M Iqbal - detikNews
Jakarta - Rakernas PAN yang dibuka
tadi malam dihadiri seluruh ketua umum parpol termasuk presiden Joko
Widodo, berakhir hari ini. Salahsatu rekomendasi yang dihasilkan adalah
mendesak pemerintah segera mencairkan dana desa.
"Forum ini meminta agar pemerintah segera kucurkan dana desa sesuai UU walaupun PAN masih bisa pahami untuk tahun pertama belum seluruhnya terpenuhi sebagaimana UU desa," kata ketua instruktur PAN Ahmad Farhan Hamid dalam jumpa pers usai Rakernas di Hotel Bidakara, Pancoran, Jaksel, Kamis (7/5/2015).
Farhan mengatakan, rekomendasi itu merujuk pada kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit, maka dana desa diharapkan sebagai salahsatu jalan keluar yang cepat bagi pembangunan desa.
"Saat yang sama PAN meminta agar seluruh hak-hak masyarakat miskin baik raskin, implementasi BPJS dikawal secara sempurna. Sehingga masyarakat terhindar dari praket yang tidak sehat di berbagai tingkatan," ujar mantan pimpinan MPR itu.
Sementara itu Ketua DPP PAN yang juga anggota Komisi II yang mengurusi masalah dana desa, Yandri Susanto, menambahkan, pencairan dana desa sudah dimulai mulai akhir April lalu, namun baru sebagian.
"Sampai sekarang belum 100 daerah. Perbup (peraturan bupati) belum dikirim ke Menkeu, ada yang sudah dikirim belum sesuai standar," ucap Yandri.
Perbup adalah salah satu syarat desa memperoleh bantuan dana desa. Pola pencairannya, dari pemerintah dikirim melalui kabupaten/kota, kemudian disalurkan ke tiap-tiap desa.
"Panja dana desa meminta jangan terlalu lama dana itu mengendap di rekening pemerintah daerah, paling lama seminggu supaya tidak jadi bancakan Pilkada," ucap politisi asal Banten itu.
"Ada 540 lebih kabupaten, pemerintah pusat harus punya inisiatif menyupervisi daerah yang belum paham soal Perbup. Jadi nggak boleh nunggu, harus ada inisiatif," tegasnya.
(bal/trq)
"Forum ini meminta agar pemerintah segera kucurkan dana desa sesuai UU walaupun PAN masih bisa pahami untuk tahun pertama belum seluruhnya terpenuhi sebagaimana UU desa," kata ketua instruktur PAN Ahmad Farhan Hamid dalam jumpa pers usai Rakernas di Hotel Bidakara, Pancoran, Jaksel, Kamis (7/5/2015).
Farhan mengatakan, rekomendasi itu merujuk pada kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit, maka dana desa diharapkan sebagai salahsatu jalan keluar yang cepat bagi pembangunan desa.
"Saat yang sama PAN meminta agar seluruh hak-hak masyarakat miskin baik raskin, implementasi BPJS dikawal secara sempurna. Sehingga masyarakat terhindar dari praket yang tidak sehat di berbagai tingkatan," ujar mantan pimpinan MPR itu.
Sementara itu Ketua DPP PAN yang juga anggota Komisi II yang mengurusi masalah dana desa, Yandri Susanto, menambahkan, pencairan dana desa sudah dimulai mulai akhir April lalu, namun baru sebagian.
"Sampai sekarang belum 100 daerah. Perbup (peraturan bupati) belum dikirim ke Menkeu, ada yang sudah dikirim belum sesuai standar," ucap Yandri.
Perbup adalah salah satu syarat desa memperoleh bantuan dana desa. Pola pencairannya, dari pemerintah dikirim melalui kabupaten/kota, kemudian disalurkan ke tiap-tiap desa.
"Panja dana desa meminta jangan terlalu lama dana itu mengendap di rekening pemerintah daerah, paling lama seminggu supaya tidak jadi bancakan Pilkada," ucap politisi asal Banten itu.
"Ada 540 lebih kabupaten, pemerintah pusat harus punya inisiatif menyupervisi daerah yang belum paham soal Perbup. Jadi nggak boleh nunggu, harus ada inisiatif," tegasnya.
(bal/trq)
Labels:
Minta Pemerintah Segera Cairkan Seluruh Dana Desa,
Rakernas PAN
Thanks for reading Rakernas PAN Minta Pemerintah Segera Cairkan Seluruh Dana Desa . Please share...!
0 Komentar untuk "Rakernas PAN Minta Pemerintah Segera Cairkan Seluruh Dana Desa "