Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Jakarta - Sekretariat Kabinet tengah
menyusun Peraturan Presiden tentang Kantor Staf Kepresidenan. Seskab
Andi Widjajanto menegaskan bahwa kantor yang dikepalai Luhut Panjaitan
itu tidak mengurangi peran Wakil Presiden.
"Di masa Presidem SBY ada UKP4, di masa Presiden Jokowi UKP4 ditiadakan, lalu bentukan barunya adalah Kepala Staf Kepresidenan. Yang diinginkan oleh Presiden itu adalah sinergi antara semua unit-unit yang berada dalam lingkungan kepresidenan, mulai dari Bappenas, Setneg, Setkab, Kepala staf, dan BPKP," tutur Andi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).
Dengan demikian sinergi itu diharapkan membuat perencanaan, pelaksaaan, monitoring, dan evaluasi program-program pembanguan lebih efisien. Kemudian tugas yang sebelumnya diemban oleh UKP4 disebar ke unit-unit, termasuk salah satunya ke Kantor Staf Kepresidenan.
"UKP4 (dulu) melaksanakan monitoringnya, semacam sistem yang dibangun oleh UKP4 untuk melaksanakan program itu. (Sekarang) sistem itu, untuk program-program prioritas dibangun oleh Kepala Staf Kepresidenan, untuk program-program rutin yang dilaksanakan oleh menteri-menteri, dilakukan oleh Setkab," papar Andi.
UKP4 juga sebelumnya memiliki kewenangan memanggil menteri, namun saat ini Kepala Staf Kepresidenan tak berwenang untuk itu. Nantinya Luhut hanya berwenang untuk melakukan koordinasi saja dengan menteri, bukan memberikan semacam rapor.
Koordinasi itu nantinya dilakukan untuk membahas program-program apa saja yang belum terlaksana. Sehingga kinerja menteri akan tetap 'on the track'.
"Istilahnya berkoordinasi dengan menteri-menteri untuk mengendalikan program-program prioritas dan isu-isu prioritas," ucap Andi.
(bpn/vid)
"Di masa Presidem SBY ada UKP4, di masa Presiden Jokowi UKP4 ditiadakan, lalu bentukan barunya adalah Kepala Staf Kepresidenan. Yang diinginkan oleh Presiden itu adalah sinergi antara semua unit-unit yang berada dalam lingkungan kepresidenan, mulai dari Bappenas, Setneg, Setkab, Kepala staf, dan BPKP," tutur Andi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).
Dengan demikian sinergi itu diharapkan membuat perencanaan, pelaksaaan, monitoring, dan evaluasi program-program pembanguan lebih efisien. Kemudian tugas yang sebelumnya diemban oleh UKP4 disebar ke unit-unit, termasuk salah satunya ke Kantor Staf Kepresidenan.
"UKP4 (dulu) melaksanakan monitoringnya, semacam sistem yang dibangun oleh UKP4 untuk melaksanakan program itu. (Sekarang) sistem itu, untuk program-program prioritas dibangun oleh Kepala Staf Kepresidenan, untuk program-program rutin yang dilaksanakan oleh menteri-menteri, dilakukan oleh Setkab," papar Andi.
UKP4 juga sebelumnya memiliki kewenangan memanggil menteri, namun saat ini Kepala Staf Kepresidenan tak berwenang untuk itu. Nantinya Luhut hanya berwenang untuk melakukan koordinasi saja dengan menteri, bukan memberikan semacam rapor.
Koordinasi itu nantinya dilakukan untuk membahas program-program apa saja yang belum terlaksana. Sehingga kinerja menteri akan tetap 'on the track'.
"Istilahnya berkoordinasi dengan menteri-menteri untuk mengendalikan program-program prioritas dan isu-isu prioritas," ucap Andi.
(bpn/vid)
Labels:
Seskab
Thanks for reading Seskab Tepis Anggapan Kepala Staf Kepresidenan Kurangi Peran Wapres. Please share...!
0 Komentar untuk "Seskab Tepis Anggapan Kepala Staf Kepresidenan Kurangi Peran Wapres"