Erwin Dariyanto - detikNews
Jakarta - Konflik internal yang
melanda dua partai politik, yakni Partai Golongan Karya dan Partai
Persatuan Pembangunan berbuntut panjang. Konflik internal itu membayangi
pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan digelar untuk
pertamakalinya tahun ini.
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Pemilihan Umum berbeda pendapat soal acuan menentukan pihak yang berhak ikut pilkada. KPU menggunakan acuan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Bila SK Kemenkum HAM tersebut digugat, maka acuannya adalah putusan ikracht pengadilan. Ketentuan ini kemudian dimasukkan dalam Peraturan KPU tentang syarat peserta pilkada.
Sementara Komisi II berpendapat jika sengketa parpol berlanjut di pengadilan, maka putusan akhir sebelum tenggat pendaftaran peserta pilkada bisa digunakan sebagai acuan. Lalu, bagaimana sikap Kementerian Dalam Negeri?
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan mengikuti keputusan Menteri Hukum dan HAM. "KPU dan Kemendagri mengikuti keputusan dari Kemenkum HAM yang konsisten dengan dasar keputusannya pada Undang-undang dan keputusan Mahkamah Partai," kata Tjahjo saat berbincang dengan detikcom, Rabu (6/5/2015).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu yakin bahwa KPU tidak akan menyusun peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang. Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik salah satunya disebut bahwa masalah internal parpol akan dikembalikan ke internal partai itu sendiri.
Sehingga, menurut Tjahjo, pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap partai yang tengah terlibat konflik internal. "Dasar KPU dan Pemerintah/Kemendagri adalah Undang-undang yang ada. Demikian juga keputusan Kemenkum HAM adalah dasarnya Undang-undang dan keputusan internal Mahkamah Partai," kata Tjahjo.
(erd/van)
Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto-detikcom)
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Pemilihan Umum berbeda pendapat soal acuan menentukan pihak yang berhak ikut pilkada. KPU menggunakan acuan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Bila SK Kemenkum HAM tersebut digugat, maka acuannya adalah putusan ikracht pengadilan. Ketentuan ini kemudian dimasukkan dalam Peraturan KPU tentang syarat peserta pilkada.
Sementara Komisi II berpendapat jika sengketa parpol berlanjut di pengadilan, maka putusan akhir sebelum tenggat pendaftaran peserta pilkada bisa digunakan sebagai acuan. Lalu, bagaimana sikap Kementerian Dalam Negeri?
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan mengikuti keputusan Menteri Hukum dan HAM. "KPU dan Kemendagri mengikuti keputusan dari Kemenkum HAM yang konsisten dengan dasar keputusannya pada Undang-undang dan keputusan Mahkamah Partai," kata Tjahjo saat berbincang dengan detikcom, Rabu (6/5/2015).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu yakin bahwa KPU tidak akan menyusun peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang. Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik salah satunya disebut bahwa masalah internal parpol akan dikembalikan ke internal partai itu sendiri.
Sehingga, menurut Tjahjo, pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap partai yang tengah terlibat konflik internal. "Dasar KPU dan Pemerintah/Kemendagri adalah Undang-undang yang ada. Demikian juga keputusan Kemenkum HAM adalah dasarnya Undang-undang dan keputusan internal Mahkamah Partai," kata Tjahjo.
(erd/van)
Labels:
Ikuti Keputusan Menkum HAM,
Kemendagri,
Kemenkumham,
Konflik Partai Jelang Pilkada
Thanks for reading Konflik Partai Jelang Pilkada, Kemendagri Ikuti Keputusan Menkum HAM. Please share...!
0 Komentar untuk "Konflik Partai Jelang Pilkada, Kemendagri Ikuti Keputusan Menkum HAM"