Dhani Irawan - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi sikap tegas Presiden Joko Widodo yang menolak revisi UU KPK yang dikhawatirkan malah melemahkan kewenangan KPK.
"KPK mengapresiasi itu, karena kita tahu yang berkembang itu terindikasi pelemahan KPK," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja kepada wartawan di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Jumat (19/6/2015).
Upaya pelemahan KPK melalui revisi UU menurut Pandu sangat mengkhawatirkan. Sebab bila dibandingkan dengan penanganan kasus korupsi di AS, Indonesia menurutnya masih tertinggal.
"Perusahaan asing di sini yang tunduk kepada Amerika nggak hanya audit keuangannya, tapi sudah audit kepatuhannya. Hal itu yang membuat jadi ironis kalau UU KPK atau UU (pemberantasan ) korupsi diperlemah," sambungnya.
Revisi UU Nomor 30/2002 menurut Pandu memang diperlukan. Namun perlu ditegaskan revisi tersebut harus memperkuat kewenangan KPK yang selama ini berhasil melakukan tangkap tangan para koruptor kakap juga menyeret pejabat negara ke pengadilan karena melakukan penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Plt ketua KPK Taufiequrrachman Ruki usai mengikuti pertemuan di Kantor Presiden, menyatakan Jokowi menolak untuk merevisi UU KPK. "Bahwa tidak ada keinginan presiden lemahkan KPK, oleh karena itu revisi UU KPK presiden menolak," ujar Ruki.
Mendengar hal itu, Ruki mengaku lega. Sebab, polemik revisi UU KPK akan berakhir. Diharapkan DPR pun akan mengikuti langkah ekesekutif."Itu membuat KPK lega, bebas tidak saling curiga," tuturnya.
Penolakan Jokowi terhadap revisi UU KPK ditegaskan Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki. "Tidak ada alasan untuk merevisi, karena memperkuat KPK itu sekarang justru penting. Revisi itu akan memperlemah," katanya.
Teten mengatakan, penolakan Presiden Jokowi untuk merevisi UU KPK akan ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM.
(dha/fdn)
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi sikap tegas Presiden Joko Widodo yang menolak revisi UU KPK yang dikhawatirkan malah melemahkan kewenangan KPK.
"KPK mengapresiasi itu, karena kita tahu yang berkembang itu terindikasi pelemahan KPK," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja kepada wartawan di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Jumat (19/6/2015).
Upaya pelemahan KPK melalui revisi UU menurut Pandu sangat mengkhawatirkan. Sebab bila dibandingkan dengan penanganan kasus korupsi di AS, Indonesia menurutnya masih tertinggal.
"Perusahaan asing di sini yang tunduk kepada Amerika nggak hanya audit keuangannya, tapi sudah audit kepatuhannya. Hal itu yang membuat jadi ironis kalau UU KPK atau UU (pemberantasan ) korupsi diperlemah," sambungnya.
Revisi UU Nomor 30/2002 menurut Pandu memang diperlukan. Namun perlu ditegaskan revisi tersebut harus memperkuat kewenangan KPK yang selama ini berhasil melakukan tangkap tangan para koruptor kakap juga menyeret pejabat negara ke pengadilan karena melakukan penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Plt ketua KPK Taufiequrrachman Ruki usai mengikuti pertemuan di Kantor Presiden, menyatakan Jokowi menolak untuk merevisi UU KPK. "Bahwa tidak ada keinginan presiden lemahkan KPK, oleh karena itu revisi UU KPK presiden menolak," ujar Ruki.
Mendengar hal itu, Ruki mengaku lega. Sebab, polemik revisi UU KPK akan berakhir. Diharapkan DPR pun akan mengikuti langkah ekesekutif."Itu membuat KPK lega, bebas tidak saling curiga," tuturnya.
Penolakan Jokowi terhadap revisi UU KPK ditegaskan Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki. "Tidak ada alasan untuk merevisi, karena memperkuat KPK itu sekarang justru penting. Revisi itu akan memperlemah," katanya.
Teten mengatakan, penolakan Presiden Jokowi untuk merevisi UU KPK akan ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM.
(dha/fdn)
Labels:
Apresiasi,
KPK,
Sikap Tegas Jokowi Tolak Revisi UU KPK
Thanks for reading KPK Apresiasi Sikap Tegas Jokowi Tolak Revisi UU KPK. Please share...!
0 Komentar untuk "KPK Apresiasi Sikap Tegas Jokowi Tolak Revisi UU KPK"