Foto: Pimpinan DPR Saat Mengambil Keputusan Dana Aspirasi
Jakarta - Pemerintah dinilai sebagai ujung tombak penolakan dana aspirasi DPR untuk masuk ke APBN. Dana aspirasi dinilai tumpang tindih dengan dana lain seperti dana desa dan lainnya.
Mantan Wakil Ketua MK Harjono menilai bahwa pemerintah dapat menolak usulan tersebut karena keputusan DPR hanya berupa usulan. Selain itu pakar hukum tata negara Refly Harun juga menegaskan bahwa DPR memiliki fungsi lain yang lebih penting dan sesuai undang-undang.
Hal senada juga diungkapkan oleh pakar komunikasi politik Hendri Satrio. Menurut pandangannya, DPR kurang peka terhadap keinginan masyarakat sehingga tetap memuluskan persetujuan dana aspirasi.
"Tidak mendengarkan aspirasi masyarakat tapi malah mengesahkan dana aspirasi. Gara-gara disahkannya dana aspirasi maka sekarang meninggalkan pekerjaan rumah bagi rakyat dan pemerintah," tutur Hendri kepada detikcom, Rabu (24/6/2015).
Adalah tugas pemerintahan Jokowi-JK untuk meluruskan bahwa dana aspirasi ini bukanlah wujud 'mahar' politik atau pun kongkalikong. Pemerintah juga harus tegas jika benar-benar menolak dana senilai Rp 20 miliar per anggota DPR ini.
"Mestinya sih ditolak, tapi apa pemerintah berani? Ini sama saja merampok atau membegal anggaran," kata Hendri.
Masyarakat pun diminta semakin aktif menyerukan penolakan dana aspirasi. "Jika Anda setuju untuk menolak dana aspirasi, serukan pula #TolakBegalAPBN," seru Hendri.
(bag/tor)
Mantan Wakil Ketua MK Harjono menilai bahwa pemerintah dapat menolak usulan tersebut karena keputusan DPR hanya berupa usulan. Selain itu pakar hukum tata negara Refly Harun juga menegaskan bahwa DPR memiliki fungsi lain yang lebih penting dan sesuai undang-undang.
Hal senada juga diungkapkan oleh pakar komunikasi politik Hendri Satrio. Menurut pandangannya, DPR kurang peka terhadap keinginan masyarakat sehingga tetap memuluskan persetujuan dana aspirasi.
"Tidak mendengarkan aspirasi masyarakat tapi malah mengesahkan dana aspirasi. Gara-gara disahkannya dana aspirasi maka sekarang meninggalkan pekerjaan rumah bagi rakyat dan pemerintah," tutur Hendri kepada detikcom, Rabu (24/6/2015).
Adalah tugas pemerintahan Jokowi-JK untuk meluruskan bahwa dana aspirasi ini bukanlah wujud 'mahar' politik atau pun kongkalikong. Pemerintah juga harus tegas jika benar-benar menolak dana senilai Rp 20 miliar per anggota DPR ini.
"Mestinya sih ditolak, tapi apa pemerintah berani? Ini sama saja merampok atau membegal anggaran," kata Hendri.
Masyarakat pun diminta semakin aktif menyerukan penolakan dana aspirasi. "Jika Anda setuju untuk menolak dana aspirasi, serukan pula #TolakBegalAPBN," seru Hendri.
(bag/tor)
Labels:
#TolakBegalAPBN,
Rakyat Bisa Tolak Dana Aspirasi
Thanks for reading Rakyat Bisa Tolak Dana Aspirasi dengan Seruan #TolakBegalAPBN. Please share...!
0 Komentar untuk "Rakyat Bisa Tolak Dana Aspirasi dengan Seruan #TolakBegalAPBN"