Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung),
Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) sepakat membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas korupsi
bersama-sama. Komunikasi dan saling menghargai tanggung jawab dan tugas
masing-masing merupakan kunci sukses satgas antikorupsi tersebut.
"Pembentukan satgas antikorupsi itu perlu diapresiasi. Menunjukkan bahwa pemerintah melalui ketiga instansi tersebut serius dan sungguh-sungguh memberantas korupsi di Indonesia. Pelaksanaan tugasnya akan efektif dan membawa hasil jika komunikasi antar ketiga lembaga itu lancar dan saling menghargai," ujar pakar komunikasi Aqua Dwipayana saat diminta tanggapannya tentang hal tersebut, Rabu (6/5/2015).
Pada komunikasi menurut Aqua, yang paling utama ditekankan dan menjadi perhatian untuk dilaksanakan antar ketiga lembaga tersebut adalah koordinasi. Selama ini di Indonesia koordinasi itu menjadi barang langka dan mahal.
Itu bisa terjadi ujar Aqua, karena masing-masing pihak lebih menonjolkan egonya dan merasa lebih hebat dibandingkan yang lainnya. Padahal koordinasi dapat berhasil secara optimal jika pihak-pihak terkait saling menghargai dan merasa setara dengan lawan komunikasinya.
Seperti diberitakan, undangan makan siang Jaksa Agung HM Prasetyo kepada KPK dan Polri berbuah manis. Tiga institusi penegak hukum yaitu KPK, Polri, dan Kejagung sepakat membentuk satuan tugas untuk memberantas korupsi bersama-sama.
"Jaksa Agung secara proaktif menginisiasi pertemuan ini, dari rencana cuma makan siang bersama, santai-santai, sampai akhirnya tercetus ide untuk membuat satgas bersama seperti ini," ucap Kapuspenkum Tony T Spontana di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2015).
Pertemuan tersebut berangkat dari konflik yang tengah dihadapi oleh penegak hukum tersebut. Dengan adanya satgas bersama ini, ketiga penegak hukum tersebut harus menunjukkan kerja sama yang apik dalam mengeroyok koruptor.
"Supaya menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita itu satu, solid, kompak dan harmonis," kata Tony.
HM Prasetyo yakin ide mengenai pembentukan satuan tugas gabungan antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung akan mampu mengatasi persoalan korupsi. Apalagi ketiga institusi penegak hukum tersebut mempunyai kekuatan masing-masing yang akan digabungkan.
"KPK kan mempunyai kewenangan penyadapan, tapi tidak semua daerah di Indonesia ada petugas KPK. Nah polisi dan jaksa kan wilayahnya ada di daerah-daerah. Di situ nanti saling bersinergi," ucap Prasetyo ketika berbincang, Selasa (5/5/2015).
Prasetyo menambahkan bahwa di kepolisian dan kejaksaan juga memiliki kewenangan menyidik. Namun untuk penuntutan tetap berada di kejaksaan.
"Nantinya penuntutan di kejaksaan kan. Jadi semuanya akan berjalan lebih matang. Kita ingin tercipta harmonisasi antara ketiganya," kata Prasetyo.
Aqua menambahkan, tidak cukup hanya dengan niat baik saja untuk mensukseskan kerja satgas antikorupsi tersebut. Paling utama adalah mewujudkan kebersamaan antara Kejagung, Polri, dan KPK.
Sebelumnya, lanjut pengamat kepolisian dan militer ini, masing-masing pimpinan di tiga instansi tersebut harus mensosialisasikan ke seluruh jajarannya tentang kerjasama itu. Sehingga semuanya mendukung kerja satgas antikorupsi tersebut dan menjadikannya sebagai gerakan bersama agar hasilnya optimal.
Itu kata Aqua sangat penting, sebab penanganan kasus-kasus korupsi tidak hanya di pusat saja tetapi hingga ke daerah-daerah. Sehingga dukungan dari para pegawai tiga instansi tersebut dibutuhkan sekali termasuk yang bertugas di seluruh provinsi di Indonesia.
Setelah itu menurut mantan wartawan harian Jawa Pos dan Bisnis Indonesia ini, masalah yang masih mengganjal antarketiga instansi itu, misalnya antara Polri dan KPK agar dituntaskan dulu. Jangan sampai nanti masalah-masalah tersebut jadi ganjalan untuk menyelesaikan berbagai kasus korupsi.
"Publik sudah sangat paham bahwa sampai sekarang komunikasi antara Polri dan KPK belum sepenuhnya lancar. Itu akibat beberapa masalah yang terkait dengan individu-individu yang bekerja di dua lembaga tersebut. Untuk itu sebaiknya semua masalah itu dituntaskan dulu," saran kandidat doktor Komunikasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung ini.
Kalau pun penuntasannya tidak bisa dalam waktu dekat, tambah Aqua, sebaiknya ada komitmen bersama terhadap kasus yang sedang ditangani yang melibatkan unsur pimpinan dan pegawai instansi tersebut.
"Itu adalah salah satu wujud saling menghargai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jangan sampai ada instansi yang merasa diintervensi oleh lembaga lain. Jika itu terjadi dapat dipastikan komunikasikan akan menimbulkan masalah sebab salah satu pihak merasa tidak dihargai oleh pihak lain," ujar mantan anggota Tim Pakar Seleksi Menteri detikcom ini.
Masyarakat ujar Aqua menaruh harapan besar pada satgas antikorupsi tersebut. Kejagung, Polri, dan KPK harus membuktikan bahwa pembentukan satgas tersebut bukan sebagai seremonial belaka tapi ada hasil yang signifikan buat bangsa dan negara.
"Jika kerjasama ketiga instansi itu berhasil yang salah satu parameternya banyak kasus korupsi yang diungkap dan dituntaskan maka bisa menjadi contoh bagi lembaga pemerintah lainnya dalam bekerja sama. Untuk itu Kejagung, Polri, dan KPK harus serius menunjukkan keteladanan dalam bermitra," pungkas Aqua.
(jor/rna)
"Pembentukan satgas antikorupsi itu perlu diapresiasi. Menunjukkan bahwa pemerintah melalui ketiga instansi tersebut serius dan sungguh-sungguh memberantas korupsi di Indonesia. Pelaksanaan tugasnya akan efektif dan membawa hasil jika komunikasi antar ketiga lembaga itu lancar dan saling menghargai," ujar pakar komunikasi Aqua Dwipayana saat diminta tanggapannya tentang hal tersebut, Rabu (6/5/2015).
Pada komunikasi menurut Aqua, yang paling utama ditekankan dan menjadi perhatian untuk dilaksanakan antar ketiga lembaga tersebut adalah koordinasi. Selama ini di Indonesia koordinasi itu menjadi barang langka dan mahal.
Itu bisa terjadi ujar Aqua, karena masing-masing pihak lebih menonjolkan egonya dan merasa lebih hebat dibandingkan yang lainnya. Padahal koordinasi dapat berhasil secara optimal jika pihak-pihak terkait saling menghargai dan merasa setara dengan lawan komunikasinya.
Seperti diberitakan, undangan makan siang Jaksa Agung HM Prasetyo kepada KPK dan Polri berbuah manis. Tiga institusi penegak hukum yaitu KPK, Polri, dan Kejagung sepakat membentuk satuan tugas untuk memberantas korupsi bersama-sama.
"Jaksa Agung secara proaktif menginisiasi pertemuan ini, dari rencana cuma makan siang bersama, santai-santai, sampai akhirnya tercetus ide untuk membuat satgas bersama seperti ini," ucap Kapuspenkum Tony T Spontana di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2015).
Pertemuan tersebut berangkat dari konflik yang tengah dihadapi oleh penegak hukum tersebut. Dengan adanya satgas bersama ini, ketiga penegak hukum tersebut harus menunjukkan kerja sama yang apik dalam mengeroyok koruptor.
"Supaya menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita itu satu, solid, kompak dan harmonis," kata Tony.
HM Prasetyo yakin ide mengenai pembentukan satuan tugas gabungan antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung akan mampu mengatasi persoalan korupsi. Apalagi ketiga institusi penegak hukum tersebut mempunyai kekuatan masing-masing yang akan digabungkan.
"KPK kan mempunyai kewenangan penyadapan, tapi tidak semua daerah di Indonesia ada petugas KPK. Nah polisi dan jaksa kan wilayahnya ada di daerah-daerah. Di situ nanti saling bersinergi," ucap Prasetyo ketika berbincang, Selasa (5/5/2015).
Prasetyo menambahkan bahwa di kepolisian dan kejaksaan juga memiliki kewenangan menyidik. Namun untuk penuntutan tetap berada di kejaksaan.
"Nantinya penuntutan di kejaksaan kan. Jadi semuanya akan berjalan lebih matang. Kita ingin tercipta harmonisasi antara ketiganya," kata Prasetyo.
Aqua menambahkan, tidak cukup hanya dengan niat baik saja untuk mensukseskan kerja satgas antikorupsi tersebut. Paling utama adalah mewujudkan kebersamaan antara Kejagung, Polri, dan KPK.
Sebelumnya, lanjut pengamat kepolisian dan militer ini, masing-masing pimpinan di tiga instansi tersebut harus mensosialisasikan ke seluruh jajarannya tentang kerjasama itu. Sehingga semuanya mendukung kerja satgas antikorupsi tersebut dan menjadikannya sebagai gerakan bersama agar hasilnya optimal.
Itu kata Aqua sangat penting, sebab penanganan kasus-kasus korupsi tidak hanya di pusat saja tetapi hingga ke daerah-daerah. Sehingga dukungan dari para pegawai tiga instansi tersebut dibutuhkan sekali termasuk yang bertugas di seluruh provinsi di Indonesia.
Setelah itu menurut mantan wartawan harian Jawa Pos dan Bisnis Indonesia ini, masalah yang masih mengganjal antarketiga instansi itu, misalnya antara Polri dan KPK agar dituntaskan dulu. Jangan sampai nanti masalah-masalah tersebut jadi ganjalan untuk menyelesaikan berbagai kasus korupsi.
"Publik sudah sangat paham bahwa sampai sekarang komunikasi antara Polri dan KPK belum sepenuhnya lancar. Itu akibat beberapa masalah yang terkait dengan individu-individu yang bekerja di dua lembaga tersebut. Untuk itu sebaiknya semua masalah itu dituntaskan dulu," saran kandidat doktor Komunikasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung ini.
Kalau pun penuntasannya tidak bisa dalam waktu dekat, tambah Aqua, sebaiknya ada komitmen bersama terhadap kasus yang sedang ditangani yang melibatkan unsur pimpinan dan pegawai instansi tersebut.
"Itu adalah salah satu wujud saling menghargai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jangan sampai ada instansi yang merasa diintervensi oleh lembaga lain. Jika itu terjadi dapat dipastikan komunikasikan akan menimbulkan masalah sebab salah satu pihak merasa tidak dihargai oleh pihak lain," ujar mantan anggota Tim Pakar Seleksi Menteri detikcom ini.
Masyarakat ujar Aqua menaruh harapan besar pada satgas antikorupsi tersebut. Kejagung, Polri, dan KPK harus membuktikan bahwa pembentukan satgas tersebut bukan sebagai seremonial belaka tapi ada hasil yang signifikan buat bangsa dan negara.
"Jika kerjasama ketiga instansi itu berhasil yang salah satu parameternya banyak kasus korupsi yang diungkap dan dituntaskan maka bisa menjadi contoh bagi lembaga pemerintah lainnya dalam bekerja sama. Untuk itu Kejagung, Polri, dan KPK harus serius menunjukkan keteladanan dalam bermitra," pungkas Aqua.
(jor/rna)
Labels:
Satgas Antikorupsi
Thanks for reading Komunikasi dan Saling Menghargai Kunci Sukses Satgas Antikorupsi . Please share...!
0 Komentar untuk "Komunikasi dan Saling Menghargai Kunci Sukses Satgas Antikorupsi "