Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Canberra - Tidak peduli seberapa
keras Australia meminta pembatalan eksekusi mati dua warganya duo Bali
Nine, Indonesia tetap teguh menolak. Media dan pakar Australia mencoba
menganalisis alasan sebenarnya di balik penolakan ini.
Selain karena sisa-sisa ketegangan pascaskandal penyadapan Australia terhadap Indonesia pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), situasi politik Indonesia saat ini juga tidak stabil. Duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran pun seolah menjadi 'bidak politik' antara Australia dan Indonesia.
Media Australia, news.com.au, Kamis (12/3/2015), dalam salah satu artikelnya menyebut Presiden Jokowi bukanlah sosok yang gila politik. Jokowi merupakan presiden RI pertama yang tidak berasal dari latar belakang militer maupun elite politik. Jokowi juga sangat antikorupsi.
Namun menurut pakar Australia, Presiden Jokowi sebagai pengambil keputusan tertinggi di Indonesia, kini dalam posisi lemah dalam pemerintahannya sendiri.
"Pemerintahan Jokowi masih benar-benar berjuang keras," sebut Professor of Asian Law yang juga Director of the Centre for Indonesian Law, Islam and Society di University of Melbourne, Tim Lindsey.
Profesor Lindsey menyebut, pemerintahan Jokowi dalam enam bulan terakhir sangat buruk. Jokowi dengan tegas mengkampanyekan antikorupsi dan berjanji akan menunjuk orang-orang profesional dalam kabinetnya. Namun ternyata, susunan kabinet Jokowi sangat mengecewakan dengan masuknya orang-orang partai.
Situasi politik Indonesia, lanjut Lindsey, semakin tegang dan semakin memojokkan Jokowi, setelah dua pimpinan KPK dan petinggi Polri menjadi tersangka dalam kasus pidana masing-masing. Lindsey memandang, ada kekhawatiran dari rakyat Indonesia bahwa Jokowi tidak mampu dan tidak ingin memperjuangkan pemberantasan korupsi.
"Jadi dia adalah presiden yang tersandera, yang mengalami kesulitan politik hebat. Dia sangat rapuh. Pemerintahannya dinilai sangat mengecewakan, dan dia masih belum banyak bekerja. Dia tidak bisa menjalankan agendanya, hingga dia bisa menyusun perundang-undangan secara teratur," jelas Lindsey.
Profesor Lindsey menambahkan, pemerintah Indonesia saat ini lebih fokus pada masalah dalam negeri karena situasinya tidak stabil. Terlebih, dalam kampanye pemilu terakhir, Prabowo yang merupakan lawan politik Jokowi, dengan tegas dan jelas menjadikan isu nasionalisme dan kedaulatan sebagai tema utama pemilu.
"Jokowi berada di bawah tekanan besar untuk memenuhi harapan itu. Dia jauh lebih mempedulikan hal itu daripada persepsi internasional," tandasnya.
(nvc/ita)
Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (AFP)
Selain karena sisa-sisa ketegangan pascaskandal penyadapan Australia terhadap Indonesia pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), situasi politik Indonesia saat ini juga tidak stabil. Duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran pun seolah menjadi 'bidak politik' antara Australia dan Indonesia.
Media Australia, news.com.au, Kamis (12/3/2015), dalam salah satu artikelnya menyebut Presiden Jokowi bukanlah sosok yang gila politik. Jokowi merupakan presiden RI pertama yang tidak berasal dari latar belakang militer maupun elite politik. Jokowi juga sangat antikorupsi.
Namun menurut pakar Australia, Presiden Jokowi sebagai pengambil keputusan tertinggi di Indonesia, kini dalam posisi lemah dalam pemerintahannya sendiri.
"Pemerintahan Jokowi masih benar-benar berjuang keras," sebut Professor of Asian Law yang juga Director of the Centre for Indonesian Law, Islam and Society di University of Melbourne, Tim Lindsey.
Profesor Lindsey menyebut, pemerintahan Jokowi dalam enam bulan terakhir sangat buruk. Jokowi dengan tegas mengkampanyekan antikorupsi dan berjanji akan menunjuk orang-orang profesional dalam kabinetnya. Namun ternyata, susunan kabinet Jokowi sangat mengecewakan dengan masuknya orang-orang partai.
Situasi politik Indonesia, lanjut Lindsey, semakin tegang dan semakin memojokkan Jokowi, setelah dua pimpinan KPK dan petinggi Polri menjadi tersangka dalam kasus pidana masing-masing. Lindsey memandang, ada kekhawatiran dari rakyat Indonesia bahwa Jokowi tidak mampu dan tidak ingin memperjuangkan pemberantasan korupsi.
"Jadi dia adalah presiden yang tersandera, yang mengalami kesulitan politik hebat. Dia sangat rapuh. Pemerintahannya dinilai sangat mengecewakan, dan dia masih belum banyak bekerja. Dia tidak bisa menjalankan agendanya, hingga dia bisa menyusun perundang-undangan secara teratur," jelas Lindsey.
Profesor Lindsey menambahkan, pemerintah Indonesia saat ini lebih fokus pada masalah dalam negeri karena situasinya tidak stabil. Terlebih, dalam kampanye pemilu terakhir, Prabowo yang merupakan lawan politik Jokowi, dengan tegas dan jelas menjadikan isu nasionalisme dan kedaulatan sebagai tema utama pemilu.
"Jokowi berada di bawah tekanan besar untuk memenuhi harapan itu. Dia jauh lebih mempedulikan hal itu daripada persepsi internasional," tandasnya.
(nvc/ita)
0 Komentar untuk "Profesor Australia Sebut Jokowi Presiden yang Tersandera "