Danu Damarjati - detikNews 
Foto: danu damarjati
Jakarta - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memrotes MPR. Menurutnya, MPR bakal menggelar hajatan dengan konsep yang mendegradasi sistem presidensiil.
"Saya sih setuju saja, tetapi yang jadi pertanyaannya adalah kalau semua lembaga negara sejajar dengan presiden pada posisi yang sama dengan lembaga-lembaga lain, itu artinya ya presiden bukan pemegang kendali kekuasan negara," tutur Muhaimin dari mimbar pembukaan Akademi Politik Kebangsaan angkatan VII bagi calon kepala daerah PKB.
Acara digelar di Kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (12/7/2015). Apa gerangan hajatan MPR yang sedang dikritik oleh Muhaimin?
"Besok, 15 Agustus atau16 Agustus, MPR akan menyelenggarakan rapat tahunan pertama. Seluruh kepala atau pimpinan lembaga negara termasuk Presiden diberi kesempatan pidato semua," kata Muhaimin.
Menurutnya, penempatan Presiden secara sejajar dengan lembaga negara lain inilah yang mendistorsi kekuasaan sistem presidensiil. Dia tak setuju Presiden ditempatkan setara dengan DPR, MPR, KPK, hingga BPK.
"Ini protes saya kepada MPR," kata Muhaimin.
Dia menyebut Indonesia memang mengalami kemajuan demokrasi luar biasa, bahkan disebutnya sudah menjadi negara demokrasi terbesar kedua di dunia. Namun demokrasi yang begitu pesat itu menyebabkan disorganisasi dan konsolidasi demokrasi antarpemegang kekuasaan.
"Maka sekarang kekuasaan terbagi-bagi merata, ini mendistorsi kekuasaan presidensiil," tutur Muhamin.
Inilah yang disebutnya masa transisi. Akibat konsolidasi kekuasaan yang tak sesuai kekuasaan presidensiil, maka pembangunan juga bisa terpengaruh.
"Hari ini akibat kekuasaan yang terbagi-bagi, membebaskan tol saja lama terwujud," ujarnya.
PKB akan mengawal masa transisi demokrasi ini ke arah yang lebih matang. Dengan demikian negara bisa berjalan dengan lebih baik demi kesejahteraan rakyat banyak.
(dnu/van)
Foto: danu damarjatiJakarta - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memrotes MPR. Menurutnya, MPR bakal menggelar hajatan dengan konsep yang mendegradasi sistem presidensiil.
"Saya sih setuju saja, tetapi yang jadi pertanyaannya adalah kalau semua lembaga negara sejajar dengan presiden pada posisi yang sama dengan lembaga-lembaga lain, itu artinya ya presiden bukan pemegang kendali kekuasan negara," tutur Muhaimin dari mimbar pembukaan Akademi Politik Kebangsaan angkatan VII bagi calon kepala daerah PKB.
Acara digelar di Kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (12/7/2015). Apa gerangan hajatan MPR yang sedang dikritik oleh Muhaimin?
"Besok, 15 Agustus atau16 Agustus, MPR akan menyelenggarakan rapat tahunan pertama. Seluruh kepala atau pimpinan lembaga negara termasuk Presiden diberi kesempatan pidato semua," kata Muhaimin.
Menurutnya, penempatan Presiden secara sejajar dengan lembaga negara lain inilah yang mendistorsi kekuasaan sistem presidensiil. Dia tak setuju Presiden ditempatkan setara dengan DPR, MPR, KPK, hingga BPK.
"Ini protes saya kepada MPR," kata Muhaimin.
Dia menyebut Indonesia memang mengalami kemajuan demokrasi luar biasa, bahkan disebutnya sudah menjadi negara demokrasi terbesar kedua di dunia. Namun demokrasi yang begitu pesat itu menyebabkan disorganisasi dan konsolidasi demokrasi antarpemegang kekuasaan.
"Maka sekarang kekuasaan terbagi-bagi merata, ini mendistorsi kekuasaan presidensiil," tutur Muhamin.
Inilah yang disebutnya masa transisi. Akibat konsolidasi kekuasaan yang tak sesuai kekuasaan presidensiil, maka pembangunan juga bisa terpengaruh.
"Hari ini akibat kekuasaan yang terbagi-bagi, membebaskan tol saja lama terwujud," ujarnya.
PKB akan mengawal masa transisi demokrasi ini ke arah yang lebih matang. Dengan demikian negara bisa berjalan dengan lebih baik demi kesejahteraan rakyat banyak.
(dnu/van)
Labels:
PKB Protes MPR,
Sejajarkan Presiden dengan Lembaga Negara Lain
Thanks for reading Ketum PKB Protes MPR Sejajarkan Presiden dengan Lembaga Negara Lain. Please share...!
0 Komentar untuk "Ketum PKB Protes MPR Sejajarkan Presiden dengan Lembaga Negara Lain"