-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
DPR apresiasi program jalan terowongan di Aceh

DPR apresiasi program jalan terowongan di Aceh

Pewarta: 
DPR apresiasi program jalan terowongan di Aceh
- (FOTO ANTARA News)
 Ini memang suatu terobosan sangat luar biasa, di luar negeri itu orang tidak lagi pecahkan gunung, tapi pembangunan jalan terowongan. Itu program Jokowi juga di Aceh, kalau memungkinkan anggaran APBN setiap tahun sangat mampu untuk itu,"

Meulaboh, Aceh (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR-RI Muslim Ayub menilai program pembangunan jalan terowongan di Gunung Geurutee merupakan terobosan luar biasa apabila selesai dilakukan masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Ini memang suatu terobosan sangat luar biasa, di luar negeri itu orang tidak lagi pecahkan gunung, tapi pembangunan jalan terowongan. Itu program Jokowi juga di Aceh, kalau memungkinkan anggaran APBN setiap tahun sangat mampu untuk itu," katanya di Meulaboh, Aceh Barat, Sabtu.

Pernyataan tersebut disampaikan disela-sela menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Aceh Barat yang dihadiri para politisi, pengurus dan kader partai tersebut di daerah setempat.

Muslim Ayub menyampaikan, saat ini ada 13 orang di senayan Jakarta anggota DPR-RI asal Aceh yang akan terus memperjuangkan segera dialokasikan dana secukupnya untuk pembangunan secara bertahap terowongan dan jalan untuk wilayah jalur barat selatan Aceh itu.

Meskipun dalam APBN 2016 pembangunan trowongan tersebut tidak dialokasikan dana sebagaimana diharapkan, namun seluruh anggota DPR RI asal Aceh tergabung dalam Forbes akan memperjuangkannya dalam APBN-P.

"Kita dalam Forbes terus berupaya meyakinkan dan usahakan pada Presiden Jokowi untuk dialokasikan dana, kita berharap nanti masuk pada APBN-P, kita sampaikan, apalagi ada anggota DPR asal Aceh pada komisi terkait," sebutnya.

Politisi PAN Aceh ini menyampaikan, meskipun pada Komisi III DPR-RI bukan membidangi persoalan demikian, namun hal itu sudah menjadi agenda prioritas seluruh anggota dewan asal Aceh memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan sekolah di provinsi ujung barat Indonesia itu.

Sebut Muslim Ayub, terkait dengan program tol laut di Aceh untuk mendukung pengembangan Indonesia sebagai poros maritim dunia menurut dia masih sangat jauh untuk dicapai, bahkan dari Pemerintah Aceh belum pernah mengusulkan untuk hal-hal demikian.

Malahan menurut dia, untuk kondisi saat ini Provinsi Aceh dianggap belum tepat berlomba-lomba untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur memperkuat kemaritiman karena membutuhkan anggaran yang tidak sedikit besar.


"Untuk poros maritim di Indonesia ini belum tepatlah, karena jalur pembangunan darat aksesnyapun sudah kemana-kemana, tanpa laut juga kita bisa. Demikian juga tol laut dan Gubernur Aceh belum pernah mewacana itu, tapi menyangkut terowongan sangat memungkin dibangun di Aceh," katanya menambahkan.

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
 Menpan apresiasi program "Lima Tertib" Pemprov DKI

Menpan apresiasi program "Lima Tertib" Pemprov DKI


Menpan apresiasi program
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi (ANTARA FOTO/Fanny Octavianus)
 
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi memberikan apresiasi terhadap program Lima Tertib yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

Apresiasi tersebut disampaikannya secara langsung saat memberikan arahan kepada Kepala SKPD/UKPD DKI Jakarta dalam acara Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik di Balai Kota DKI.

"Program Lima Tertib yang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta itu sangat bagus. Tentu saja diperlukan banyak dukungan dari banyak pihak," kata Yuddy di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.
Menurut dia, program tersebut memang tidak mudah untuk dijalankan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk memastikan kelangsungan program tersebut.

Program Lima Tertib yang dijalankan oleh Pemprorv DKI Jakarta meliputi Tertib Demo, Tertib Hunian, Tertib Sampah, Tertib Lalu Lintas dan Tertib Pedagang Kaki Lima (PKL).

"Dukungan dari semua pihak itu sangat dibutuhkan. Misalnya untuk Tertib Sampah, tentu saja bukan Pemprov DKI saja yang terlibat di dalamnya, tetapi juga pihak-pihak lainnya," ujar Yuddy.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan program tertib lain yang juga membutuhkan dukungan dari banyak pihak, yaitu tertib lalu lintas. Dalam tertib lalu lintas, sambung dia, Pemprov DKI harus berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya.

"Kemudian, untuk Tertib Hunian diperlukan dukungan dari masyarakat, terutama yang selama ini sudah lama bermukim di daerah-daerah yang dilarang, misalnya bantaran sungai dan lain-lain," kata Yuddy.

Editor: Heppy Ratna
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Back To Top