-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Ahok vs Politisi Kebon Sirih
Hanura DKI Akan Rapat Sebelum Tentukan Sikap Soal Pemakzulan Ahok

Hanura DKI Akan Rapat Sebelum Tentukan Sikap Soal Pemakzulan Ahok

Danu Damarjati - detikNews

Hanura DKI Akan Rapat Sebelum Tentukan Sikap Soal Pemakzulan Ahok
Ahok vs Politisi Kebon Sirih
Jakarta - Kerja tim angket DPRD DKI sudah final. Kini berkembang wacana soal hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). Partai Hanura DKI belum menentukan sikap terkait hak menyatakan pendapat itu.
‎
"Saya juga pimpinan partai‎, saya harus bicara dengan pengurus partai dulu, di tingkat DPD sampai DPC," kata Ongen yang juga Ketua Tim Angket Ahok di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2015).‎
‎
Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto tak setuju soal pemakzulan Ahok. Kini Ketua Dewan Pimpinan Daerah Hanura DKI Muhammad Ongen Sangaji menyatakan perlu mengadakan rapat tingkat daerah dulu sebelum memutuskan soal itu, meski belum ditentukan kapan rapat akan digelar.

"Kan beliau (Wiranto) juga mengapresiasi kinerja tim angket. Partai ini kan punya sistem. DPD Hanura DKI saja belum rapat. Itu (hak menyatakan pendapat DPRD soal pemakzulan Ahok) nanti dulu," kata Ongen.‎
Menurut Ongen, wacana pemakzulan Ahok masih jauh‎ karena perlu menempuh tahap pembentukan Panitia Khusus DPRD. "Masih jauh (pemakzulan Ahok). Itu harus ada panitia khusus lagi," kata Ongen.
(dnu/vid)
Bicara di Tim Angket, Tjipta Lesmana: Persoalan Etika Tak Bisa Lengserkan Ahok

Bicara di Tim Angket, Tjipta Lesmana: Persoalan Etika Tak Bisa Lengserkan Ahok

Danu Damarjati - detikNews
Bicara di Tim Angket, Tjipta Lesmana: Persoalan Etika Tak Bisa Lengserkan Ahok
Foto: Danu Damarjati
Ahok vs Politisi Kebon Sirih
Jakarta - Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia Tjipta Lesmana diundang oleh tim angket DPRD. Tjipta menegaskan, persoalan etika dalam berkomunikasi yang disorot tim angket tak bisa dijadikan alat untuk melengserkan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok).

Pertama, ‎anggota tim angket dari Fraksi Partai Hanura Syarifuddin menanyakan soal kejelasan permasalahan etika apakah benar-benar tak bisa dijadikan alasan memakzulkan Ah‎ok. Tap MPR VI/2001 memang mengatur bahwa kepala daerah harus menjaga etika dan norma.

"‎Gubernur tidak bisa dijatuhkan karena soal etika. Soal etika hanya sebagai faktor pendukung," kata Tjipta di ruang rapat serbaguna Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2015).‎

Tjipta menyatakan, soal tap MPR itu juga belum bisa dijadikan dasar bagi DPRD untuk melengserkan Ahok. Karena, Tap MPR perlu penjabaran dalam Undang-undang.
‎
"‎Tidak bisa. TAP MPR harus dijabarkan dalam Undang-undang, dan Undang-undang harus dicantumkan sanksi terhadap pelanggaran etika komunikasi, dan sebagainya. Susah kalau itu diambil," tutur Tjipta.

‎Tjipta menyarankan agar Ahok sebagai pemimpin harus berusaha merngkul semua pihak, bukan menjatuhkan pihak lain, dalam konteks ini adalah DPRD.
Ini Isi 2 Kardus Dokumen yang Diserahkan ICW Saat Laporkan DPRD DKI ke KPK

Ini Isi 2 Kardus Dokumen yang Diserahkan ICW Saat Laporkan DPRD DKI ke KPK

Ikhwanul Khabibi - detikNews

Ini Isi 2 Kardus Dokumen yang Diserahkan ICW Saat Laporkan DPRD DKI ke KPK

Ahok vs Politisi Kebon Sirih
Jakarta - ICW telah melaporkan beberapa oknum komisi E di DPRD DKI dan beberapa pejabat Pemprov DKI ke KPK atas dugaan korupsi penggunaan APBD DKI tahun 2014 terutama di sektor pendidikan. Saat melaporkan, ICW membawa dokumen sebanyak dua kardus yang berisi berbagai bukti yang mengindikasikan telah terjadi tindak pidana korupsi.

"ICW menyerahkan laporan dugaan korupsi ke KPK disertai dengan bukti berupa dokumen lelang berisi riwayat HPS, surat penetapan HPS, surat penawaran peserta lelang, kontrak pengadaan. Selain itu, ICW juga menyerahkan bukti dokumen APBD Jakarta 2015 versi DPRD, APBD dan APBDP Jakarta 2014," kata peneliti ICW, Firdaus Ilyas di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (26/3/2015).

Firdaus menjelaskan, ICW sengaja melampirkan APBD Jakarta 2015 versi DPRD karena ber‎dasarkan penelusuran ICW, terdapat banyak sekali kemiripan mata anggaran antara APBD 2015 dengan 2014 yang terindikasi korupsi. Kemiripan itu termasuk penggunaan beberapa mata anggaran, yang terbesar berada di sektor pendidikan yang dibawahi komisi E.

"ICW menggunakan APBD DKI Jakarta 2015 versi DPRD sebagai titik tolak investigasi beberapa kasus ini. Hal ini didasarkan karena adanya mata anggaran berulang APBD 2014 pada APBD 2015 versi DPRD. Mata anggaran tersebut ternyata diusulkan kembali anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2015. Setelah ditelusuri pengadaan mata anggaran tersebut ditemukan indikasi korupsi," jelas Firdaus.
‎Pola korupsi APBD DKI ini, menurut Firdaus merupakan pola korupsi sederhana dan cenderung nekat. Pasalnya, pola korupsinya sangat mudah terbaca dan menggunakan pola lama yang mudah dibuka KPK.

"Ini bahkan bukan hanya sederhana, tapi sangat nekat. Ya mirip-mirip Hambalang. Ada ratusan perusahaan yang terindikasi siluman mengikuti tender, kemudian ada kedekatan dengan PPK. Lalu, mark up dilakukan di tingkat eksekutif dan dimark up lagi di legislatif," ungkapnya.
Hal-hal yang dilaporkan ICW fokus kepada pelayanan pendidikan di DKI terutama yang berhubungan dengan komisi E. Laporan itu di dalamnya UPS, printer scan tiga dimensi, buku dan ada beberapa lagi dugaan paket kegiatan terutama Dinas Pendidikan 2014, yang memiliki potensi penyimpangan hampir Rp 1,2 T.

(kha/fjr)
Ahok: Saya Anjingnya Jakarta untuk Jaga Aset Warga agar Tidak Dicuri

Ahok: Saya Anjingnya Jakarta untuk Jaga Aset Warga agar Tidak Dicuri

Mulya Nurbilkis - detikNews

Ahok: Saya Anjingnya Jakarta untuk Jaga Aset Warga agar Tidak Dicuri
Ahok vs Politisi Kebon Sirih
Jakarta - Saat terjadi kekacauan di pertemuan Kementerian Dalam Negeri, ada anggota DPRD yang meneriaki Ahok dengan ucapan 'anjing'. Saat itu, Ahok hanya nyeletuk jika daging anjing enak meski tak memakannya. Namun kini, Ahok mengakui dirinya anjing dan memiliki falsafah sendiri soal anjing ini.

"Dia (DPRD) nggak tahu kalau anjing itu yang bisa lihat mana siluman, mana bukan. ‎Anjing itu dipelihara memang buat nangkap maling," kata Gubernur DKI Basuki T Purnama di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Rabu (25/3/2015).

Ia mengatakan biasanya warga memelihara anjing untuk menjaga rumahnya dari orang tak dikenal atau orang yang berniat jahat. Ia pun menganalogikan dirinya sebagai anjingnya Jakarta yang bertugas menjaga aset-aset Jakarta dari orang yang tak bertanggung jawab.

"Memang Ahok anjingnya orang Jakarta kok. Ahok ini memang anjing untuk jaga agar aset orang Jakarta tidak dicuri oleh maling," ujarnya lantang.
Ahok tak ingin menanggapi berlebihan soal umpatan tersebut. Namun, ia menilai harusnya ada tindakan dari Badan Kehormatan DPRD DKI untuk oknum anggota DPRD yang mengumpatnya itu.

"Badan Kehormatan DRPD DKI ada gak periksa teman-temannya yang ngatain saya anjing, goblok?" ucapnya.
(bil/erd)
Pengusutan Etika Ahok oleh Tim Angket DPRD DKI Dinilai Tak Tepat

Pengusutan Etika Ahok oleh Tim Angket DPRD DKI Dinilai Tak Tepat

Ray Jordan - detikNews

Pengusutan Etika Ahok oleh Tim Angket DPRD DKI Dinilai Tak Tepat
Ahok vs Politisi Kebon Sirih
Jakarta - Tim angket DPRD DKI yang sedianya mengusut masalah APBD 2015, kini juga akan menyelidiki masalah etika Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sudah tepatkah langkah tim angket ini?

Koordinator Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma menilai, sebaiknya hak angket itu digunakan untuk menginvestigasi hal yang bersifat produktif. Karena itu, pengusutan masalah etika Ahok dianggap tidak tepat dan lebih terlihat sebagai upaya 'balas dendam'.

"Angket itu kan investigasi, tapi kepada hal yang lebih produktif. Ini kan etika lebih kepada persoalan bagaimana adanya balas dendam. Jadi terlihat pertarungan di tingkat elite DKI," ujar Alvon saat berbincang dengan detikcom, Rabu (25/3/2015).

Terlebih, lanjut Alvon, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sudah mengingatkan Ahok terkait masalah etika. "Angket untuk etika Ahok itu nggak pentinglah, lagian JK kan juga sudah berikan saran ke Ahok," katanya.
Alvon juga menilai, apa yang dilakukan tim angket dengan mengusut masalah etika Ahok, berada pada jalur pemakzulan sang gubernur. Tentu ini menjadi hal yang tak baik bagi pembangunan Jakarta.

"Jalurnya ke arah pemakzulan. Tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana berupaya untuk memastikan bahwa APBD yang digodok itu tidak disisipi kepentingan-kepentingan dari orang yang menitipkan proyek," katanya.

"Jadi ketika etika Ahok itu diangket oleh DPRD, menurut saya nggak tepat jadinya. Memang terlihat di jalur pemakzulan, tapi belum tentu ke sana. Intinya, ini terlihat sebagai upaya untuk bagaimana Ahok terlihat buruk di mata publik, seolah-olah dia figur yang buruk di masyarakat. Sebaiknya fokus mengurusi masalah APBD untuk pembanguna Jakarta yang lebih baik," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Angket Muhammad Sangaji atau yang akrab disapa Ongen mengatakan akan mengusut masalah etika dan norma Ahok. Tim angket dijadwalkan akan memanggil sejumlah tim ahli mulai Rabu (25/3) ini terkait masalah etika.

"Angket itu (mengusut) ada dua, yaitu pertama tentang Perda (APBD) yang dikirim ke Mendagri itu asli atau palsu. Kedua tentang etika dan norma Ahok," kata Ongen lewat pesan singkatnya kepada detikcom, Selasa (24/3).

(jor/dnu)
Back To Top