Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin mengungkapkan soal adanya kemungkinan perbedaan tanggal perayaan hari Idul Fitri 1436 H tahun 2015 ini.
Sebab ormas-ormas Islam masih menggunakan metode yang berbeda serta belum menyerahkan otoritas sepenuhnya untuk penetapan tanggal hari raya pada pemerintah.
"Saat ini ada 3 jenis perhitungan. Kalau Muhammadiyah pakai kriteria hilal, NU pakai ketinggian 2 derajat, kemudian Persis gunakan beda tinggi 4 derajat," ujar Djamaluddin saat ditemui usai menerima penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama di Aula Barat Kampus ITB, Jalan Ganesha, Jumat (3/7/2015).
Ia menjelaskan posisi bulan pada tanggal 16 Juli nanti itu sudah lebih dari 2 derajat tetapi masih kurang dari 4 derajat jadi menurut Muhammadiyah sudah pasti tanggal 17 Juli.
"Kalau NU di kalendernya sih 17 Juli, tetapi NU akan menunggu kesaksian hilal. Padahal hilal saat itu masih rendah, sulit sekali diamati, potensi gagal ada. Sementara menurut Persis, itu belum masuk, jadi kalau kalender Persis itu (Lebaran) 18 Juli. Jadi masih terbuka kemungkinan tanggal 17 atau 18. Sidang isbat itu tidak bisa ditebak," tuturnya.
Hasil rukyat juga menurut Djamaluddin tidak bisa ditebak juga alias secara astronomi ada kemungkinan gagal sehingga memang masih ada kemungkinan Lebaran di tanggal 17 atau 18 Juli.
Manurutnya, untuk menyikapi perbedaan tersebut ada cita-cita untuk memiliki kalender Islam tunggal yang mapan. Syaratnya ada otoritas tunggal, ada kriteria yang disepakati dan ada batas wilayah.
"Batas wilayah sudah disepakati, kriteria masih dalam proses penyatuan. Otoritas, belum, masing-masing ormas masih menjadikan otoritasnya adalah pimpinan ormas," kata Djamaluddin.
Untuk menjadikan sistem kalender Islam ini menjadi kalender yang mapan dan memberi kepastian ini yang paling utama untuk disepakati adalah otoritas tunggal.
"Dalam hal ini otoritas tunggal adalah pemerintah. Kalau ini disepakati maka saat sidang isbat ketika terjadi perbedaan, maka keputusan pemerintah yang akan diambil. Ada otoritas tunggal itu ingin menyelesaikan ketika ada perbedaan seperti potensi ini dan juga saat Idul Adha," terangnya.
Karena itu meski ada potensi perbedaan namun Djamaluddin berharap ormas-ormas Islam yang dapat dapat mulai menyatukan diri dalam sidang Isbat tahun ini.
"Saat sidang isbat nanti akan diujikan apa mau mewujudkan kalender yang mapan atau tidak. Kalo iya maka butuh kelapangdada dari ormas. Untuk mengalah, terlepas politik dan lainnya," jelasnya.
Lapan mengaku telah melakukan pendekatan dan sosialisasi dimana ormas-ormas ini telah mempertimbangkan adanya otoritas tunggal.
"Kalau NU sudah lama iya, mau menjadikan pemerintah sebagai otoritas, Persis ada kecenderungan mungkin bisa, Muhammadiyah mudah-mudahan bisa. Jadi kalau itu bisa disepakati, saya berharap mulai bisa diuji saat isbat tahun ini. Kalau nanti Persis yang di kalendernya tanggal 18 lalu memutuskan jadi 17 atas dasar menjadikan pemerintah otoritas tunggal kemudian mengalah mengikut pada pemerintah demi mewujudkan cita-cita, ini akan jadi terobosan bagi Persis," papar Djamaluddin.
(tya/fdn)
Bandung - Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin mengungkapkan soal adanya kemungkinan perbedaan tanggal perayaan hari Idul Fitri 1436 H tahun 2015 ini.
Sebab ormas-ormas Islam masih menggunakan metode yang berbeda serta belum menyerahkan otoritas sepenuhnya untuk penetapan tanggal hari raya pada pemerintah.
"Saat ini ada 3 jenis perhitungan. Kalau Muhammadiyah pakai kriteria hilal, NU pakai ketinggian 2 derajat, kemudian Persis gunakan beda tinggi 4 derajat," ujar Djamaluddin saat ditemui usai menerima penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama di Aula Barat Kampus ITB, Jalan Ganesha, Jumat (3/7/2015).
Ia menjelaskan posisi bulan pada tanggal 16 Juli nanti itu sudah lebih dari 2 derajat tetapi masih kurang dari 4 derajat jadi menurut Muhammadiyah sudah pasti tanggal 17 Juli.
"Kalau NU di kalendernya sih 17 Juli, tetapi NU akan menunggu kesaksian hilal. Padahal hilal saat itu masih rendah, sulit sekali diamati, potensi gagal ada. Sementara menurut Persis, itu belum masuk, jadi kalau kalender Persis itu (Lebaran) 18 Juli. Jadi masih terbuka kemungkinan tanggal 17 atau 18. Sidang isbat itu tidak bisa ditebak," tuturnya.
Hasil rukyat juga menurut Djamaluddin tidak bisa ditebak juga alias secara astronomi ada kemungkinan gagal sehingga memang masih ada kemungkinan Lebaran di tanggal 17 atau 18 Juli.
Manurutnya, untuk menyikapi perbedaan tersebut ada cita-cita untuk memiliki kalender Islam tunggal yang mapan. Syaratnya ada otoritas tunggal, ada kriteria yang disepakati dan ada batas wilayah.
"Batas wilayah sudah disepakati, kriteria masih dalam proses penyatuan. Otoritas, belum, masing-masing ormas masih menjadikan otoritasnya adalah pimpinan ormas," kata Djamaluddin.
Untuk menjadikan sistem kalender Islam ini menjadi kalender yang mapan dan memberi kepastian ini yang paling utama untuk disepakati adalah otoritas tunggal.
"Dalam hal ini otoritas tunggal adalah pemerintah. Kalau ini disepakati maka saat sidang isbat ketika terjadi perbedaan, maka keputusan pemerintah yang akan diambil. Ada otoritas tunggal itu ingin menyelesaikan ketika ada perbedaan seperti potensi ini dan juga saat Idul Adha," terangnya.
Karena itu meski ada potensi perbedaan namun Djamaluddin berharap ormas-ormas Islam yang dapat dapat mulai menyatukan diri dalam sidang Isbat tahun ini.
"Saat sidang isbat nanti akan diujikan apa mau mewujudkan kalender yang mapan atau tidak. Kalo iya maka butuh kelapangdada dari ormas. Untuk mengalah, terlepas politik dan lainnya," jelasnya.
Lapan mengaku telah melakukan pendekatan dan sosialisasi dimana ormas-ormas ini telah mempertimbangkan adanya otoritas tunggal.
"Kalau NU sudah lama iya, mau menjadikan pemerintah sebagai otoritas, Persis ada kecenderungan mungkin bisa, Muhammadiyah mudah-mudahan bisa. Jadi kalau itu bisa disepakati, saya berharap mulai bisa diuji saat isbat tahun ini. Kalau nanti Persis yang di kalendernya tanggal 18 lalu memutuskan jadi 17 atas dasar menjadikan pemerintah otoritas tunggal kemudian mengalah mengikut pada pemerintah demi mewujudkan cita-cita, ini akan jadi terobosan bagi Persis," papar Djamaluddin.
(tya/fdn)
Labels:
LAPAN,
Penentuan Hari Lebaran
Thanks for reading Lapan Minta Ormas Serahkan Otoritas Penentuan Hari Lebaran ke Pemerintah. Please share...!
0 Komentar untuk "Lapan Minta Ormas Serahkan Otoritas Penentuan Hari Lebaran ke Pemerintah"