"Kalangan militer yang dipilih untuk menduduki jajaran direksi atau komisaris utama memang jadi pilihan utama buat ditempatkan pada industri rawan konflik," kata Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro, di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat.
Dengan begitu, kata dia, pensiunan tentara di BUMN itu sebagai strategi menghadapi konflik maupun masalah keamanan. "Misalnya pada BUMN perkebunan banyak masalah sengketa dan lahan konflik masyarakat sekitar," ujar dia.
Selain itu, Kementerian BUMN juga lebih memilih pensiunan tentara untuk posisi direksi dan komisaris untuk BUMN yang terkait bisnis industri pertahanan, sehingga bisa ikut berkontribusi menyelesaikan konflik sosial dan masalah keamanan.
"Ini dianggap memang perlu memasukkan unsur TNI dan Kepolisian Indonesia. Ada beberapa komisaris eks pejabat utama militer pada BUMN yang memang bisnisnya sesuai, di antaranya PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL," katanya.
Secara ex officio, komisaris utama PT PAL adalah kepala staf TNI AL, sebagaimana PT Pindad dengan kepala staf TNI AD dan PT Dirgantara Indonesia bagi kepala staf TNI AU.
Kementerian BUMN pun, kata dia, sudah mengklasifikasikan struktur militer pada perusahaan-perusahaan plat merah bisnis berbasis alat berat dan arsenal militer sesuai kapasitasnya.
"Kami mewakilkan satu persatu juga, semisal TNI AU pada BUMN PT DI, TNI AD pada PT Pindad, dan TNI AL pada PT PAL," kata dia.
Kementerian BUMN pun, kata dia, sudah mengklasifikasikan struktur militer pada perusahaan-perusahaan plat merah bisnis berbasis alat berat dan arsenal militer sesuai kapasitasnya.
"Kami mewakilkan satu persatu juga, semisal TNI AU pada BUMN PT DI, TNI AD pada PT Pindad, dan TNI AL pada PT PAL," kata dia.
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2016
0 Komentar untuk "Pensiunan tentara hanya untuk BUMN rawan konflik"