M. Rizal - detikNews
Hal ini dikatakan ulama kharismatik asal Banten, KH Muchammad Murtadlo Dimyati saat berbincang, Selasa (10/3/2015).
Untuk pemerataan tersebut, putra kedua almarhum Muhammad Dimyati itu berpesan, pengelola negara harus mengacu pada tujuan awal semangat awal berdirinya negara ini.
"Pemerintah harus berpegang teguh pada delapan jalur pemerataan untuk rakyat," ucap Murtadlo.
Ada pun delapan jalur pemerataan tersebut, berupa pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, sandang dan perumahan untuk rakyat, kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan bekerja, kesempatan berusaha, kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan bagi kalangan muda dan wanita, penyebaran pembangunan, dan kesempatan memperoleh keadilan.
Di sisi lain, peran ulama, kiai, santri dan masyarakat juga diperlukan dalam menyokong delapan jalur pemerataan tersebut.
"Tugas ulama tentu untuk memberikan nasihat dan doa baik untuk pengelola negara mau pun masyarakat. Dan semua tidak akan tercapai jika pemerintah mau pun masyarakat menghindar dari para ulama," terang kiai yang tinggal di Desa Cidahu, Cadasari, Pandeglang, Banten tersebut.
Untuk hajat tersebut, Kiai Murtadlo, mengatakan, dirinya menggelar Istighotsah bulanan, yang digelar di pondok pesantren yang diasuhnya setiap awal bulan tanggalan Masehi. Dengan memanjatkan doa bersama diharapkan delapan jalur pemerataan tersebut bisa terjadi di Indonesia.
(ndr/mad)
Labels:
Pemerintah,
Ulama
Thanks for reading Pemerintah Diminta Tak Lupakan Ulama Saat Bangun Negara . Please share...!

0 Komentar untuk "Pemerintah Diminta Tak Lupakan Ulama Saat Bangun Negara "