Hardani Triyoga - detikNews
Jakarta - Di hadapan anggota kepolisian, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berbagi pengalaman tentang revolusi mental. Bagi Ahok, revolusi mental bisa terwujud asalkan ada teladan dari pimpinan yang tidak korupsi.
Ahok menjadi pembicara dalam acara seminar yang diselenggarakan Pasis Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim Polri). Acara itu bertema 'Revolusi Mental Dalam Meningkatkan Karakter SDM Polri'.
Tentang revolusi mental, Ahok mengibaratkan harus ada perubahan stigma masyarakat soal karakter sumber daya manusia seperti pengawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi DKI.
"Orang-orang bisa dididik. Revolusi mental bisa dilakukan asal kita bisa nenerapkan. Asal ada teladannya, yang di bawah bisa ikutin lurus. Manusia harus dikoreksi, ditegur. Ini prinsip untuk jadi model," kata Ahok di Balai Kota, Jl Kebon Sereh, Jakarta, Kamis (11/6/2015).
Dia mengatakan jika Polri ingin melakukan revolusi mental maka stigma yang ada di masyarakat mesti diubah. Menurutnya, stigma bahwa polisi tidak benar dan korupsi harus bisa melakukan perubahan.
Diakuinya, untuk menerapkan revolusi mental ini tidaklah mudah. "Apa stigma polisi sekarang? Polisi enggak benar, malas, korup dan lain-lain. Ini stigma di masyarakat, ada rekam jejak yang diperhatikan," sebut mantan Bupati Belitung Timur itu.
Lanjutnya, Ahok menceritakan saat dirinya masih jadi Wakil Gubernur, belum ada istilah revolusi mental. Ketika pencalonan dalam pemilihan gubernur pun tidak mencanangkan revolusi mental.
Menurutnya, ketika Pilgub DKI, awalnya pasangan yang diinginkan adalah Deddy Mizwar. Namun, akhirnya Ahok yang terpilih berpasangan dengan Jokowi.
"Saya kenal Pak Jokowi saat pencalonan. Waktu itu kita enggak pakai revolusi mental. Tapi, kita sepakat ingin memang mau ubah stigma di masyarakat," ujarnya dengan penuh semangat.
Kemudian, terkait revolusi mental, ia mengatakan perlu ada sikap konsisten. Jika memang ada jajaran bawahan melakukan kesalahan, sanksi atau teguran harus berani diterapkan oleh pimpinan.
Beberapa ketegasan misalnya apabila ada pesanan kepentingan tertentu dari partai maka Ahok akan menolaknya. Hal ini untuk mencegah menerima suap dan tidak terjadi keberpihakan. "Jadi etalasenya, harus berani. PNS DKI sekarang bisa bawa uang Rp 12-13 juta perbulan kalau kerja benar. Yang golongan bawah. Mereka mau ancam mogok kerja ya silakan. Justru saya bisa hemat triliunan rupiah. Masih banyak kok perwira TNI, Polri kayak Kombes yang minat jadi PNS," canda Ahok yang disambut dengan riuhan tepuk tangan.
Revolusi mental, menurut Ahok, juga harus dimulai dengan sistem kerja yang profesional. Ia menilai kinerja 40 persen PNS di DKI masih tidak benar.
"Harus ada sistem yang bisa nunjukin kerja kan ada tunjangan kinerja daerah itu, saya baca bisa TKD itu tak diberikan, kalau kerjanya nggak benar. Itu hak Gubernur. 40 persen PNS masih ngaco kerjanya, saya juga bisa hemat sampai Rp 6 triliun," sebut mantan Anggota Komisi II DPR itu.
(hat/aan)
Ahok menjadi pembicara dalam acara seminar yang diselenggarakan Pasis Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim Polri). Acara itu bertema 'Revolusi Mental Dalam Meningkatkan Karakter SDM Polri'.
Tentang revolusi mental, Ahok mengibaratkan harus ada perubahan stigma masyarakat soal karakter sumber daya manusia seperti pengawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi DKI.
"Orang-orang bisa dididik. Revolusi mental bisa dilakukan asal kita bisa nenerapkan. Asal ada teladannya, yang di bawah bisa ikutin lurus. Manusia harus dikoreksi, ditegur. Ini prinsip untuk jadi model," kata Ahok di Balai Kota, Jl Kebon Sereh, Jakarta, Kamis (11/6/2015).
Dia mengatakan jika Polri ingin melakukan revolusi mental maka stigma yang ada di masyarakat mesti diubah. Menurutnya, stigma bahwa polisi tidak benar dan korupsi harus bisa melakukan perubahan.
Diakuinya, untuk menerapkan revolusi mental ini tidaklah mudah. "Apa stigma polisi sekarang? Polisi enggak benar, malas, korup dan lain-lain. Ini stigma di masyarakat, ada rekam jejak yang diperhatikan," sebut mantan Bupati Belitung Timur itu.
Lanjutnya, Ahok menceritakan saat dirinya masih jadi Wakil Gubernur, belum ada istilah revolusi mental. Ketika pencalonan dalam pemilihan gubernur pun tidak mencanangkan revolusi mental.
Menurutnya, ketika Pilgub DKI, awalnya pasangan yang diinginkan adalah Deddy Mizwar. Namun, akhirnya Ahok yang terpilih berpasangan dengan Jokowi.
"Saya kenal Pak Jokowi saat pencalonan. Waktu itu kita enggak pakai revolusi mental. Tapi, kita sepakat ingin memang mau ubah stigma di masyarakat," ujarnya dengan penuh semangat.
Kemudian, terkait revolusi mental, ia mengatakan perlu ada sikap konsisten. Jika memang ada jajaran bawahan melakukan kesalahan, sanksi atau teguran harus berani diterapkan oleh pimpinan.
Beberapa ketegasan misalnya apabila ada pesanan kepentingan tertentu dari partai maka Ahok akan menolaknya. Hal ini untuk mencegah menerima suap dan tidak terjadi keberpihakan. "Jadi etalasenya, harus berani. PNS DKI sekarang bisa bawa uang Rp 12-13 juta perbulan kalau kerja benar. Yang golongan bawah. Mereka mau ancam mogok kerja ya silakan. Justru saya bisa hemat triliunan rupiah. Masih banyak kok perwira TNI, Polri kayak Kombes yang minat jadi PNS," canda Ahok yang disambut dengan riuhan tepuk tangan.
Revolusi mental, menurut Ahok, juga harus dimulai dengan sistem kerja yang profesional. Ia menilai kinerja 40 persen PNS di DKI masih tidak benar.
"Harus ada sistem yang bisa nunjukin kerja kan ada tunjangan kinerja daerah itu, saya baca bisa TKD itu tak diberikan, kalau kerjanya nggak benar. Itu hak Gubernur. 40 persen PNS masih ngaco kerjanya, saya juga bisa hemat sampai Rp 6 triliun," sebut mantan Anggota Komisi II DPR itu.
(hat/aan)
Labels:
Ahok dan Cerita Revolusi Mental Polri
Thanks for reading Ahok dan Cerita Revolusi Mental Polri . Please share...!
0 Komentar untuk "Ahok dan Cerita Revolusi Mental Polri "