DPR Rapat Bareng BPK Bahas Audit Dana Pilkada

DPR Rapat Bareng BPK Bahas Audit Dana Pilkada

Terakata

5:31:00 PM

0 komentar

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews

Jakarta - Pimpinan DPR bersama dengan pimpinan Komisi II dan III menggelar rapat dengan BPK. Rapat ini merupakan kelanjutan dari rapat BPK dengan Komisi II sebelumnya mengenai dana pilkada.

Rapat dimulai pukul 16.45 WIB di ruang pimpinan DPR, lantai 3 Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/5/2015). Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

"Konteks rapat kali ini adalah meneruskan pertemuan kemarin. Mengapa kami panggil juga Komisi III? Karena kami lihat dana untuk pengamanan Pilkada masih kurang, sehingga nanti Ketua Komisi III dapat memberi keterangan untuk dana keamanan," ujar Taufik mengawali rapat.

Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga hadir dalam rapat kali ini. Selain itu hadir pula Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin, Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman, dan Wakil Ketua Komisi II Riza Patria.

Dari BPK diwakili oleh Anggota 1 Agung Firman. Dia menjelaskan temuan-temuan yang ditengarai menyebabkan kerugian negara.

Hingga kini rapat masih berlangsung dengan pemaparan oleh BPK. Rapat berlangsung terbuka setelah sebelumnya Taufik Kurniawan meminta persetujuan peserta rapat.

(bpn/trq)

KPK Harap Audit BPKP Soal Proyek e-KTP Segera Selesai

KPK Harap Audit BPKP Soal Proyek e-KTP Segera Selesai

Terakata

11:54:00 PM

0 komentar

Ikhwanul Khabibi - detikNews

Jakarta - KPK telah melakukan ekspose terkait perkembangan kasus korupsi e-KTP dan menemukan indikasi kuat adanya tersangka baru. Namun, KPK masih menunggu audit dari BPKP agar mendapat angka final kerugian negara. BPKP diharapkan bisa menyelesaikan audit dengan cepat.

"‎Kita ingin cepat penyelesaiannya. Ada audit, kita harapkan BPKP berikan perhatian agak cepat diselesaikan audit jumlah kerugian," kata Wakil Ketua KPK, Zulkarnain di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2015).

KPK memang sangat membutuhkan audit kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan BPKP. Audit akan berguna untuk semakin menguatkan konstruksi kasus korupsi e-KTP.

Sebelumnya, Plt pimpinan KPK, Johan Budi telah menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan gelar perkara terkait pengembangan kasus e-KTP. Ekspose dilakukan guna memperkuat adanya indikasi keterlibatan pihak lain di proyek senilai Rp 6,7 triliun ini.

"Memang benar bahwa terkait pengembangan penyidikan kasus e-KTP sudah dilakukan ekspose beberapa waktu yang lalu," kata Johan.
Menurut informasi yang didapat, KPK sudah memiliki bukti yang sangat kuat untuk menaikkan status kasus hasil pengembangan penyidikan e-KTP ini. Seorang pejabat berpengaruh di lingkungan Kemendagri disebut bakal terjerat dalam kasus ini.

KPK masih menyempurnakan semua alat bukti untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus e-KTP ini. Selain itu, penyidik juga masih menunggu rampungnya audit yang dilakukan BPKP untuk menentukan angka final kerugian keuangan negara yang diakibatkan korupsi e-KTP.


(kha/bar)