-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran BNPT
Konsep deradikalisasi di Poso sedang disusun BNPT

Konsep deradikalisasi di Poso sedang disusun BNPT

 | 2.280 Views
Pewarta: 
Konsep deradikalisasi di Poso sedang disusun BNPT
Sejumlah personel Brimob menaiki kendaraan untuk memburu kelompok Santoso di Desa Sedoa, Lore Utara, Poso, Sulawesi Tengah, Kamis (24/3). (ANTARA FOTO/Edy/BMZ)

Poso, Sulteng (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian di Poso, Minggu, mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyusunan konsep Deradikalisasi di Poso.

"Untuk program deradikalisasi, sejauh ini masih dalam tahap menyusun konsep dengan melakukan membuat pemetaan sebagai langkah awal," katanya kepada sejumlah wartawan di Desa Watutau Kecamatan Lore Peore Kabupaten Poso.
Kata dia, keberadaan kelompok Santoso alias Abu Wardah perlu di waspadai. Karena mereka merupakan simbol perlawanan dari kelompok-kelompok radikal saat ini yang ada di kabupaten Poso dan sekitarnya.

"Siapa saja jaringan individu, nanti kita pelajari apa motifnya semua ini. Karena tidak semuanya harus dari motif ideologi, ritual ideologi maupun spiritual ideologi. Tetapi bisa saja mungkin dari faktor ekonomi," ungkapnya.

Menurut Tito, kondisi kelompok Santoso cs ini sudah jauh melemah dan jumlah anggota serta senjata sudah mulai berkurang. Terlebih pasokan logistik dan akses senjata sudah terhenti total, dengan dilakukannya pos-pos pemeriksaan di beberapa titik pintu keluar masuk pegunungan di wilayah Poso dan sekitarnya. Sehingga mempersempit ruang gerak mereka.

"Saya sangat optimis dan tinggal menunggu waktu saja, serta keseriusan anggota di lapangan kasus ini bisa secepatnya terungkap dan selesai, Insya Allah," katanya. 
Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © ANTARA 2016
BNPT deradikalisasi 204 Napi Terorisme Berdasarkan 4 Level

BNPT deradikalisasi 204 Napi Terorisme Berdasarkan 4 Level

Kepala BNPT Saud Usman Nasution. Foto: MI/M Taufan SP Bustan
Kepala BNPT Saud Usman Nasution. Foto: MI/M Taufan SP Bustan

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengupayakan untuk melakukan deradikalisasi terhadap 204 narapidana terorisme. Narapidana itu terseber di 47 lembaga pemasyarakatan di 13 provinsi.

"Narapidana terorisme menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) deradikalisasi di Sentul, dan rencananya dilakukan pemisahan berdasarkan level," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Saud Usman Nasution dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang diselenggarakan BNPT di Jakarta, Selasa (23/2/2016) malam.

Saud mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kategorisasi tingkat radikal narapidana terorisme menjadi dalam empat level.

Baca Juga :



Narapidana level satu adalah para narapidana terorisme yang tidak bersedia untuk ditemui, tidak mau komunikasi dengan aparat, kukuh pada ideologi, dan menganggap NKRI 'thaghut'. Terdapat 68 narapidana yang masuk dalam kategori tersebut.

Level dua adalah para narapidana terorisme yang bersedia ditemui oleh siapa pun. Namun, masih kukuh dengan prinsip ideologinya. Terdapat 38 narapidana yang masuk dalam kategori tersebut.

Level tiga adalah kategori narapidana terorisme yang bersedia untuk komunikasi, memiliki rasa takut, dan sering dianggap berkhianat oleh kelompoknya. Terdapat 58 narapidana yang masuk dalam kategori tersebut.

Kemudian, narapidana terorisme level empat adalah mereka yang telah berhasil menjalani pembinaan total dan telah mengadopsi pandangan damai, toleran, dan moderat. Terdapat 40 narapidana yang masuk dalam kategori tersebut.

"Nanti akan dipisahkan agar mereka yang sudah bersedia untuk diajak berkomunikasi tidak mendapatkan pengaruh dari mereka yang masih memiliki prinsip yang kukuh sehingga mungkin untuk kembali radikal," kata Saud.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan tempat penahanan narapidana terorisme akan dipisahkan dari narapidana lain, serta akan mendapat perlakuan khusus sebagai upaya deradikalisasi ideologi yang dimilikinya.

Ia menjelaskan bahwa pemisahan narapidana khusus teroris dimaksudkan agar terpidana teroris tidak bisa menyebarkan paham radikalnya kepada narapidana lain untuk melakukan teror di kemudian hari setelah bebas.

Teknisnya, kata Luhut, bisa dengan membuat penjara sendiri khusus terpidana teroris atau dipisahkan dengan cara dibuat ruangan khusus yang diperuntukkan bagi terpidana teroris.


KR
I
BNPT ungkap daerah basis teroris di Indonesia

BNPT ungkap daerah basis teroris di Indonesia

Pewarta: 
BNPT ungkap daerah basis teroris di Indonesia
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) Komjen Pol Saud Usman Nasution (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)
 Basis kota bervariasi di berbagai wilayah, ada yang dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Maluku,"

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Saud Usman Nasution mengungkapkan daerah basis teroris di Indonesia menyebar di Nusantara.
"Basis kota bervariasi di berbagai wilayah, ada yang dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Maluku," kata Saud di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Jumat  malam.

Saud juga mengatakan keberadaan teroris juga tumbuh di daerah-daerah berkonflik di wilayah timur Indonesia.

Sebelumnya dikabarkan Densus 88 Anti-teror melakukan penangkapan pada sejumlah terduga teroris di berbagai wilayah di Indonesia satu hari setelah kejadian ledakan bom dan penembakan di pos polisi persimpangan Jalan MH Thamrin depan Gedung Sarinah, Jakarta, pada Kamis (14/1).

Kepolisian menangkap terduga teroris di Bekasi, di Tegal Jawa Tengah, di Cirebon Jawa Barat, di Balikpapan, dan di Depok Jawa Barat.

Bahkan, kepolisian mendapatkan bukti berupa berbagai atribut ISIS pada penangkapan terduga teroris di Cirebon.

Sementara di Jakarta tim Polda Metro Jaya melakukan olah TKP di salah satu rumah terduga teroris persimpangan Thamrin-Sarinah di Meruya, Jakarta Utara.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol M. Iqbal mengatakan rumah tersebut merupakan tempat perakitan bom yang digunakan untuk aksi teror pada Kamis (14/1).

Polisi juga memperketat keamanan di sejumlah bandara serta melakukan razia di berbagai jalur perbatasan.

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
BNPT: ancaman terorisme belum berakhir

BNPT: ancaman terorisme belum berakhir

Pewarta: 
BNPT: ancaman terorisme belum berakhir
Kepala BNPT Komjen Pol Saud Usman Nasution (FOTO ANTARA/M Agung Rajasa)

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Saud Usman Nasution menyatakan ancaman terorisme belum akan berakhir bila tujuan dari kelompok radikal untuk membentuk Daulah/Khilafah Islamiyah belum terwujud.

"Masyarakat sendiri, termasuk para ulama, bersifat apatis. Hal itu tentunya akan menyuburkan dan memberi ruang bagi berkembangnya aksi radikalisme dan terorisme," katanya di Gedung Pelatihan BNPT, Sentul, Bogor, Rabu.

Saud mengemukakan hal itu saat melantik Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir sebagai Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT menggantikan Mayjen TNI Agus Surya Bakti.

Dalam kesempatan itu, Kepala BNPT juga melantik Brigjen TNI R Gautama Wiranegara sebagai Sestama BNPT menggantikan Mayjen Abdul Rahman Kadir.

Sebelumnya, Gautama menjabat sebagai Direktur Kontra Separatis pada Deputi III Badan Intelijen Negara (BIN).

Pejabat lain yang dilantik adalah Brigjen Pol Mohammad Syafii sebagai Direktur Pembinaan Kemampuan pada Deputi II BNPT menggantikan Irjen Pol Petrus Golose yang saat ini menjabat sebagai Deputi III bidang Kerja sama Internasional BNPT.

Saud menekankan bahwa akar masalah radikalisme dan terorisme berdasarkan dari hasil penelitian ilmiah dan pengalaman penanganan kasus radikalisme dan terorisme adalah ketidakadilan, dendam, ketidakpuasan, kesenjangan sosial, kemiskinan dan pemahaman ideologi/radikalisme.

"Saya berpesan kepada para pejabat baru agar lebih fokus kepada kegiatan yang tepat guna, tepat sasaran, akuntabel, dan terukur dengan start yang bagus di awal tahun 2016," kata alumni Akpol 1981 itu.

Mantan Deputi I BNPT yang kini menjadi Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Agus Surya Bakti mengakui masih banyak kekurangan selama ia bertugas. Ia berharap semua program dilanjutkan dan ditingkatkan.

Ia yakin dengan kepemimpinan yang baru aspek pencegahan akan menjadi sebuah konsep negara karena lebih bagus mencegah daripada menindak.

"Sekarang ini yang paling bahaya paham teror atau paham kekerasan. Karena paham itu tidak bisa dibendung, bisa menembus tembok, negara, dan apa saja. Itulah yang menjadikan fungsi pencegahan sangat penting agar tidak terjadi aksi terorisme," kata Agus.

Semasa menjabat Deputi I BNPT, Agus menjalankan konsep "Pencegahan Semesta" yang menjadikan keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi kekuatan utamanya.

Sementara itu, Deputi I BNPT Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir mengakui tantangan dalam pencegahan terorisme akan semakin berat.

"Tantangan itu tentu harus kita hadapi karena itu apa yang sudah dilakukan deputi lama kita akan teruskan dan kita kembangkan yang masih kurang sehingga kita bisa menemukan kesempurnaan dalam pelaksanaan tugas pencegahan," ujar dia.
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2016
BNPT: perbatasan salah satu pintu masuk teroris

BNPT: perbatasan salah satu pintu masuk teroris


Pewarta:
BNPT: perbatasan salah satu pintu masuk teroris
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Saud Usman Nasution (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)
 
Jakarta (ANTARA News) - Wilayah perbatasan merupakan salah satu pintu masuk bagi pelaku kejahatan terorisme dalam sebuah negara, kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Saud Usman Nasution.

Saat membuka acara Sosialisasi Pengawasan Terorisme Wilayah Perbatasan di Manado, Jumat, Saud mengatakan, lemahnya pengawasan perbatasan dijadikan celah bagi para pelaku kejahatan, termasuk terorisme, untuk melebarkan aksinya.

"Kejahatan seperti pembalakan liar, impor barang ilegal, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan manusia, dan juga terorisme adalah ekses langsung dari lemahnya pengawasan perbatasan," kata Saud seperti dikutip dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Saud mengatakan BNPT menyadari masing-masing instansi aparat keamanan dan pemangku kepentingan wilayah perbatasan telah memiliki aturan dan prosedur operasi standar (Standard Operating Procedure - SOP) tersendiri dalam pengamanan dan pengawasan ancaman terorisme.

"Namun, kami memandang bahwa strategi pengawasan perbatasan yang ada saat ini masih lemah, belum menyeluruh dan lintas sektoral," kata dia.

Atas dasar itulah, BNPT membuat SOP untuk menyinergikan seluruh pemangku kepentingan dan bersama melakukan pengawasan wilayah perbatasan sesuai amanat undang-undang yang menempatkan BNPT sebagai lembaga koordinatif dalam pencegahan aksi terorisme.

"Indonesia pernah merasakan dampak langsung terorisme akibat lemahnya sistem pengawasan di wilayah ini," kata Saud.

Pergerakan organisasi teroris transnasional beberapa tahun silam, seperti yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah, bertumpu pada wilayah perbatasan ini, tambah Saud.

Sejumlah nama gembong teroris, seperti Azahari dan Noordin M Top terbukti menggerakkan kelompoknya melewati perbatasan Filipina-Malasyia-Indonesia.

Pergerakan kelompok teroris di wilayah ini tidak terbatas pada penyelundupan para pelaku teroris, melainkan juga penyelundupan senjata yang digunakan untuk kegiatan terorisme.

"Kita harus perbaiki sistem pengawasan perbatasan kita, jangan sampai Indonesia kecolongan lagi soal terorisme ini, semua kita lakukan demi keamanan nasional negara kita," kata Saud.

Sosialisasi Pengawasan Terorisme Wilayah Perbatasan di Manado melibatkan sejumlah instansi terkait wilayah perbatasan, seperti Imigrasi, Kejaksaan, Polisi, Bea Cukai, dan TNI. Mereka datang dari berbagai wilayah Kalimatan Barat, Maluku Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Back To Top