Ray Jordan - detikNews
foto: Hasan Al Habsyi/detikcom
Jakarta - Delapan bulan sudah Joko Widodo menjabat sebagai Presiden RI ke-7. Apa perubahan di pemerintahan yang telah dilakukannya?
Jokowi mengaku, dirinya ingin melakukan perubahan besar di jajaran pemerintahan yang dipimpinnya. Namun, diakuinya tak mudah melakukan itu, terlebih jajaran pemerintahan banyak dikuasai pola-pola kolutif, alias persekongkolan.
"Kita ingin mengubah sistem. Sistem yang lama dikuasi oleh pola-pola yang kolutif. Pola-pola yang tidak bersih, pola-pola yang penuh persekongkolan, tidak bersih," ujar Jokowi saat berbincang dengan detikcom di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2015).
Contoh pola yang tidak bersih itu, lanjut Jokowi seperti illegal fishing, illegal mining, illegal logging dan mafia migas. Namun, tak mudah untuk merubah pola kolutif itu menjadi pola yang baik dan membangun.
"Untuk megubah pola-pola itu bukan sesuatu yang mudah. Setiap hari ada 5.000 sampai 7.000 kapal yang mencuri, dan itu dibiarkan. Kita cegat dan potong. Apa yang dilawan itu diam? Di migas pola seperti itu kita potong, apa mereka diam? Di migas itu bukan hanya duit puluhan trilun, dalam sekian tahun itu bisa ribuan triliun. Pola seperti itu dipotong, apa diam? Apa tidak melawan?" papar Jokowi.
Tak hanya itu, lanjut Jokowi, sektor pangan juga tidak dilakukan dengan sistem yang baik. Disebutkan Jokowi, impor pangan naik 350% dari 2003 sampai 2013 atau dari US$ 3,3 miliar menjadi US$ 14,49 miliar.
"Apakah mau kita biarkan? Problem-problem ini memang harus diubah. Orientasi yang dulu konsumtif diubah jadi produktif. Apakah itu mudah? Ini butuh waktu dan proses. Rakyat inginnya cepat. Tapi memulai ini pasti ada perlawanan," terang Jokowi.
Apakah bapak berani menghadapi perlawanan?
"Sudah memutuskan, masa nggak berani. Sudah memutuskan, sudah kita lakukan kok," jawab Jokowi.
(jor/mad)
foto: Hasan Al Habsyi/detikcom
Jokowi mengaku, dirinya ingin melakukan perubahan besar di jajaran pemerintahan yang dipimpinnya. Namun, diakuinya tak mudah melakukan itu, terlebih jajaran pemerintahan banyak dikuasai pola-pola kolutif, alias persekongkolan.
"Kita ingin mengubah sistem. Sistem yang lama dikuasi oleh pola-pola yang kolutif. Pola-pola yang tidak bersih, pola-pola yang penuh persekongkolan, tidak bersih," ujar Jokowi saat berbincang dengan detikcom di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2015).
Contoh pola yang tidak bersih itu, lanjut Jokowi seperti illegal fishing, illegal mining, illegal logging dan mafia migas. Namun, tak mudah untuk merubah pola kolutif itu menjadi pola yang baik dan membangun.
"Untuk megubah pola-pola itu bukan sesuatu yang mudah. Setiap hari ada 5.000 sampai 7.000 kapal yang mencuri, dan itu dibiarkan. Kita cegat dan potong. Apa yang dilawan itu diam? Di migas pola seperti itu kita potong, apa mereka diam? Di migas itu bukan hanya duit puluhan trilun, dalam sekian tahun itu bisa ribuan triliun. Pola seperti itu dipotong, apa diam? Apa tidak melawan?" papar Jokowi.
Tak hanya itu, lanjut Jokowi, sektor pangan juga tidak dilakukan dengan sistem yang baik. Disebutkan Jokowi, impor pangan naik 350% dari 2003 sampai 2013 atau dari US$ 3,3 miliar menjadi US$ 14,49 miliar.
"Apakah mau kita biarkan? Problem-problem ini memang harus diubah. Orientasi yang dulu konsumtif diubah jadi produktif. Apakah itu mudah? Ini butuh waktu dan proses. Rakyat inginnya cepat. Tapi memulai ini pasti ada perlawanan," terang Jokowi.
Apakah bapak berani menghadapi perlawanan?
"Sudah memutuskan, masa nggak berani. Sudah memutuskan, sudah kita lakukan kok," jawab Jokowi.
(jor/mad)
Labels:
Satu Jam Bersama Presiden,
Sistem Kolutif
Thanks for reading Potong Sistem Kolutif di Pemerintahan, Jokowi: Masa Nggak Berani! . Please share...!
0 Komentar untuk "Potong Sistem Kolutif di Pemerintahan, Jokowi: Masa Nggak Berani! "