Masyarakat adat perlu pengakuan dan penghilangan stigma negatif

Terakata

Sunday, November 1, 2015

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa

Dokumentasi masyarakat adat Papua berpakaian adat untuk mengikuti kampanye terakhir PKS di Lapangan Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Papua, Sabtu (5/3). Meski minim pemakaian atribut partai seperti bendera dan kaos, masyarakat dari pedalaman Papua antusias mengikuti kampanye sejumlah partai pada hari terakhir masa kampanye, jelang Pemilu caleg pada 9 April mendatang. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

 

Jakarta (ANTARA News) - Pengakuan dan penghilangan stigma negatif merupakan dua dari sederet hal yang dibutuhkan masyarakat adat, menurut Manager Kampanye dan Advokasi Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Mardha Tillah. 

"Pengakuan, lalu penghilangan stigma negatif yang melekat pada mereka. Termasuk melihat mereka sebagai aliran sesat ataupun eksotis," ujar dia, kepada www.antaranews.com, di Jakarta, Minggu.
Mardha mengatakan, dalam hal ini komunitas masyarakat hukum adat (MHA) perlu merasa rasa bangga pada identitas diri mereka. Sementara bagi komunitas non MHA, penting untuk memahami berbagai aspek seputar MHA seperti siapa sesungguhnya MHA dan peran mereka dalam masyarakat secara luas.

"Bagi MHA pendidikan untuk penguatan mereka sendiri, termasuk membuat mereka bangga pada identitasnya, yang non MHA perlu diberi pemahaman siapa itu MHA dan apa peran MHA bagi kelangsungan hidup orang-orang yang sudah bukan lagi MHA," kata dia.
Pengakuan MHA, menurut Mardha, salah satunya berwujud pada sertifikasi hak komunal, sesuai PermenATR tahun 2015, sebagai upaya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat.

"Beri sertifikat hak komunal, begitu persyaratan untuk itu dilengkapi. KemenATR harus menyelesaikan rumusan sertifikasi hak komunal ini secepatnya, sesuai PermenATR No. 9 tahun 2015," kata dia.
Selain itu, pemerintah pusat juga perlu mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk membuat peraturan-peraturan daerah yang melindungi dan mengakui MHA di wilayah masing-masing, baik berupa perda maupun SK.

"Termasuk memfasilitasi kepala daerah-daerah agar mengerti akan perlunya pengakuan atas keberadaan MHA," pungkas Mardha.

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © ANTARA 2015

Labels: Masyarakat adat, Perlu pengakuan dan penghilangan, Stigma negatif

Thanks for reading Masyarakat adat perlu pengakuan dan penghilangan stigma negatif. Please share...!