15:12 WIB | 1.953 Views
Jakarta (ANTARA News) - Kejaksaan Agung (Kejagung) berkoordinasi
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Gubernur
Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho terkait dugaan korupsi dana Bantuan
Sosial (Bansos).
"Tentunya kita akan berkoordinasi dengan KPK," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Rabu.
Sedianya penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) akan memeriksa Gatot Pujo pada Kamis (13/8).
Kasus dugaan korupsi dana bansos tahun anggaran 2011-2013 tersebut berawal dari penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada 2014 lalu.
Kemudian, tim hukum Pemprov Sumatera Utara menggugat Kejati Sumut ke PTUN atas dasar surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan Kejati Sumut atas kasus itu.
Putusan PTUN pada tahun 2015 memenangkan Pemprov Sumut, namun KPK membongkar adanya dugaan suap dalam proses putusan PTUN tersebut yang juga menyeret Pengacara OC Kaligis.
Kejagung telah memeriksa Wakil Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi terkait dugaan korupsi penyaluran dana bantuan sosial Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2011-2013.
Kapuspenkum menjelaskan kasus yang ditangani Kejagung dan KPK ini berbeda. Sama sekali berbeda. Kejaksaan menangani dugaan korupsi bansos di Pemprov Sumut.
"Sedangkan KPK kasus suapnya, pengembangan dari OTT terhadap hakim PTUN. Setelah melakukan OTT terhadap hakim dan pengacara.
"Dikembangkan kasus itu yang penyidikannya sehingga Gubernur Sumut dan istrinya jadi tersangka," ujarnya.
Gubernur
Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho keluar dari mobil tahanan untuk
menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/8). (ANTARA
FOTO/Hafidz Mubarak A.)
"Tentunya kita akan berkoordinasi dengan KPK," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Rabu.
Sedianya penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) akan memeriksa Gatot Pujo pada Kamis (13/8).
Kasus dugaan korupsi dana bansos tahun anggaran 2011-2013 tersebut berawal dari penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada 2014 lalu.
Kemudian, tim hukum Pemprov Sumatera Utara menggugat Kejati Sumut ke PTUN atas dasar surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan Kejati Sumut atas kasus itu.
Putusan PTUN pada tahun 2015 memenangkan Pemprov Sumut, namun KPK membongkar adanya dugaan suap dalam proses putusan PTUN tersebut yang juga menyeret Pengacara OC Kaligis.
Kejagung telah memeriksa Wakil Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi terkait dugaan korupsi penyaluran dana bantuan sosial Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2011-2013.
Kapuspenkum menjelaskan kasus yang ditangani Kejagung dan KPK ini berbeda. Sama sekali berbeda. Kejaksaan menangani dugaan korupsi bansos di Pemprov Sumut.
"Sedangkan KPK kasus suapnya, pengembangan dari OTT terhadap hakim PTUN. Setelah melakukan OTT terhadap hakim dan pengacara.
"Dikembangkan kasus itu yang penyidikannya sehingga Gubernur Sumut dan istrinya jadi tersangka," ujarnya.
Editor: Heppy Ratna
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Labels:
Kejagung koordinasi dengan KPK,
periksa Gatot Pujo
Thanks for reading Kejagung koordinasi dengan KPK periksa Gatot Pujo. Please share...!
0 Komentar untuk "Kejagung koordinasi dengan KPK periksa Gatot Pujo"