Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - DPR sedang berusaha meloloskan dana aspirasi Rp 20 miliar per orang setiap tahun. Keinginan DPR ini dianggap hanya merupakan kepentingan pribadi.
"Kecuali memang ada hasrat busuk terselubung dalam upaya mendapat fee dan sejumlah persentasi dari program pembangunan yang dibiayai dengan dana aspirasi itu," ujar Wakil Ketua Komite IV DPD-RI, Ghazali Abbad Adan lewat rilis yang dikirim ke detikcom, Minggu (21/6/2015).
"Tidak ada alasan bagi parlemen untuk dan atas nama program dan proyek pembangunan ikut mengelola anggaran pembangunan dengan judul dana aspirasi," tambahnya.
Menurut Ghazali Abbad Adan, apabila hal tersebut terjadi maka terjadi duplikasi kerja serta campur aduk tugas legislatif dan eksekutif. Dirinya mengingatkan bahwa tugas pokok dan fungsi parlemen adalah legislasi, budgeting, dan pengawasan.
"Karenanya saya menolak dana aspirasi itu dan dalam waktu yang bersamaan meminta pemerintah Jokowi-Kalla untuk juga tidak menyetujui dana aspirasi untuk lembaga legislatif dan dengan dana itu anggota legislatif ikut terlibat bagi-bagi uang atas nama ini dan itu," jelasnya.
"Seandainyapun dana aspirasi itu lolos, demi Allah saya tetap menolak dan tidak menerimanya," lanjutnya.
(fiq/Hbb)
Jakarta - DPR sedang berusaha meloloskan dana aspirasi Rp 20 miliar per orang setiap tahun. Keinginan DPR ini dianggap hanya merupakan kepentingan pribadi.
"Kecuali memang ada hasrat busuk terselubung dalam upaya mendapat fee dan sejumlah persentasi dari program pembangunan yang dibiayai dengan dana aspirasi itu," ujar Wakil Ketua Komite IV DPD-RI, Ghazali Abbad Adan lewat rilis yang dikirim ke detikcom, Minggu (21/6/2015).
"Tidak ada alasan bagi parlemen untuk dan atas nama program dan proyek pembangunan ikut mengelola anggaran pembangunan dengan judul dana aspirasi," tambahnya.
Menurut Ghazali Abbad Adan, apabila hal tersebut terjadi maka terjadi duplikasi kerja serta campur aduk tugas legislatif dan eksekutif. Dirinya mengingatkan bahwa tugas pokok dan fungsi parlemen adalah legislasi, budgeting, dan pengawasan.
"Karenanya saya menolak dana aspirasi itu dan dalam waktu yang bersamaan meminta pemerintah Jokowi-Kalla untuk juga tidak menyetujui dana aspirasi untuk lembaga legislatif dan dengan dana itu anggota legislatif ikut terlibat bagi-bagi uang atas nama ini dan itu," jelasnya.
"Seandainyapun dana aspirasi itu lolos, demi Allah saya tetap menolak dan tidak menerimanya," lanjutnya.
(fiq/Hbb)
Labels:
Anggota DPD,
DPR Soal Dana Aspirasi,
Hasrat Terselubung
Thanks for reading Anggota DPD ini Sebut Ada Hasrat Terselubung DPR Soal Dana Aspirasi. Please share...!
0 Komentar untuk "Anggota DPD ini Sebut Ada Hasrat Terselubung DPR Soal Dana Aspirasi"