-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Perusahaan rel AS minati investasi produksi lokomotif

Perusahaan rel AS minati investasi produksi lokomotif

Perusahaan rel AS minati investasi produksi lokomotif
Kepala BKPM Franky Sibarani (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Jakarta (ANTARA News) - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memantau perkembangan rencana investasi perusahaan rel kereta api asal Amerika Serikat yang sebelumnya menjalin kesepakatan bisnis di hadapan Presiden Jokowi Oktober 2015 lalu.

Melalui siaran pers di Jakarta, Jumat, disebutkan perusahaan rel kereta api AS itu menyampaikan minatnya untuk mengembangkan fasilitas produksi lokomotif Indonesia dalam jangka 5-10 tahun mendatang.

"Pekan lalu mereka menandatangani kerja sama terkait pemeliharaan 150 lokomotif dengan BUMN kereta api di Indonesia, ke depan mereka akan mengembangkan locomotive service center serta fasilitas produksi lokomotif," kata Kepala BKPM Franky Sibarani.

Franky mengatakan kerja sama perusahaan rel kereta AS dengan BUMN kereta api di Indonesia tersebut tentu positif dalam upaya untuk meningkatkan investasi dari Amerika Serikat.

"Masuknya investor sejalan dengan upaya pemerintah mengembangkan berbagai sarana transportasi termasuk kereta api," lanjutnya.

Franky juga menilai ketersediaan rel kereta api sebagai sarana infrastruktur transportasi akan berdampak positif pada sektor-sektor investasi lainnya.

"Dampaknya sangat signifikan karena ini akan membantu kelancaran arus barang dan penumpang di daerah-daerah yang dilewati oleh jalur kereta api tersebut," tuturnya.

Rencana investasi tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan perusahaan Rabu (29/6) di Chicago, Amerika Serikat di sela kunjungan kerja BKPM ke negeri Paman Sam.

Selain bertemu dengan perusahaan rel kereta api AS tersebut, Franky juga menjadi pembicara utama dalam "business forum" yang diselenggarakan pada hari yang sama atas kerja sama BKPM, IIPC New York dan KJRI Chicago.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 25 peserta yang terdiri dari perusahaan di bidang farmasi, pertambangan, produk rumah tangga, transportasi, ketenagalistrikan dan asosiasi bisnis.

Pada kesempatan tersebut Franky menyampaikan presentasi terkait kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong investasi yang terdiri dari pembangunan infrastruktur yang masif dan kebijakan deregulasi untuk kemudahan investasi.

Selanjutnya, Franky dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Kamar Dagang Amerika-Indonesia (America-Indonesia Chamber of Commerce) di New York pada Jumat yang juga dihadiri perusahaan-perusahaan ekuitas swasta dan jasa keuangan, asosiasi bisnis, lembaga "think tank" serta media.

Amerika Serikat tergolong negara prioritas pemasaran investasi, dari data yang dimiliki oleh BKPM pada tahun 2015, nilai realisasi investasi AS mencapai 893 juta dolar AS, terdiri dari 261 proyek dengan didominasi oleh sektor-sektor pertambangan. Dari sisi komitmen, tercatat masuknya komitmen senilai 4,8 miliar dolar AS yang terdiri dari 76 proyek.

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Pemerintah Indonesia kecam serangan di Orlando AS

Pemerintah Indonesia kecam serangan di Orlando AS

Pemerintah Indonesia kecam serangan di Orlando AS
Deputi Sherif Los Angeles menjaga Gay Pride Parade ke 46 Los Angeles di West Hollywood, California, menyusul adanya serangan dini hari di kelab malam gay di Orlando, Florida, Minggu (12/6/2016). (REUTERS/David McNew )


"Indonesia mengecam serangan di Orlando. Kami menyampaikan simpati mendalam kepada keluarga korban, pemerintah, dan rakyat AS," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, seperti dilansir pada akun Twitter Kemlu di Jakarta, Senin. 
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam insiden penembakan massal di Orlando tersebut.

"KJRI (Konsulat Jenderal RI) di Houston saat ini sedang mencari informasi lebih jauh. Namun, sejauh ini tidak terdapat laporan adanya WNI yang menjadi korban," kata Iqbal.

Berdasarkan data KJRI Houston, jumlah keseluruhan WNI di Florida saat ini mencapai 2.522 jiwa, yang terdiri dari 1.263 pria dan 1.259 wanita.

"KJRI akan terus memantau perkembangan di lapangan dan berkoordinasi dengan otoritas setempat dan jaringan masyarakat Indonesia," ujar Iqbal.

Pihak kepolisian Florida mengkategorikan penembakan massal yang terjadi di sebuah klub gay di Orlando itu sebagai tindakan terorisme.

Polisi menyebutkan penembakan diduga dilakukan oleh seorang pria bernama Omar Mir Seddique Mateen (29), warga AS keturunan Afghanistan.

Sitora Yusufiy, mantan istri Omar Mateen mengatakan bahwa pria itu memang mengalami gangguan jiwa dengan tabiat kasar.

Aksi penembakan di Orlando itu merupakan sejarah terburuk dalam penembakan massal di AS, yang oleh Presiden Barack Obama digambarkan sebagai aksi teror dan kebencian. 
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Pemilu presiden bisa ganggu AS jadi tuan rumah Piala Dunia

Pemilu presiden bisa ganggu AS jadi tuan rumah Piala Dunia

Pemilu presiden bisa ganggu AS jadi tuan rumah Piala Dunia
Trofi Piala Dunia

Chicago (ANTARA News) - Presiden Federasi Sepak Bola Amerika Serikat (AS) Sunil Gulati memandang hasil pemilihan presiden AS pada November 2016 berpotensi mengurangi peluang negaranya menjadi tuan rumah Piala Dunia.

"Saya pikir persepsi dunia terhadap AS dipengaruhi oleh siapa yang berada di Gedung Putih, ya, sehingga memiliki beberapa hubungan, tentu saja," kata Sunil Gulati dalam sebuah diskusi bersama wartawan dilansir dari ESPN, Rabu.

Gulati memprediksi bahwa memenangkan tuan rumah Piala Dunia jadi lebih sulit jika calon presiden dari Partai Republik Donald Trump menjadi pemenang pemilu, terutama jika AS membidik menjadi tuan rumah bersama Meksiko.

Hal itu disebabkan Trump pernah berjanji untuk membangun dinding di sepanjang perbatasan dengan Meksiko yang memicu kemarahan orang Latin di AS dan di tempat lain.

"Saya pikir jika Piala Dunia diselenggarakan bersama dengan Meksiko akan lebih sulit jika Sekretaris Clinton tidak berada di Gedung Putih," lanjut Gulati.

Meskipun presiden AS berikutnya tidak akan menjabat saat gelaran Piala Dunia 2026, namun pengajuan tuan rumah akan diputuskan pada tahun 2020 atau saat presiden hasil pemilu 2016 masih menjabat.

Sunil Gulati mengatakan jika Donald Trump terpilih maka pengajuan tuan rumah Piala Dunia bersama Meksiko akan menjadi 'rumit'.

"Rusia dan Qatar menjadi tuan rumah dua event, jadi ada banyak pertimbangan saat penawaran, tentu saja," kata Gulati. "Itu sebabnya saya tidak mau mengatakan kami tidak akan menawar dalam satu hal dan akan mengajukan tawaran lain."

AS berapda berada di posisi kedua perburuan tuan rumah Piala Dunia 2022. AS kalah dari Qatar di tengah kasus suap dan korupsi yang dihadapi komite eksekutif FIFA. Untuk itu, Gulati mengatakan AS tidak akan mengajukan tawaran resmi sampai persyaratan tertentu untuk menjadi tuan rumah disebutkan FIFA.

"Akan menyenangkan menjadi tuan rumah Piala Dunia di AS untuk masa depan? Jawabannya tentu saja iya," kata Gulati. "Tapi kami hanya akan melakukannya jika kami memiliki pemahaman yang jelas bahwa ada satu paket aturan dan satu paket aturan yang transparan. Lalu kami akan membuat keputusan."

Melihat infrastruktur dan jumlah stadion yang sudah sesuai, AS bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia. Namun Gulati tidak menutup kemungkinan Piala Dunia AS akan diselenggarakan bersama dengan Meksiko atau Kanada.

"Kami mampu menjadi tuan rumah di AS, tapi kami tidak menutup adanya skenario alternatif," katanya.

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu
Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Kepala BKPM akan temui 13 investor potensial AS

Kepala BKPM akan temui 13 investor potensial AS

Kepala BKPM akan temui 13 investor potensial AS
Kepala BKPM Franky Sibarani (kiri) (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/ama/16.)
Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani dijadwalkan bertemu dengan 13 perwakilan perusahaan Amerika Serikat di Washington DC, yang berminat menanamkan modal di Indonesia.

"Ke-13 investor itu di antaranya bidang industri migas, industri logam, industri farmasi, industri pertambangan, industri botol dari kaca, industri otomotif, industri pengolahan data, industri pertahanan dan perbankan," kata Kepala BKPM dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, berkaitan dengan kegiatan promosi investasi di Washington DC.

Menurut Franky, pertemuan dengan perusahaan-perusahaan di sektor-sektor yang potensial tersebut merupakan permintaan dari pihak investor terkait.

"Ini menunjukkan bahwa minat investasi dari Amerika Serikat sebenarnya cukup besar. Dari data FDI Market outward investment mereka terbesar di dunia," jelasnya.
Tetapi, realisasi investasi yang masuk ke Indonesia masih belum menunjukkan potensi tersebut.

BKPM mencatat, pada triwulan pertama 2016, realisasi investasi AS yang masuk sebesar 10 juta dolar AS, menempatkannya di peringkat 21 negara asal investasi.

Oleh karena itu, lembaga tersebut mengintensifkan kegiatan pemasaran investasi yang efektif dan fokus terhadap pemenuhan kebutuhan perusahaan yang berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Dalam kesempatan ini kami juga akan menyampaikan perubahan paradigma di BKPM dari rezim perizinan menjadi rezim pelayanan," ujarnya.
Franky direncanakan melakukan kegiatan pemasaran investasi di AS dan Kanada pada 23-28 Mei 2016.

Tercatat ada lima forum bisnis yang akan diselenggarakan di lima kota yakni Washington DC, Salt Lake City, Los Angeles, Toronto dan Montreal, bekerja sama dengan perwakilan Republik Indonesia di AS dan Kanada.

Selain itu, akan diadakan pula pertemuan one on one dengan perusahaan-perusahaan di kedua negara yang sudah mengindikasikan minat berinvestasi ke Indonesia, baik yang melakukan investasi baru maupun perluasan.

Amerika Serikat tergolong negara prioritas pemasaran investasi. Dari data yang dimiliki oleh BKPM pada tahun 2015, nilai realisasi investasi AS mencapai 893 juta dolar AS terdiri dari 261 proyek dengan didominasi oleh sektor-sektor pertambangan.

Dari sisi komitmen, tercatat masuknya komitmen 4,8 miliar dolar AS terdiri dari 76 proyek.

Editor: Heppy Ratna
COPYRIGHT © ANTARA 2016
AS, Inggris, Prancis dan Jerman dukung bisnis dengan Iran

AS, Inggris, Prancis dan Jerman dukung bisnis dengan Iran

Brussels (ANTARA News) - Bank-bank asing dan pelaku bisnis semestinya tidak menahan diri untuk menjalin bisnis secara sah dengan Iran, demikian pernyataan bersama Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Prancis, Inggris, dan Jerman usai pembicaraan di Brussels, Jumat. 

Dalam pertemuan di Brussels, AS, Uni Eropa, Prancis, Inggris dan Jerman berusaha meyakinkan perusahaan-perusahaan bahwa setelah kesepakatan nuklir Iran bentuk perdagangan tertentu telah diizinkan.

"Kami tidak akan menghalangi aktivitas bisnis yang diizinkan dengan Iran," kata empat negara adidaya plus Uni Eropa dalam pernyataan bersama mereka.

Berdasarkan persyaratan dalam kesepakatan nuklir Iran yang ditandatangani tahun lalu dan diimplementasikan pada Februari, beberapa sanksi internasional yang ditujukan pada program nuklir Teheran telah dicabut.

Namun AS mempertahankan sanksi-sanksinya yang menyasar dugaan dukungan Iran terhadap gerakan bersenjata di Timur Tengah dan program rudal balistiknya.

Bank-bank Eropa, yang sering memiliki anak perusahaan di AS, masih enggan melanjutkan bisnis dengan Iran karena takut dituntut di Amerika Serikat.


Namun, pernyataan bersama dari pihak-pihak Barat untuk Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) memberikan lampu hijau kepada para pelaku bisnis.

"Minat Eropa dan perusahaan global lain di Iran sangat tinggi" menurut pernyataan itu.
Bank-bank Eropa enggan memperbarui ikatannya dengan republik Islam Iran karena khawatir mereka bisa melanggar hukum Amerika Serikat meski beberapa sanksi sudah dicabut.

"Kami memahami bahwa perusahaan-perusahaan mungkin masih punya pertanyaan-pertanyaan spesifik terkait sanksi atau kekhawatiran tentang melakukan bisnis dengan Iran," kata pernyataan itu sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

"Dan kami siap memberikan keterangan-keterangan jelas dengan cepat," kata pernyataan itu, yang mendorong bank-bank dan perusahaan lain bergerak dan meminta saran mengenai bagaimana membuat kesepakatan legal dengan Iran.

"Kami mendorong perusahaan-perusahaan mendekati pemerintah-pemerintah kami untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang masih tersisa, daripada melewatkan kesempatan karena kesalahpahaman atau kurang informasi."


Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Back To Top