-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Ada Bencana Asap, Menkopolhukam Minta Jokowi tak Batalkan Kunjungan ke AS

Ada Bencana Asap, Menkopolhukam Minta Jokowi tak Batalkan Kunjungan ke AS



Menko Polhukam Luhut Panjaitan.
Menko Polhukam Luhut Panjaitan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan membatalkan perjalanannya ke AS untuk mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Amerika Serikat, mulai 25 Oktober sampai 29 Oktober 2015, didampingi oleh beberapa menteri Kabinet Kerja. Pembatalan tersebut terkait dengan bencana kabut asap yang kian parah, sehingga membutuhkan penanganan yang serius. Namun, ia meminta Jokowi untuk tetap berkunjung ke AS.
Luhut mengaku telah menerima perintah dari presiden untuk menggunakan semua sumber daya yang dimiliki untuk bisa mengatasi atau meminimalkan dampak dari kebakaran hutan ini. Presiden meminta Luhut bersama dengan semua jajaran untuk membantu anak bangsa di manapun mereka berada, termasuk yang berada di Merauke. Presiden juga akan mengeluarkan Instruksi Presiden untuk memberikan payung hukum dalam melakukan kegiatan tadi.
"Pagi ini, Kamis 22 Oktober, saya ijin kepada Bapak Presiden membatalkan perjalanan saya ke Amerika. Bapak Presiden sempat akan membatalkan namun saya katakan bahwa saya akan tangani masalah asap ini bersama-sama dengan kementerian lainnya,'' kata Luhut dalam akun resmi facebooknya, Kamis (22/10). 
Pernyataan itu dikeluarkan setelah rapat Kamis (22/10) pagi di kantor Kemenkopolhukam dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta para pihak terkait lainnya. Ia mengatakan langkah-langkah yang akan diambil yaitu fokus pada dua masalah, yakni penanganan api dan penanganan masalah kemanusiaan. Keduanya sudah berjalan namun akan dilakukan lebih masif lagi.
''Saya perintahkan sesuai arahan presiden agar Mendikbud dan Menristekdikti pendidikan harus dihentikan ketika angka sudah di luar batas toleransi, dan penyesuaian akan dilakukan nantinya. Menristekdikti akan meminta Fakultas-Fakultas Kedokteran untuk ikut menangani masalah kesehatan, dan mengirimkan ahli-ahli untuk mendukung operasional alat pemurnian udara,'' ujar dia.
Selain itu, lanjut dia, ia menginstruksikan kepada Mensos untuk membuat langkah-langkah yang akan dilakukan, terkait buffer stock, dana PSKS, BSK, serta perlengkapan seperti tenda evakuasi dan alat penyaring udara. Menteri Kesehatan juga sudah diinstruksikan untuk mengevakuasi anak-anak atau bayi-bayi ke tempat yang aman, bila sudah diperlukan.

Reporter : Eko Supriyadi
Redaktur : Nur Aini
BENCANA ASAP - DPR usulkan Luhut jadi koordinator penanggulangan

BENCANA ASAP - DPR usulkan Luhut jadi koordinator penanggulangan


BENCANA ASAP - DPR usulkan Luhut jadi koordinator penanggulangan
Anggota Ikatan Mahasiswa Kalimantan Tengah Jakarta Raya dengan berpakaian Suku Dayak melakukan aksi peduli bencana asap di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (11/10). Dalam aksinya Ikatan Mahasiswa tersebut meminta pemerintah agar serius menangani bencana asap dan menindak tegas pelaku pembakaran lahan. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
 
Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Setya Novanto mengusulkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk menjadi koordinator penanggulangan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Saya sudah menyampaikan ke presiden terkait usulan penunjukan koordinator penanggulangan asap. Yang paling tepat (mengambil peran) memang pak Luhut, tapi semua kita percayakan ke presiden," kata Novanto di Jakarta, Selasa.

Menurut Novanto, pemerintah harus benar-benar serius menangani masalah asap akibat karhutla.

Sebab saat ini kebakaran yang terjadi dinilai semakin meluas cakupannya dan merugikan harta benda serta jiwa manusia.

"Kalau dengan penyemprotan-penyemprotan kita khawatir tidak selesai. Yang dibutuhkan adalah hujan lebat. Dan memang ada pemikiran-pemikiran, misalnya dari pak Prabowo (Ketua Umum Gerindra, dalam pertemuan Koalisi Merah Putih Senin, 12/10) agar masalah asap ditetapkan sebagai bencana nasional," terangnya.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2015

PM Malaysia surati Jokowi soal kabut asap

PM Malaysia surati Jokowi soal kabut asap


PM Malaysia surati Jokowi soal kabut asap
Perdana Menteri Malaysia Najib Razak (REUTERS/Olivia Harris)
Kuala Lumpur (ANTARA News) - Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak sudah menyurati Presiden Joko Widodo untuk menyuarakan kekhawatiran Malaysia terkait kabut asap yang melanda negara ini.

"Perdana Menteri juga mendesak agar tindakan pemadaman kebakaran di Indonesia dapat ditingkatkan supaya masalah kabut asap ini dapat segera dihentikan," kata Menteri Sumber Alam dan Lingkungan Datuk Seri Dr Wan Junaidi Tuanku Jaafar seperti dikutip Harian Metro, Kamis.
Ia mengatakan status kualitas udara secara keseluruhan sudah membaik.

Meski demikian, kabut asap lintas batas dari Sumatera dan Kalimantan mempengaruhi kualitas udara setempat dengan sebagian besar kawasan berada pada tahap sederhana.

"Dengan berakhirnya badai tropis Mujigae di utara Vietnam, kawasan serantau negara kita diperkirakan menerima tipuan angin lemah dari berbagai penjuru untuk tempo hingga 12 Oktober," katanya.

Corak tiupan angin berbagai arah ini akan menyebabkan keadaan cuaca menjadi lebih lembab dengan hujan di kawasan pantai barat Semenanjung, sehingga dapat meredakan keadaan kabut asap.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan bantuan negara tetangga jika masalah kabut asap berlanjut hingga tiga minggu ke depan.

Sejauh ini, Indonesia berpendirian mampu menyelesaikan masalah itu sendiri dan jika bantuan negara tetangga diperlukan, hal itu akan diselaraskan melalui sekretariat ASEAN, kata Herman seperti dikutip Bernama.

"Indonesia hendak berusaha sendiri terlebih dulu, pastinya kalau kita tunggu dua atau tiga minggu lagi tidak selesai (masalah kabut asap), saya kira tentu kita akan koordinasikan bantuan (dari negara jiran) melalui ASEAN," katanya.
Baru-baru ini, Singapura menyatakan keinginannya untuk membantu Indonesia mengatasi masalah kabut asap, namun tawaran itu ditolak pemerintah Indonesia.
Editor: Desy Saputra
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Menteri: penanganan gambut bukan seperti "pasar malam"

Menteri: penanganan gambut bukan seperti "pasar malam"


Menteri: penanganan gambut bukan seperti
Seorang petugas Manggala Agni Daerah Operasi (Daops) Singkawang membongkar bagian bawah lahan gambut yang masih terbakar di Desa Teluk Empening, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Jumat (25/9). (ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan penanganan lahan gambut bukan seperti suatu kehebohan sesaat layaknya "pasar malam" yakni heboh saat terjadi musibah asap lalu reda setelah musim hujan tiba.

"Saya kira diingatkan bahwa jangan seperti pasar malam setelah heboh-heboh (penanganan kebakaran) masuk musim hujan semua berhenti begitu, tidak melanjutkan. Saya kira tidak begitu karena kan perintah Presiden solusi permanen," katanya usai diskusi pakar "Tata Kelola Ekosistem, Tata Air (Hidrologi) dan Rehabilitasi Paska Kebakaran Ekosistem Gambut", Hotel Grand Kemang, Jakarta, Minggu malam.

Ia mengatakan terkait solusi permanen penanganan kebakaran lahan gambut, diperlukan kerangka dasar atau kerangka berpikir dan landasan yang jelas dan berkelanjutan.

"Kalau kita bicara solusi permanen maka blue print-nya harus jelas, arah kerjanya juga harus jelas dan karena dia terkait dengan perilaku alam ya tidak bisa sepotong mengikutinya," ujarnya.

Menurutnya, permasalahan lahan gambut harus melihat perkembangan di alam secara terus-menerus sehingga kebijakan atau konsep penanganan kebakaran lahan gambut dan rehabilitasinya dapat menjawab kebutuhan.

"Jadi, mengikuti ya (perilaku alam) terus tiap bulan tiap 10 hari biasanya kalau data iklim itu biasanya 10 hari sekali diserahkan kepada pengguna ya waktu saya di pemerintah daerah dulu saya pakai data itu," tuturnya.

Ia mengatakan pencegahan menjadi kunci dalam mengatasi kebakaran lahan gambut.

Ia mengatakan upaya pencegahan itu kemudian diterjemahkan ke dalam regulasi sehingga dapat dijadikan acuan penanganan lahan gambut.

"Tapi kita sudah dengar (dalam diskusi) pencegahan itu apa saja kan. Berarti itu nanti tinggal dituangkan dalam regulasi, dan dalam persyaratan-persyaratan termasuk bukan hanya kepada dunia usaha ya tapi juga pemerintah daerah bisa surat edaran sifatnya, bisa juga instruksi apa, bisa peraturan menteri, karena konteksnya lingkungan kan bisa juga instruksi presiden nanti kita lihat," tuturnya.

Selain upaya pencegahan, diskusi itu juga membahas beberapa potensi masalah lahan gambut.

Ia mengatakan potensi masalah tersebut dapat dilihat dari seluruh peristiwa yang terjadi saat ini yang mana juga dapat menghitung kira-kira resiko yang akan dihadapi setelah usainya kehebohan pemadaman api di lahan gambut.

Kemudian, diskusi itu juga membahas soal pemulihan terhadap lahan yang sudah rusak.

Ia mengatakan perspektif kelembagaan juga menjadi bahasan penting dalam diskusi itu, yang mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih aktif.

"Jadi tadi kan terungkap bahwa yang paling efektif itu akhirnya faktor kelembagaan jadi pengamanan gambut berbasis masyarakat," ujarnya.

Ia mengatakan masyarakat dapat mengembangkan agroforestri di lahan gambut sekaligus untuk proses pemulihan lahan.

"Tidak harus selalu kita khawatir terlalu jauh atau terlalu dalam kekhawatiran karena kan ternyata dia (lahan gambut) secara praktis bisa juga agroforestri jadi bisa juga dipakai untuk keperluan produktif masyarakat, bisa tanam nanas, sayuran atau padi lebak atau apapun lah nah itu masing-masing akan kita lihat lagi menurut kebutuhan program nasionalnya," katanya.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2015

Satgas kebakaran lahan kerja keras walau sulit capai lokasi

Satgas kebakaran lahan kerja keras walau sulit capai lokasi


Satgas kebakaran lahan kerja keras walau sulit capai lokasi
Personil TNI dan Polda Kalsel memadamkan sisa bara api pada lahan terbakar di desa Guntung Damar Banjarbaru Kalimantan Selatan, Rabu (23/9) (ANTARAFOTO/Herry Murdy Hermawan)
 
Palembang (ANTARA News) - Satuan tugas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dari Mabes TNI yang telah didatangkan dari Jakarta sejak tanggal 10 September 2015 mengalami kendala lokasi yang sulit dijangkau.

"Namun satuan tugas terus bekerja ekstra keras untuk melakukan pemadaman titik api di sejumlah daerah," kata Kapendam II/Sriwijaya Kolonel Arh Syaepul Mukti Ginanjar dalam keterangannya yang diterima Antara di Palembang, Sabtu.

Daerah yang menjadi sasaran pemadaman seperti kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin karena di wilayah tersebut titik api banyak.

Menurut dia, hingga saat ini tiga Satuan Setingkat Batalyon (SSY) atau 1.050 prajurit TNI yang memperkuat sub satuan tugas darat bersama-sama dengan instansi terkait seperti TNI AD dari Korem 044/Garuda Dempo, Manggala Agni,  Polda dan BPBD serta tim lainnya masih terus berupaya melakukannya pemadaman di sejumlah titik api.

Dia mengatakan, memang sudah banyak titik api telah dipadamkan sekaligus dilakukan penyekatan.

"Jadi selain melakukan pemadaman para satuan tugas melakukan penyekatan agar api tidak melebar," ujar dia.
Selain itu Satgas penanggulangan juga terus melakukan pemadaman bersifat mobil atau berpindah dari satu tempat yang berhasil dipadamkan ke tempat titik api yang lain.

"Yang jelas, Satgas perkuatan TNI akan terus bekerja maksimal bersama-sama dengan Subsatgas darat yang ada di wilayah Korem 044/Gapo," kata dia.
 Memang, dalam pemadaman sendiri Satgas masih terkendala lokasi sulit dijangkau dan juga mayoritas lahan gambut termasuk peralatan. Namun, walaupun demikian prajurit tidak menyerah dan bekerja dengan semangat dalam memadamkan titik api tersebut.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Back To Top