Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) meminta agar pemerintah memperkuat demand side dan langsung efektif dalam jangka pendek.
Bahlil mengatakan, paket kebijakan jilid I lebih mendorong supply side seperti produksi dan investasi berjangka panjang. Paket ini berusaha memperbaiki alur perekonomian dari hulu terlebih dahulu. Paket ini menurut Bahlil, belum langsung berdampak bagi perekonomian dalam jangka pendek.
Paket ini masih menunggu waktu yang panjang untuk langsung dapat menggairahkan perekonomian nasional. Hal ini, lanjut Bahlil, dapat dimengerti sebab membangun industri dan hulu perekonomian nasional tidak bisa hanya dalam hitungan bulan.
Sehingga Hipmi mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan paket kebijakan jilid II yang berfokus pada penguatan permintaan (demad side) yakni memperkuat daya beli dan efektif dalam jangka pendek.
"Kita usul agar paket ini perkuat demand side perekonomian kita dan dalam jangka pendek langsung nendang,” kata Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia hari ini di Jayapura, Papua dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/9/2015).
Kebijakan ini akan mendorong perdagangan, memperkuat logistik, dan jaringan distribusi. Dari sisi produksi akan memulihkan produksi yang sebelumnya menurun.
“Ini kan banyak penurunan kapasitas produksi, jadi existing-nya berkurang. Ini akan hidup lagi. Tidak perlu bangun produksi baru. Cuma hidupkan yang sebelumnya sudah mati,” papar Bahlil.
Hipmi menilai kebijakan ini akan menyerap kembali tenaga kerja yang sempat dirumahkan atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Bahlil mencontohkan, pertama soal penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Penurunan harga ini merupakan langkah yang paling relevan baik dari sisi harga di pasar dunia maupun dampaknya bagi harga pokok produksi di industri dan distribusi.
“Kalau turun dampaknya langsung kena baik di sisi produksi, distribusi, transportasi publik, sebab komponen BBM ini dominan sekali,” pungkas Bahlil.
Kedua, menurut Bahlil pemerintah segera menyingkirkan segala hambatan yang memperlambat serapan anggaran, baik dari proses tender hingga pembayaran pengadaan dan proyek-proyek pemerintah.
“Misalnya, tender sudah jalan, modal ada, tapi administrasi pembayaran atau payment dari birokrasinya bisa lama. Bottleneck-nya bisa di-payment di Kemenkeu, ada banyak proses administrasi dan dokumen lagi, deregulasi juga disini dong. Ini yang bikin realisasinya masih seret terus,” ujar Bahlil.
Ketiga, guna meningkatkan daya beli dan lapangan kerja, pemerintah mengeluarkan dan mempercepat paket-paket proyek padat karya di berbagai daerah.
“Sebenarnya kan proyek-proyek ini sudah ada di proyek infrastruktur mulai dari bangun jalan, bendungan, pelabuhan, jembatan dan sebagainya. Dipercepat saja!” kata Bahlil.
(hen/hen)
Labels:
Dorong Paket Kebijakan Ekonomi II Jokowi Atasi PHK,
Pengusaha
Thanks for reading Pengusaha Dorong Paket Kebijakan Ekonomi II Jokowi Atasi PHK. Please share...!
0 Komentar untuk "Pengusaha Dorong Paket Kebijakan Ekonomi II Jokowi Atasi PHK"