-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Rektor ancam cabut ijazah alumni yang korupsi

Rektor ancam cabut ijazah alumni yang korupsi

Rektor ancam cabut ijazah alumni yang korupsi
ILUSTRASI (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
 Kami berharap tidak ada lulusan yang menjadi koruptor. Kalau ada yang ketahuan menjadi koruptor maka ijazah akan kami cabut,"

Cikarang (ANTARA News) - Rektor President University Dr Drs Chandra Setiawan MM PhD mengancam akan mencabut ijazah para alumni universitas tersebut jika terlibat korupsi. 

"Kami berharap tidak ada lulusan yang menjadi koruptor. Kalau ada yang ketahuan menjadi koruptor maka ijazah akan kami cabut," ujar Chandra saat memberikan sambutan dalam wisuda sebanyak 774 lulusan President University di Cikarang, Jawa Barat, Sabtu. 

Menurut dia, korupsi merupakan perbuatan yang amat teramat tercela. Melakukan perbuatan tersebut sama halnya dengan mencoreng nama baik kampus. 
Lulusan diharapkan mampu berkontribusi di bidang penelitian dan pengembangan masyarakat.

Selain itu, lulusan diharapkan mampu memberikan dukungan baik moral maupun finansial pada masa yang akan datang.

"Sehingga ke depan, kampus ini bisa tumbuh besar dan kalau kampus ini bisa menjadi besar tentunya bisa meningkatkan daya saing lulusan."
Dalam sambutan yang mengusung tema mengenai peranan teknologi itu, dia menjelaskan lulusan dapat menjadi pemimpin masa depan di segala bidang dan memiliki karakter baik, pengetahuan, profesional, kompetensi, keahlian komunikasi yang baik, jiwa kewirausahaan, mampu bekerja di lingkungan yang multikultural, memiliki tanggung jawab sosial, mengerti kebutuhan sosial, inovatif, dan mampu menyelesaikan masalah. 

"Teknologi memiliki peranan yang besar dalam pekerjaan dan bisnis. Pekerja di Indonesia menjadi e-workforce, karena penggunaan IT dalam bekerja. Dalam perkembangannya, teknologi menciptakan pekerjaan baru. Dokumen dan informasi menjadi dalam bentuk digital.,E-commerce mampu menjangkau seluruh dunia. Oleh karena itu penting lulusan memiliki pengetahuan di bidang IT," papar dia.
Ketua Panitia Wisuda President University ke-11, Purwanto, mengatakan kampus meluluskan sebanyak 774 wisudawan yang berasal dari sejumlah jurusan yakni akuntansi, administrasi bisnis, manajemen, komunikasi, hubungan internasional, hukum, sistem informasi, informasi teknologi, teknik listrik, teknik industri, teknik mekanik.

Dari 774 lulusan itu, sebanyak 49 lulusan berasal dari luar negeri yaknj Tiongkok, Vietnam, Inggris, dan Korsel.

"IPK rata-rata lulusan 3.23. IPK tertinggi 3.94," jelas Purwanto. 
Hingga saat ini, pihaknya telah meluluskan 3.942 lulusan, yang mana sebanyak 389 lulusannya berasal dari luar negeri.

Seorang dosen President University, Jhanghiz Syahrivar, mengatakan sekitar 10 persen dari mahasiswa di kampus tersebut merupakan mahasiswa asing.

"Mereka memang sengaja datang ke Indonesia untuk menuntut ilmu. Bukan karena orang tuanya bekerja di sini, tapi benar-benar ingin belajar di sini," tukas Jhanghiz. 

(I025)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi ancam tahan gaji kades "nakal"

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi ancam tahan gaji kades "nakal"

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi ancam tahan gaji kades
Seorang nenek (kanan) berdialog kepada Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi (kiri) pada foto 12 Mei 2015). Nenek asal Kampung Bungur Sarang, Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta, ketika itu akan mengikuti sayembara manusia tertua di dunia, yang digelar miliarder Rusia, Dmitry Kaminsky, dengan hadiah sayembara sekitar Rp 13 miliar. (ANTARA FOTO/M.Ali Khumaini)

Purwakarta (ANTARA News) - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengancam akan menahan gaji kepala desa hingga Ketua Rukun Tetangga yang tidak merawat lingkungan serta tidak melayani masyarakat dengan baik. 

"Gaji mereka (kepala desa, Ketua RT dan RW) tidak akan saya berikan, jika masih ada persoalan pelayanan dan lingkungan. Untuk apa ada gaji tinggi, tapi kinerja buruk," katanya, di sela Kegiatan Arisan Gotong Royong di Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta, Selasa. 

Dedi menyampaikan hal itu, karena masih ada laporan masyarakat terkait buruknya pelayanan dan lingkungan yang kurang terawat. Laporan masyarakat itu diterima melalui SMS Center serta akun media sosial pribadi.

Hal-hal yang sering menjadi bahan laporan masyarakat itu berkaitan dengan masalah kebersihan, keamanan dan ketertiban lingkungan.


Menurut dia, tanggapan atas laporan masyarakat tersebut, bupati siap menahan gaji aparat desa, Ketua RT dan RW jika kedapatan masih ada lingkungan yang tidak terawat dan tidak melayani masyarakatnya dengan baik.

"Awal April ini gaji aparat desa termasuk Ketua RT dan RW akan cair, tetapi jika dalam evaluasi akhir bulan ini masih ada persoalan pelayanan dan lingkungan, maka gajinya tidak akan saya berikan," kata dia.

Ia mengaku sudah meminta para camat agar mengevaluasi secara total kinerja aparat desa hingga Ketua RT dan RW di daerahnya masing-masing.

"Laporan audit kinerja (evaluasi) itu harus dimasukkan ke Bagian Pemerintahan Desa, lalu dilampirkan pada lembar pencairan gaji. Kalau memenuhi standar kerja minimal, bisa cair, dan jika tidak mohon bersabar," katanya.
Menurut dia, tugas kemasyarakatan bukan hanya tugas seorang kepala daerah. Tugas kepala daerah sampai Ketua RT dan RW harus "linier" bekerja untuk rakyat. 
"Kalau saya (bupati) sendirian, maka orientasi untuk kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai, karena itu perlu bekerja bersama-sama," kata Dedi.
Sementara itu, kepala desa di Purwakarta mendapat rapel gaji Rp16 juta setiap pencairan, karena gajinya Rp4 juta per bulan.

Sedangkan setiap pencairan, Ketua RW mendapatkan Rp2,8 juta karena gajinya Rp700 ribu per bulan. Kemudian Ketua RT masing-masing mendapatkan Rp 2,4 juta setiap pencairan, karena gajinya Rp600 ribu per bulan. 

Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Menteri Agraria ancam sita lahan karhutla

Menteri Agraria ancam sita lahan karhutla

Menteri Agraria ancam sita lahan karhutla
Ferry Mursyidan Baldan. (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)
 Jadi, mana tanggungjawab mereka selaku pemilik izin HGU?"

Pekanbaru (ANTARA News) - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengancam akan menarik izin pengusaha dari hak guna usaha (HGU) yang mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.

"Kalau ada lahan yang alami kebakaran sampai 40 persen, maka akan kami keluarkan dari izin HGU-nya," ungkapnya  di Riau.

Selanjutnya, menurut dia, wilayah yang mengalami karhutla dipisahkan dan ditarik jadi hak milik pemerintah, dan sisanya diterbitkan HGU baru.

Ferry menjelaskan, peringatan keras ini bagi mereka yang memiliki lahan dengan izin HGU yang mengalami kebakaran.

"Masak kebakaran di atas lahannya sendiri tidak tahu," ujarnya.

Selama ini banyak kasus karlahut terjadi di areal HGU, dan para pemiliknya berargumentasi tidak mengakui siapa yang membakarnya.

Dengan kebijakan sita lahan, dikemukakannya, akan memberikan efek jera bagi pemilik HGU, sekaligus menekan karlahut yang merugikan semua pihak.

"Kami ingin membangun sikap bertanggung jawab dari pengusaha. Bagaimana dia bisa mengelola lahannya dengan baik, sementara dibiarkan terbakar. Jadi, mana tanggungjawab mereka selaku pemilik izin HGU?," ujarnya.

Ia pun mengemukakan, pemerintah tidak main-main dalam menerbitkan HGU baru, yakni dengan memperhatikan tiga kebijakan dibidang pertanahan yang menjadi syarat mutlak.

Pertama, BPN menarik lahan yang alami kebakaran dan mengeluarkannya dari HGU.

Kedua, BPN melarang pemilik HGU membuka lahan dengan cara membakar lahan. Penerima HGU wajib menyediakan sumber air dengan membangun kanal untuk mempermudah pemadaman jika ada kebakaran.

Ketiga, ditambahkannya, mana kala ada lahan gambut dengan tingkat kebasahannya sesuai Keputusan Presiden menjadi syarat, maka izin HGU-nya tidak akan diperpanjang.
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Back To Top