Wacana status kepala BNN perlu penyelarasan regulasi

Terakata

Saturday, March 12, 2016

 Pewarta: Muhammad Rahman

Dokumentasi stiker "Stop Narkoba" menempel di dinding salah satu mini market di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (26/11). Penempelan stiker di mini market dan sejumlah pusat perbelanjaan itu dalam rangka kampanye memerangi bahaya penyalahgunaan narkoba. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Jakarta (ANTARA News) - Wacana untuk mengubah status kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk dinaikkan setara menteri memerlukan penyelarasan regulasi, kata Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS, Almuzammil Yusuf.

"Perlu dicek regulasi atau perundang-undangan yang ada, apakah ada kendala. Jika ada kendala, tinggal disesuaikan atau diubah," kata Yusuf, di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Pandjaitan, menyatakan, Presiden Joko Widodo sudah bertekad menaikkan status kepala BNN menjadi setingkat menteri.

Dalam kesempatan itu, Kepala BNN, Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso, menyatakan, "BNN secara tugas sangat berat jika dibandingkan ancaman yang harus dihadapi."

"Penduduk Indonesia berjumlah 250 juta, di mana 125 juta di antaranya adalah usia produktif yang harus diamankan dari bahaya narkotika, sedangkan personel BNN hanya 4.400 di seluruh Indonesia," kata Waseso.

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Labels: BNN, Perlu penyelarasan, Regulasi, Status kepala, Wacana

Thanks for reading Wacana status kepala BNN perlu penyelarasan regulasi. Please share...!