Reporter : Saugy Riyandi
Kereta cepat China. ©AFP PHOTO
Merdeka.com - Beberapa pekan lalu, Kementerian Perhubungan menyatakan pemerintah siap melelang proyek kereta cepat sekelas Shinkansen milik China. Namun, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas justru punya pandangan berbeda.
Bappenas menyatakan, hingga saat ini pemerintah belum memutuskan pembangunan kereta cepat. Alasannya, kereta cepat belum dibutuhkan masyarakat. Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengakui, saat ini dua negara Asia yakni Jepang dan China sudah menyatakan minatnya berinvestasi dalam proyek tersebut.
Pemerintah seolah jual mahal dengan menyatakan tidak terlalu minat proyek kereta cepat dengan alasan masyarakat belum butuh.
"Kereta cepat itu kan inisiatif atau tawaran dari pihak investor. Kalau pemerintah butuhnya bukan kereta cepat. Tapi lebih butuh angkutan masal perkotaan. Yang kereta biasa," ujar Andrinof di kantornya, Jakarta, Senin (27/4).
Dari penuturannya, Jepang dan China sama-sama meminta pemerintah turun berperan dalam investasi proyek kereta cepat. Namun pemerintah menegaskan tidak akan melakukan investasi di proyek itu.
"Semua investor bangun apapun pasti maunya pemerintah ikut investasi. Nanti kita lihat dong apa untungnya untuk pemerintah," kata dia.
Menurut Andrinof, investor ngotot menggarap kereta cepat melihat potensi dan peluang besar datang dari kalangan menengah ke atas.
"Nanti pemerintah lihat saja kalau memang pemerintah hanya perlu mengeluarkan izin tanpa perlu mengeluarkan anggaran, nggak ada yang dirugikan, masyarakat untung. Ya nggak apa-apa bangun kereta cepat. Makanya kita lihat dulu," ucapnya. Sebelumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembangunan.
"Jadi, nanti kalau sudah siap, akan kita lelangkan (investor) mana yang paling bagus, teknologinya, tingkat kecelakaannya, target masyarakatnya akan kita buat kriterianya," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko seperti dilansir dari Antara, Jakarta, Rabu (15/4).
Jepang telah menghibahkan senilai USD 15 juta untuk studi kelayakan proyek kereta cepat 'shinkansen' rute Jakarta Bandung pada masa Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat sebagai presiden. Studi kelayakan berlangsung dua tahap, yakni tahap pertama mulai 28 Januari 2014 hingga April 2015 untuk membahas perencanaan dasar, sementara tahap dua yang berlangsung April hingga Desember 2015 untuk menghitung biaya pembangunannya.
Diperkirakan, proyek 'shinkansen' memakan biaya hingga Rp 56 triliun, termasuk membangun jalur kereta sepanjang 133 kilometer.
Dari studi fase pertama, rute kereta api cepat juga kemungkinan tidak hanya berhenti sampai di Bandung, tapi juga ke Cirebon, Semarang dan Surabaya. Di Jakarta, akan bermula di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat dengan rel kereta api yang dibangun di bawah tanah. Dengan kereta api 'Shinkansen' Indonesia ini, waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya 34 menit, dan Jakarta-Surabaya 2,5 jam.
Merdeka.com - Beberapa pekan lalu, Kementerian Perhubungan menyatakan pemerintah siap melelang proyek kereta cepat sekelas Shinkansen milik China. Namun, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas justru punya pandangan berbeda.
Bappenas menyatakan, hingga saat ini pemerintah belum memutuskan pembangunan kereta cepat. Alasannya, kereta cepat belum dibutuhkan masyarakat. Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengakui, saat ini dua negara Asia yakni Jepang dan China sudah menyatakan minatnya berinvestasi dalam proyek tersebut.
Pemerintah seolah jual mahal dengan menyatakan tidak terlalu minat proyek kereta cepat dengan alasan masyarakat belum butuh.
"Kereta cepat itu kan inisiatif atau tawaran dari pihak investor. Kalau pemerintah butuhnya bukan kereta cepat. Tapi lebih butuh angkutan masal perkotaan. Yang kereta biasa," ujar Andrinof di kantornya, Jakarta, Senin (27/4).
Dari penuturannya, Jepang dan China sama-sama meminta pemerintah turun berperan dalam investasi proyek kereta cepat. Namun pemerintah menegaskan tidak akan melakukan investasi di proyek itu.
"Semua investor bangun apapun pasti maunya pemerintah ikut investasi. Nanti kita lihat dong apa untungnya untuk pemerintah," kata dia.
Menurut Andrinof, investor ngotot menggarap kereta cepat melihat potensi dan peluang besar datang dari kalangan menengah ke atas.
"Nanti pemerintah lihat saja kalau memang pemerintah hanya perlu mengeluarkan izin tanpa perlu mengeluarkan anggaran, nggak ada yang dirugikan, masyarakat untung. Ya nggak apa-apa bangun kereta cepat. Makanya kita lihat dulu," ucapnya. Sebelumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembangunan.
"Jadi, nanti kalau sudah siap, akan kita lelangkan (investor) mana yang paling bagus, teknologinya, tingkat kecelakaannya, target masyarakatnya akan kita buat kriterianya," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko seperti dilansir dari Antara, Jakarta, Rabu (15/4).
Jepang telah menghibahkan senilai USD 15 juta untuk studi kelayakan proyek kereta cepat 'shinkansen' rute Jakarta Bandung pada masa Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat sebagai presiden. Studi kelayakan berlangsung dua tahap, yakni tahap pertama mulai 28 Januari 2014 hingga April 2015 untuk membahas perencanaan dasar, sementara tahap dua yang berlangsung April hingga Desember 2015 untuk menghitung biaya pembangunannya.
Diperkirakan, proyek 'shinkansen' memakan biaya hingga Rp 56 triliun, termasuk membangun jalur kereta sepanjang 133 kilometer.
Dari studi fase pertama, rute kereta api cepat juga kemungkinan tidak hanya berhenti sampai di Bandung, tapi juga ke Cirebon, Semarang dan Surabaya. Di Jakarta, akan bermula di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat dengan rel kereta api yang dibangun di bawah tanah. Dengan kereta api 'Shinkansen' Indonesia ini, waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya 34 menit, dan Jakarta-Surabaya 2,5 jam.
[noe]
Labels:
Bappenas dan Kemenhub,
Proyek Kereta Cepat
Thanks for reading Bappenas dan Kemenhub tak kompak soal proyek kereta cepat. Please share...!
0 Komentar untuk "Bappenas dan Kemenhub tak kompak soal proyek kereta cepat"