Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Polisi sampai saat ini
masih membuka kasus yang menjerat internal KPK dan pegiat antikorupsi.
Wadah pegawai KPK meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tegas ambil
bagian dari upaya kriminalisasi tersebut.
"Meminta Presiden RI, melalui Pimpinan KPK, dengan segala kewenangan yang dimiliki selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, segera melakukan aksi nyata menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap Pimpinan KPK, pegawai KPK, dan pegiat antikorupsi," ujar Ketua Wadah Pegawai KPK Faisal dalam pernyataanya,Jumat (20/3/2015).
Posisi terakhir, Polri menyepakati pengusutan kasus yang menjerat dua pimpinan KPK nonaktif Abraham Samad dan Bambang Widjojanto serta penyidik Novel Baswedan ditunda. Sedangkan kasus para pegiat antikorupsi seperti Prof Denny Indrayana dan Yunus Husein tetap dilanjutkan.
Denny dan Yunus dilaporkan ke Bareskrim Polri tak lama setelah mereka menyatakan kritikan terhadap Korps Tri Brata dalam perseteruan dengan KPK. Pelaporan atas Denny yakni mengenai tuduhan adanya korupsi dalam sistem payment gateway, ditindaklanjuti dengan sangat cepat oleh Bareskrim Polri.
Banyak pihak menilai payment gateway yang dilbangun Denny pada saat menjabat sebagai Wamenkum HAM merupakan bentuk peningkatan pelayanan publik dalam pembuatan passpor. Adanya sistem itu juga tidak menimbulkan adanya kerugian negara.
"Pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk kesadaran bahwa tiap-tiap kami di KPK, pimpinan maupun pegawai, memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga marwah dan eksistensi kelembagaan KPK, serta mengawal amanat pemberantasan korupsi," kata Faisal.
(fjr/ndr)
"Meminta Presiden RI, melalui Pimpinan KPK, dengan segala kewenangan yang dimiliki selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, segera melakukan aksi nyata menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap Pimpinan KPK, pegawai KPK, dan pegiat antikorupsi," ujar Ketua Wadah Pegawai KPK Faisal dalam pernyataanya,Jumat (20/3/2015).
Posisi terakhir, Polri menyepakati pengusutan kasus yang menjerat dua pimpinan KPK nonaktif Abraham Samad dan Bambang Widjojanto serta penyidik Novel Baswedan ditunda. Sedangkan kasus para pegiat antikorupsi seperti Prof Denny Indrayana dan Yunus Husein tetap dilanjutkan.
Denny dan Yunus dilaporkan ke Bareskrim Polri tak lama setelah mereka menyatakan kritikan terhadap Korps Tri Brata dalam perseteruan dengan KPK. Pelaporan atas Denny yakni mengenai tuduhan adanya korupsi dalam sistem payment gateway, ditindaklanjuti dengan sangat cepat oleh Bareskrim Polri.
Banyak pihak menilai payment gateway yang dilbangun Denny pada saat menjabat sebagai Wamenkum HAM merupakan bentuk peningkatan pelayanan publik dalam pembuatan passpor. Adanya sistem itu juga tidak menimbulkan adanya kerugian negara.
"Pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk kesadaran bahwa tiap-tiap kami di KPK, pimpinan maupun pegawai, memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga marwah dan eksistensi kelembagaan KPK, serta mengawal amanat pemberantasan korupsi," kata Faisal.
(fjr/ndr)
Labels:
Wadah Pegawai KPK
Thanks for reading Pegawai KPK Minta Presiden Turun Tangan Hentikan Kriminalisasi KPK dan Denny Cs . Please share...!
0 Komentar untuk "Pegawai KPK Minta Presiden Turun Tangan Hentikan Kriminalisasi KPK dan Denny Cs "