Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Rangkaian rapat DPRD DKI pada Jumat (20/3) kemarin telah menghasilkan penolakan terhadap pembahasan APBD DKI 2015. Namun ternyata pihak Kementerian Dalam Negeri belum menerima keputusan DPRD itu, hingga pagi ini.
"Kita masih menunggu keputusan Pimpinan DPRD terkait tindak lanjut hasil pembahasan APBD DKI 2015 itu," kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek Senin (23/3/2015).
Donny, sapaannya, menyatakan apapun keputusan DPRD maka tetap harus dikirim dalam bentuk pemberitahuan kepada Kemendagri. Bila APBD DKI yang telah dievaluasi Kemendagri itu memang ditolak DPRD, maka juga harus dikirim keputusan itu ke Kemendagri.
"Kalaupun tidak sepakat atau deadlock (soal APBD) juga harus ada pemberitahuan tertulis," kata Donny.
Kemendagri tak menentukan batas waktu paling telat bagi DPRD untuk menyerahkan keterangan tertulis keputusan DPRD itu. Yang jelas, keterangan itu harus segera dikirim.
"Kami minta secepatnya DPRD mengirim ke Kemendagri. Harus hari ini. Tapi pasti datangnlah keterangannya. Nggak mungkin nggak datang," kata Donny.
Bila memang benar keputusan Pimpinan DPRD menyatakan menolak APBD 2015, maka Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan mengirimkan radiogram (semacam surat perintah cepat) kepada Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) untuk segera mengambil langkah, yakni menerbitkan Peraturan Gubernur untuk menggunakan APBD DKI tahun lalu.
Namun hingga kini surat pemberitahuan keputusan DPRD DKI yang pekan lalu telah menolak APBD 2015 itu belum juga tiba di Kemendagri. Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, ketika dikonfirmasi, belum juga menjawab soal hal ini. Apakah masih ada harapan bagi terbitnya Peraturan Daerah untuk menggunakan APBD 2015 bagi rakyat Jakarta?
(dnu/ndr)
"Kita masih menunggu keputusan Pimpinan DPRD terkait tindak lanjut hasil pembahasan APBD DKI 2015 itu," kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek Senin (23/3/2015).
Donny, sapaannya, menyatakan apapun keputusan DPRD maka tetap harus dikirim dalam bentuk pemberitahuan kepada Kemendagri. Bila APBD DKI yang telah dievaluasi Kemendagri itu memang ditolak DPRD, maka juga harus dikirim keputusan itu ke Kemendagri.
"Kalaupun tidak sepakat atau deadlock (soal APBD) juga harus ada pemberitahuan tertulis," kata Donny.
Kemendagri tak menentukan batas waktu paling telat bagi DPRD untuk menyerahkan keterangan tertulis keputusan DPRD itu. Yang jelas, keterangan itu harus segera dikirim.
"Kami minta secepatnya DPRD mengirim ke Kemendagri. Harus hari ini. Tapi pasti datangnlah keterangannya. Nggak mungkin nggak datang," kata Donny.
Bila memang benar keputusan Pimpinan DPRD menyatakan menolak APBD 2015, maka Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan mengirimkan radiogram (semacam surat perintah cepat) kepada Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) untuk segera mengambil langkah, yakni menerbitkan Peraturan Gubernur untuk menggunakan APBD DKI tahun lalu.
Namun hingga kini surat pemberitahuan keputusan DPRD DKI yang pekan lalu telah menolak APBD 2015 itu belum juga tiba di Kemendagri. Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, ketika dikonfirmasi, belum juga menjawab soal hal ini. Apakah masih ada harapan bagi terbitnya Peraturan Daerah untuk menggunakan APBD 2015 bagi rakyat Jakarta?
(dnu/ndr)
Labels:
APBD,
DKI Jakarta,
Kemendagri
Thanks for reading Belum Terima Putusan DPRD Soal APBD DKI, Kemendagri: Cepatlah, Kami Tunggu. Please share...!
0 Komentar untuk "Belum Terima Putusan DPRD Soal APBD DKI, Kemendagri: Cepatlah, Kami Tunggu"