Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Presiden Jokowi baru saja memimpin rapat terbatas yang membahas kebakaran hutan dan lahan. Salah satu hasil rapat tersebut yakni akan dibentuknya badan baru untuk merehabilitasi hutan dan lahan yang rusak.
"Tadi sudah dibicarakan akan ada tim khusus, enggak tahu namanya badan atau atau satuan khusus enggak tahu. Tapi akan ada tim untuk menangani khusus, istilahnya untuk merestorasi, recoveri, rehabilitasi segala macam yang secara fisik memperbaiki," kata Menteri LHK Siti Nurbaya di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2015).
Pemerintah menyoroti rentannya lahan gambut. Terutama di wilayah pantai timur. Oleh karena itu harus ada lembaga yang khusus menangani itu. Sehingga kasus kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisasi.
"Nanti mau dirancang. Tapi intinya dia harus membereskan secara fisik, tetapi sekaligus sambil memperhatikan potensi-potensi," imbuh Siti.
Lembaga baru itu nantinya dikoordinasi oleh Kementerian LHK dan Kementerian PUPR. Lembaga itu juga bertugas mengawasi blok-blok kanal yang dibuat untuk membasahi lahan gambut.
"Kalau lihat level pengaturannya itu dimensi eksekutifnya lebih kuat, dan dimensi teknisnya juga lebih banyak daripada kebijakan politiknya. Jadi kayaknya belum dipertimbangkan untuk dibentuk Perppu," sebut Siti.
(bag/rvk)
"Tadi sudah dibicarakan akan ada tim khusus, enggak tahu namanya badan atau atau satuan khusus enggak tahu. Tapi akan ada tim untuk menangani khusus, istilahnya untuk merestorasi, recoveri, rehabilitasi segala macam yang secara fisik memperbaiki," kata Menteri LHK Siti Nurbaya di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2015).
Pemerintah menyoroti rentannya lahan gambut. Terutama di wilayah pantai timur. Oleh karena itu harus ada lembaga yang khusus menangani itu. Sehingga kasus kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisasi.
"Nanti mau dirancang. Tapi intinya dia harus membereskan secara fisik, tetapi sekaligus sambil memperhatikan potensi-potensi," imbuh Siti.
Lembaga baru itu nantinya dikoordinasi oleh Kementerian LHK dan Kementerian PUPR. Lembaga itu juga bertugas mengawasi blok-blok kanal yang dibuat untuk membasahi lahan gambut.
"Kalau lihat level pengaturannya itu dimensi eksekutifnya lebih kuat, dan dimensi teknisnya juga lebih banyak daripada kebijakan politiknya. Jadi kayaknya belum dipertimbangkan untuk dibentuk Perppu," sebut Siti.
(bag/rvk)
Labels:
Badan Khusus,
Rehabilitasi Kerusakan Hutan dan Lahan
Thanks for reading Akan Ada Badan Khusus untuk Rehabilitasi Kerusakan Hutan dan Lahan. Please share...!
0 Komentar untuk "Akan Ada Badan Khusus untuk Rehabilitasi Kerusakan Hutan dan Lahan"