Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Beda sikap ditunjukkan Gubernur DKI
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan para penghuni Gedung DPRD DKI
terkait kasus dugaan korupsi pengadaan UPS. Jika Ahok tetap berani, para
anggota DPRD mulai ketakutan.
Sejak kasus dugaan korupsi UPS ini bergulir, Ahok memang sudah berani bersuara lantang menuding ada main mata antara oknum DPRD DKI dengan bawahannya. Selain karena sudah merasa kesal dengan permainan anggaran di DKI, Ahok juga berani mengungkap kasus UPS ini karena merasa dibekingi Presiden Jokowi.
"Kenapa saya begitu berani untuk melawan permainan pokir (pokok pikiran) anggaran DPRD DKI seperti ini, adalah jelas ada beking Presiden. Presiden yang perintah, karena dia juga udah kesel duluan kan," kata Ahok saat diskusi di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/4) lalu.
Sejauh ini tudingan Ahok sudah terbukti sebagian. Ada bawahannya yang ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi UPS oleh Bareskrim Polri, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek pengadaan UPS wilayah Jakarta Barat Alex Usman dan PPK pengadaan UPS Jakarta Pusat Zainal Soleman. Belum ada tersangka dari DPRD DKI.
Penetapan anak buahnya menjadi tersangka ternyata membuat Ahok terseret-seret kasus ini. Pengacara Alex Usman, Ahmad DJ Affandi, mengusulkan Bareskrim Polri memeriksa Ahok. Takutkan mantan Bupati Belitung Timur ini? Ahok mengaku sangat siap jika dirinya dimintai keterangan terkait UPS oleh pihak berwajib.
"Harus siap dong supaya terang seterangnya. Supaya terungkap ini kan uang besar melebihi (kasus) Hambalang dan Bank Century," kata Ahok di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (4/5) lalu.
Jika Ahok terus menantang berani, bagaimana dengan para anggota DPRD DKI? Di awal kasus ini diangkat ke permukaan oleh Ahok, para anggota DPRD tak kalah berani menantang pengungkapan kasus ini. Namun DPRD menuding oknum di Pemprov DKI lah yang bersalah, permainan anggaran hanya dilakukan oleh anak buah Ahok.
Tudingan DPRD ini sebenarnya tak salah. Buktinya sepertinya yang telah disebutkan tadi, ada dua pejabat di Pemprov DKI yang menjadi tersangka. Namun perkembangan kasus ini ternyata melibatkan anggota DPRD juga. Bareskrim Polri telah memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana dan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Fahmi Zulfikar.
Di tengah pemeriksaan terhadap anggota DPRD, Kabareskrim Komjen Budi Waseso menyatakan hampir pasti ada tersangka baru selain Alex Usman dan Zainal Soleman. Namun memang Komjen Buwas tak menyebut pihak mana yang akan jadi tersangka baru.
"Kita periksa terus nanti kalau berkembang ke saksi lain. Nanti lah ya ikuti saja perkembangannya. Kemungkinan ada tersangka berikutnya pasti tapi berapa jumlahnya saya nggak tahu tergantung hasil penyidik. Saya nggak boleh berandai," ujar Komjen Buwas usai bertemu Ahok di Gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (4/5) lalu.
Selain karena pernyataan Komjen Buwas itu, kondisi psikologis anggota DPRD DKI juga terpengaruh melihat Lulung diperiksa berjam-jam oleh Bareskrim Polri. Ketua Fraksi PDIP Pantas Nainggolan menyebut anggota DPRD ketakutan.
"Namanya berurusan dengan polisi, pasti ada ketakutan, itu psikologi yang wajarlah," kata Pantas, Senin (4/5).
Sehari setelah pernyataan Komjen Buwas, pimpinan DPRD DKI berkumpul di ruang kerja Lulung. Dalam rapat mendadak itu, hadir Wakil Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan (Demokrat), Mohammad Taufik (Gerindra), Triwisaksana (PKS), juga Ketua Fraksi PPP Maman Firmansyah. Ada pula Sekretaris Komisi E Fahmi Zulfikar yang juga sudah diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim.
Dalam pertemuan itu, Fahmi Zulfikar keluar lebih dulu dari ruangan. Ditanya wartawan soal kasus UPS, Fahmi menjawab dengan nada tinggi. "Enggak ada yang dihadapi? UPS bukan urusan saya. Kau tanya saja tuh ULP (unit layanan pengadaan) barang dan jasa," ujar Politikus Hanura ini dengan nada tinggi. Pada Februari 2015 lalu, Fahmi yang memang pada DPRD periode 2009-2014 sudah duduk di Komisi E pernah menyatakan bahwa pengadaan UPS itu kemungkinan usulan DPRD DKI.
Soal isi pertemuan, dalam jumpa pers usai pertemuan, Lulung mengatakan para pimpinan DPRD memberi dukungan moril kepada anggota DPRD dari Komisi E.
"Evaluasi lah, bagaimana mendukung teman-teman, dukungan moril kepada teman-teman yang memang dianggap selama ini menjadi Komisi E," kata Lulung.
Lulung juga tak menunjukkan ketakutan meski sudah diperiksa dua kali oleh Bareskrim Polri. Dia bahkan menyatakan siap ditahan jika memang bersalah.
"Kalau saya salah, tahan saya," ujar Lulung yang yakin tak bersalah.
(trq/van)
Sejak kasus dugaan korupsi UPS ini bergulir, Ahok memang sudah berani bersuara lantang menuding ada main mata antara oknum DPRD DKI dengan bawahannya. Selain karena sudah merasa kesal dengan permainan anggaran di DKI, Ahok juga berani mengungkap kasus UPS ini karena merasa dibekingi Presiden Jokowi.
"Kenapa saya begitu berani untuk melawan permainan pokir (pokok pikiran) anggaran DPRD DKI seperti ini, adalah jelas ada beking Presiden. Presiden yang perintah, karena dia juga udah kesel duluan kan," kata Ahok saat diskusi di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/4) lalu.
Sejauh ini tudingan Ahok sudah terbukti sebagian. Ada bawahannya yang ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi UPS oleh Bareskrim Polri, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek pengadaan UPS wilayah Jakarta Barat Alex Usman dan PPK pengadaan UPS Jakarta Pusat Zainal Soleman. Belum ada tersangka dari DPRD DKI.
Penetapan anak buahnya menjadi tersangka ternyata membuat Ahok terseret-seret kasus ini. Pengacara Alex Usman, Ahmad DJ Affandi, mengusulkan Bareskrim Polri memeriksa Ahok. Takutkan mantan Bupati Belitung Timur ini? Ahok mengaku sangat siap jika dirinya dimintai keterangan terkait UPS oleh pihak berwajib.
"Harus siap dong supaya terang seterangnya. Supaya terungkap ini kan uang besar melebihi (kasus) Hambalang dan Bank Century," kata Ahok di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (4/5) lalu.
Jika Ahok terus menantang berani, bagaimana dengan para anggota DPRD DKI? Di awal kasus ini diangkat ke permukaan oleh Ahok, para anggota DPRD tak kalah berani menantang pengungkapan kasus ini. Namun DPRD menuding oknum di Pemprov DKI lah yang bersalah, permainan anggaran hanya dilakukan oleh anak buah Ahok.
Tudingan DPRD ini sebenarnya tak salah. Buktinya sepertinya yang telah disebutkan tadi, ada dua pejabat di Pemprov DKI yang menjadi tersangka. Namun perkembangan kasus ini ternyata melibatkan anggota DPRD juga. Bareskrim Polri telah memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana dan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Fahmi Zulfikar.
Di tengah pemeriksaan terhadap anggota DPRD, Kabareskrim Komjen Budi Waseso menyatakan hampir pasti ada tersangka baru selain Alex Usman dan Zainal Soleman. Namun memang Komjen Buwas tak menyebut pihak mana yang akan jadi tersangka baru.
"Kita periksa terus nanti kalau berkembang ke saksi lain. Nanti lah ya ikuti saja perkembangannya. Kemungkinan ada tersangka berikutnya pasti tapi berapa jumlahnya saya nggak tahu tergantung hasil penyidik. Saya nggak boleh berandai," ujar Komjen Buwas usai bertemu Ahok di Gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (4/5) lalu.
Selain karena pernyataan Komjen Buwas itu, kondisi psikologis anggota DPRD DKI juga terpengaruh melihat Lulung diperiksa berjam-jam oleh Bareskrim Polri. Ketua Fraksi PDIP Pantas Nainggolan menyebut anggota DPRD ketakutan.
"Namanya berurusan dengan polisi, pasti ada ketakutan, itu psikologi yang wajarlah," kata Pantas, Senin (4/5).
Sehari setelah pernyataan Komjen Buwas, pimpinan DPRD DKI berkumpul di ruang kerja Lulung. Dalam rapat mendadak itu, hadir Wakil Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan (Demokrat), Mohammad Taufik (Gerindra), Triwisaksana (PKS), juga Ketua Fraksi PPP Maman Firmansyah. Ada pula Sekretaris Komisi E Fahmi Zulfikar yang juga sudah diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim.
Dalam pertemuan itu, Fahmi Zulfikar keluar lebih dulu dari ruangan. Ditanya wartawan soal kasus UPS, Fahmi menjawab dengan nada tinggi. "Enggak ada yang dihadapi? UPS bukan urusan saya. Kau tanya saja tuh ULP (unit layanan pengadaan) barang dan jasa," ujar Politikus Hanura ini dengan nada tinggi. Pada Februari 2015 lalu, Fahmi yang memang pada DPRD periode 2009-2014 sudah duduk di Komisi E pernah menyatakan bahwa pengadaan UPS itu kemungkinan usulan DPRD DKI.
Soal isi pertemuan, dalam jumpa pers usai pertemuan, Lulung mengatakan para pimpinan DPRD memberi dukungan moril kepada anggota DPRD dari Komisi E.
"Evaluasi lah, bagaimana mendukung teman-teman, dukungan moril kepada teman-teman yang memang dianggap selama ini menjadi Komisi E," kata Lulung.
Lulung juga tak menunjukkan ketakutan meski sudah diperiksa dua kali oleh Bareskrim Polri. Dia bahkan menyatakan siap ditahan jika memang bersalah.
"Kalau saya salah, tahan saya," ujar Lulung yang yakin tak bersalah.
(trq/van)
Labels:
Siapa Terlibat Korupsi UPS
Thanks for reading Keberanian Ahok, Ketakutan DPRD DKI . Please share...!
0 Komentar untuk "Keberanian Ahok, Ketakutan DPRD DKI "