu.
"Waktu zaman SBY itu hampir 200 orang diselamatkan di luar negeri dari hukuman mati. SBY turun tangan menyelamatkan karena itu hubungan internasional kita bagus," imbuhnya.
Lebih jauh Syarief mengatakan, hukuman mati di beberapa negara sudah mulai dilakukan moratorium, beberapa di antaranya tetap melaksanakan namun tanpa ekspose dan tak menuai reaksi internasional.
"Jadi komentar saya, hukum memang harus ditegakkan. Tapi kita bagian dari negara anggota PBB juga berkewajiban harus memberi penjelasan yang utuh. Hubungan internasional perlu dijaga, ingat banyak WNI terancam hukuman mati," ucap petinggi Partai Demokrat itu.
Sementara soal ancaman Australia menghentikan kunjungan turisnya ke Indonesia, Syarief mengatakan tak perlu takut dengan ancaman Negeri Kanguru tersebut. "Kita kan negara berdaulat, tapi kembali kita harus perhatikan hubungan internasional," tegasnya.
(iqb/mpr)
Labels:
Demokrat
Thanks for reading Syarief Hasan: Jokowi Harus Jelaskan Alasan Hukuman Mati ke PBB . Please share...!
0 Komentar untuk "Syarief Hasan: Jokowi Harus Jelaskan Alasan Hukuman Mati ke PBB "