Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Rencana DPR merealisasikan 7 mega proyek senilai Rp 2,7 triliun termasuk pembangunan gedung DPR menuai pro kontrak. Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menilai pembangunan itu penting tapi melihat ekonomi sedang lesu, maka realisasinya bisa ditunda.
"Kalau lihat kondisi perekonomian sekarang ya bisa saja dipending dulu, tapi kalau lihat sisi urgensinya kayak gedung, kan ada 7 proyek, menurut aku sih tidak harus sekaligus," kata Masinton Pasaribu saat dihubungi, Rabu (26/8/2015).
Masinton menuturkan, kondisi ruang kerja DPR di gedung Nusantara I memang sudah tidak memadai, yaitu banyaknya staf tidak berbanding lurus dengan luas dan kondisi gedung keseluruhan.
"Namanya usulan bisa ditentukan mana yang skala prioritas. Kalau pemerintah anggap belum prioritas ya nggak apa (dipending -red)," lanjut politisi asal DKI Jakarta itu.
"Jadi kita berpandangan serahkan kepada pemerintah apakah dianggap sebagai prioritas, karena mungkin ada banyak program yang membutuhkan pembiayaan. Diprioritaskan dulu ke sana (program lain) nggak apa, tapi kita tekankan pembangunan gedung DPR itu urgensinya ada," tegasnya.
Soal proyek lain seperti pembangunan alun-alun demokrasi, museum, perpustakaan, dan lainnya, Masinton setuju direalisasikan bertahap secara multiyears. Namun lagi-lagi harus memperhatikan kondisi perekonomian nasional.
"Kalau saya sih dengan kondisi sekarang prioritasnya bukan fasilitas pejabat, tapi dorong sektor produktif ekonomi rakyat. Kemudian dari jumlah, kalau ke depan dibangun, anggaran proyek itu ditekan seminim mungkin," ucap Masinton yang kini duduk di Banggar itu.
Sebagaimana diketahui, rencana proyek DPR senilai Rp 2,7 triliun itu menuai pro kontra. Sebelumnya baru Fraksi PAN dan Demokrat yang meminta agar rencana pembangunan ditunda karena melihat perekonomian yang tengah lesu. Fraksi lain menilai pembangunan gedung DPR mendesak.
(bal/van)
"Kalau lihat kondisi perekonomian sekarang ya bisa saja dipending dulu, tapi kalau lihat sisi urgensinya kayak gedung, kan ada 7 proyek, menurut aku sih tidak harus sekaligus," kata Masinton Pasaribu saat dihubungi, Rabu (26/8/2015).
Masinton menuturkan, kondisi ruang kerja DPR di gedung Nusantara I memang sudah tidak memadai, yaitu banyaknya staf tidak berbanding lurus dengan luas dan kondisi gedung keseluruhan.
"Namanya usulan bisa ditentukan mana yang skala prioritas. Kalau pemerintah anggap belum prioritas ya nggak apa (dipending -red)," lanjut politisi asal DKI Jakarta itu.
"Jadi kita berpandangan serahkan kepada pemerintah apakah dianggap sebagai prioritas, karena mungkin ada banyak program yang membutuhkan pembiayaan. Diprioritaskan dulu ke sana (program lain) nggak apa, tapi kita tekankan pembangunan gedung DPR itu urgensinya ada," tegasnya.
Soal proyek lain seperti pembangunan alun-alun demokrasi, museum, perpustakaan, dan lainnya, Masinton setuju direalisasikan bertahap secara multiyears. Namun lagi-lagi harus memperhatikan kondisi perekonomian nasional.
"Kalau saya sih dengan kondisi sekarang prioritasnya bukan fasilitas pejabat, tapi dorong sektor produktif ekonomi rakyat. Kemudian dari jumlah, kalau ke depan dibangun, anggaran proyek itu ditekan seminim mungkin," ucap Masinton yang kini duduk di Banggar itu.
Sebagaimana diketahui, rencana proyek DPR senilai Rp 2,7 triliun itu menuai pro kontra. Sebelumnya baru Fraksi PAN dan Demokrat yang meminta agar rencana pembangunan ditunda karena melihat perekonomian yang tengah lesu. Fraksi lain menilai pembangunan gedung DPR mendesak.
(bal/van)
Labels:
Elite PDIP,
Pembangunan Gedung DPR Penting,
Tapi Bisa Ditunda
Thanks for reading Elite PDIP: Pembangunan Gedung DPR Penting, Tapi Bisa Ditunda. Please share...!
0 Komentar untuk "Elite PDIP: Pembangunan Gedung DPR Penting, Tapi Bisa Ditunda"