Presiden
Joko Widodo (kanan) menjawab sejumlah pertanyaan wartawan di Istana
Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/8/15). Jokowi memutuskan tak akan
mengeluarkan perppu sehingga KPU akan mematuhi rekomendasi Bawaslu
terkait Pilkada serenta untuk calon tunggal dengan opsi merekomendasikan
perpanjangan waktu pendaftaran. (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)
... bisa kami beri sanksi juga kalau melanggar etika...Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Jimly Asshiddiqie, berpendapat, perlu disusun dan diberlakukan Kode Etik Partai Politik.
"Harusnya
kita pikirkan supaya ada kode etik juga bagi partai politik dan pasangan
calon," kata dia, di Gedung Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Rabu.
Dia juga mengusulkan perubahan nama DKPP dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, supaya peserta pemilu juga dapat masuk dalam lingkup kode etik itu.
"Sehingga bisa kami beri sanksi juga kalau melanggar etika," katanya.
Dia mengatakan, sanksi dapat diterapkan bagi pelanggar etika, seperti tidak diperbolehkan mengikuti Pilkada hingga pembatalan pasangan calon.
"Kami sudah ada mekanismenya, dan salah satu keluhan Badan Pengawas Pemilu adalah sanksinya tidak cukup kuat efek jeranya," katanya.
Pendapat penyusunan kode etik partai politik muncul setelah Komisi Pemilihan Umum Pusat mengumumkan hasil pendaftaran pasangan calon Pilkada serentak. Ada tujuh daerah dengan pasangan calon kurang dari dua alias calon tunggal.
Ketujuh kabupaten dan kota itu adalah Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kota Surabaya, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Pacitan (Jawa Timur), Kota Mataram (NTB), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), dan Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT).
Komisioner KPU, Ida Budhiati, mengatakan, pemberian sanksi bagi calon yang tidak mengajukan calon harus diatur dalam undang-undang. "Itu harus diatur dalam UU pemberian sanksi," katanya ketika ditemui di Kantor KPU Pusat.
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Labels:
Kode Etik Partai Politik
Thanks for reading Kode Etik Partai Politik dipertimbangkan disusun. Please share...!
0 Komentar untuk "Kode Etik Partai Politik dipertimbangkan disusun"