BPS: jumlah usaha nonpertanian capai 26,7 juta

BPS: jumlah usaha nonpertanian capai 26,7 juta

Terakata

2:50:00 PM

0 komentar

Pewarta: Satyagraha

Ilustrasi - Seorang peserta melintasi logo sensus ekonomi 2016 ketika peluncuran di Kantor BPS Jakarta, Jumat (8/5/2016). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pusat Statisik (BPS) mencatat jumlah usaha nonpertanian dari hasil sementara Sensus Ekonomi 2016 mencapai 26,7 juta, atau mengalami kenaikan empat juta, dari jumlah usaha hasil Sensus Ekonomi 2006 sebesar 22,7 juta.

"Jumlah usaha nonpertanian ini meningkat 17,6 persen," kata Kepala BPS Suryamin dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Suryamin menjelaskan dari 26,7 juta usaha ini, sebanyak 7,8 juta menempati bangunan khusus untuk tempat usaha, dan sisanya 18,9 juta merupakan pedagang keliling, usaha di dalam rumah tempat tinggal, usaha kaki lima dan lainnya.

"Dari hasil sensus ini terlihat tantangan yang dihadapi Indonesia cukup berat di persaingan bebas, karena lebih dari 70 persen usaha tidak menempati bangunan yang khusus diperuntukkan bagi kegiatan usahanya. Untuk itu produktivitas dan daya saing usaha perlu ditingkatkan," katanya.

Hasil sementara Sensus Ekonomi 2016 juga memperlihatkan adanya peningkatan usaha di Jawa yaitu mencapai 16,2 juta, dari sebelumnya sebesar 14,5 juta, meski jumlah pertumbuhan usaha di pulau ini merupakan yang terendah atau hanya mencapai 11,9 persen.

Suryamin menambahkan pertumbuhan jumlah usaha tertinggi terjadi di kawasan Indonesia timur yaitu Maluku dan Papua hingga mencapai 51,7 persen, dengan jumlah usaha mengalami peningkatan dari 0,3 juta usaha pada 2006 menjadi 0,5 juta usaha pada 2016.

"Pulau Jawa memiliki pertumbuhan usaha terendah yaitu 11,9 persen, sementara Maluku dan Papua merupakan pulau dengan pertumbuhan usaha tertinggi yaitu 51,7 persen," katanya.

Sensus Ekonomi yang dilakukan oleh BPS merupakan amanat Undang-Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan dilaksanakan sepuluh tahun sekali yaitu pada tahun yang berakhiran angka enam.

Sensus yang merupakan kegiatan pendataan lengkap atas seluruh unit usaha maupun perusahaan non sektor pertanian ini telah dilaksanakan selama empat kali sejak tahun 1986.

Seluruh informasi dari sensus ekonomi yang dikumpulkan diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui gambaran tentang struktur ekonomi suatu negara menurut wilayah, lapangan usaha maupun skala usaha.

Menurut rencana, hasil resmi Sensus Ekonomi 2016 akan dipublikasikan pada awal tahun 2017.

Editor: Heppy Ratna

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Djarot ragukan angka kemiskinan Jakarta dikeluarkan BPS

Djarot ragukan angka kemiskinan Jakarta dikeluarkan BPS

Terakata

10:40:00 PM

0 komentar

Pewarta: Susylo Asmalyah

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat (ANTARANews/Natisha Andarningtyas)

 Kita akan tanya kepada BPS. Saya yakin yang miskin itu pasti ada, tapi saya tidak yakin yang data masuk ke kami tingkat kemiskinan di DKI paling rendah se-Indonesia," 

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meragukan jumlah angka kemiskinan di Jakarta yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kita akan tanya kepada BPS. Saya yakin yang miskin itu pasti ada, tapi saya tidak yakin yang data masuk ke kami tingkat kemiskinan di DKI paling rendah se-Indonesia," katan Djarot di Jakarta, Selasa.

Djarot menilai, data jumlah penduduk miskin yang meningkat milik BPS Provinsi DKI Jakarta bukan data yang valid. Artinya tidak menggambarkan kondisi kemiskinan di ibu kota. Menurutnya yang didata tidak seluruhnya warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.

"Sekarang kalau mengenai kemiskinan di DKI, anda tahu bahwa DKI ini dihuni oleh berbagai macam penduduk dari berbagai macam daerah. Saya khawatirkan adalah, data BPS itu bukan KTP Jakarta," kata Wagub.

Djarot pun meminta BPS Provinsi DKI Jakarta menyerahkan data jumlah peningkatan penduduk miskin di Jakarta yang valid ke Pemprov DKI Jakarta. Sehingga Pemprov dapat memberikan solusi tercepat mengatasi peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut.

"Justru kalau ada data yang konkret dari BPS, kita bisa tau kalau bisa by name, by adress kita bisa kasih kebijakan yang khusus mengangkat mereka?," kata Djarot.
BPS DKI Jakarta menyatakan jumlah penduduk miskin di Jakarta mengalami kenaikan 0,14 poin.

"Jumlah penduduk miskin pada bulan September 2015 mencapai 368.670 orang atau 3,61 persen dari total jumlah penduduk di DKI Jakarta, maka pada bulan Maret 2016, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 384.300 orang atau 3,75 persen. Artinya ada peningkatan sebesar 15.630 orang atau meningkat 0,14 poin," kata Kepala Bidang Statistik Sosial BPS DKI Jakarta Sri Santo Budi Muliatinah dalam siaran pers di Jakarta, Senin (18/7)
Dibandingkan pada Maret 2015 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 398.920 orang atau sekitar 3,93 persen, maka jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 mengalami penurunan sebesar 14.620 orang atau menurun 0,18 poin, katanya.
"Peningkatan jumlah penduduk miskin di Jakarta dikarenakan terjadinya peningkatan angka garis kemiskinan pada bulan Maret 2016," kata Sri.
Awalnya sebesar Rp487.388 per kapita per bulan pada bulan Maret 2015, meningkat menjadi Rp503.038 per kapita per bulan pada bulan September 2015, kemudian Garis Kemiskinan semakin meningkat pada Maret 2016 mencapai Rp 510.359 per kapita per bulan, katanya. 

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2016

BPS : data agama dan suku tergolong sensitif

BPS : data agama dan suku tergolong sensitif

Terakata

10:52:00 PM

0 komentar

Pewarta: Edy Supriatna Sjafei

Badan Pusat Statistik (BPS) (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Jakarta (ANTARA News) - Kasubdit Pengembangan Basis Data Badan Pusat Statistik (BPS) Roby Darmawan mengakui bahwa data yang menyangkut keagamaan, suku dan bahasa tergolong sensitif karena melenceng sedikit saja bisa menimbulkan masalah besar.

Meski sampai saat ini badan tersebut tidak pernah mengubah, seperti menambah atau mengurangi, namun dalam menyuguhkan data selalu apa adanya, katanya di hadapan peserta workshop pemutakhiran data pusat dan daerah yang diselenggaranan Ditjen Bimas Buddha di Jakarta, Kamis.

"Saya jamin, BPS tidak bakal mengubah angka hasil sensus," katanya.

Sejauh ini, kata dia, data keagamaan masih diperoleh dari Kementerian Agama. Namun belakangan data tersebut oleh berbagai kalangan dinilai tidak akurat.

Hal itu karena kriteria agama, rumah ibadah, jumlah penganut dan lainnya masih belum memiliki kesamaan pandangan di kalangan pemangku kepentingan.

BPS dalam menentukan data keagamaan hingga kini masih berpegang data dari Kementerian Agama. "Soal apakah data bersangkutan berkualitas atau tidak, itu menjadi tanggung jawab institusi tersebut," katanya.

Mendata penganut agama, lanjut dia, tidak mudah. Bisa jadi, data resmi yang tercantum di kartu identitas tidak bisa dijadikan pegangan.

"Dalam sensus, data yang diperoleh bukan dari identitas seseorang tetapi dari pengakuan," katanya.

Karena itu, pihaknya menyambut baik jika Kementerian Agama menjalin kerja sama dengan BPS untuk melakukan sensus keagamaan.

Itu pun tidak mudah dilaksanakan. Untuk menggelar sensus keagamaan, butuh waktu dan biaya besar.

"Bisa saja sensus keagamaan digabung dengan sensus kependudukan yang diagendakan pada 2020. Lagi-lagi, yang menjadi pertanyaan besar, hingga kini sudah seberapa jauh kesiapan Kementerian Agama dalam hal ini," katanya.

Untuk sebuah sensus, katanya, harus dilakukan dengan persiapan matang. Tidak cukup sehari-dua hari, tetapi sampai tahunan.

"Jika persiapannya dilakukan sekarang, tentu lebih bagus dan bisa dilaksanakan bersamaan dengan sensus penduduk pada 2020," katanya.

Mengapa demikian lama persiapannya karena menyusun daftar pertanyaan sebagai kuesener harus tepat betul dengan data yang diinginkan atau diperlukan kementerian bersangkutan. "Jadi, untuk sensus keagamaan perlu dirintis kerja sama dari sekarang," katanya.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2016

BPS: pembangunan infrastruktur tingkatkan pendapatan masyarakat miskin

BPS: pembangunan infrastruktur tingkatkan pendapatan masyarakat miskin

Terakata

4:57:00 PM

0 komentar

16:57 WIB | 940 Views

Pewarta: Satyagraha

Ilustrasi - Pengunjung memilih produk bahan makanan pokok di salah satu pusat perbelanjaan, Jakarta. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Jakarta (ANTARA News) - Pembangunan infrastruktur di berbagai daerah telah membantu peningkatan pendapatan masyarakat miskin di berbagai wilayah, kata Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) M Sairi Hasbullah. 

"Pembangunan infrastruktur besar-besaran sangat signifikan meningkatkan pendapatan lapisan penduduk 40 persen terbawah karena mereka bisa mendapatkan upah dari menjadi buruh," kata Sairi dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.
Sairi mengharapkan kenaikan tingkat pendapatan masyarakat miskin, karena pembangunan infrastruktur di kawasan pedesaan, bisa memperkecil angka kesenjangan di Indonesia dan ikut menurunkan rasio gini secara bertahap.

"Kalau mereka bisa menjadi buruh, maka pendapatan penduduk miskin makin naik, dan mempertipis jarak dengan lapisan masyarakat yang lebih makmur," ungkapnya.

Sebelumnya, BPS mencatat penurunan tingkat kesenjangan penduduk Indonesia yang ditandai dengan rasio gini 0,40 per September 2015 atau menurun 0,01 poin dibandingkan Maret 2015 sebesar 0,41.

Rasio gini merupakan indikator dalam mengukur ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan dengan skala 0 hingga 1, yang berarti semakin tinggi nilai rasio gini maka makin tinggi ketimpangan yang terjadi di masyarakat.

Penurunan rasio gini ini terjadi karena adanya kenaikan upah buruh pertanian 1,21 persen pada periode Maret-September 2015 dan kenaikan upah buruh bangunan 1,05 persen pada periode yang sama.

Selain itu, kenaikan pengeluaran kelompok penduduk bawah lebih cepat dibandingkan kelompok penduduk atas karena berbagai pembangunan infrastruktur padat karya, pemberian bantuan sosial serta perbaikan pendapatan PNS golongan bawah.

Namun, menurut Sairi, penurunan tingkat kesenjangan ini juga terjadi karena lesunya kinerja sektor industri manufaktur yang ikut memengaruhi pengeluaran lapisan penduduk 20 persen teratas atau terkaya di perkotaan maupun pedesaan.

"Industri manufaktur melambat, berpengaruh terhadap 20 persen kelompok atas. Sampai September 2015, recovery belum kuat dan konsumsi turun. Sedangkan, bagi kelompok bawah ada bantalan dari pemerintah yang bisa meningkatkan upah buruh," katanya.

Meskipun demikian, masih ada beberapa daerah yang rasio gininya masih dibatas rata-rata nasional, karena tingkat pendapatan masyarakat di lapisan bawah belum sepenuhnya membaik sehingga konsumsinya terbatas.

Tercatat ada empat provinsi yang nilainya di atas rata-rata rasio gini nasional sebesar 0,40 yaitu Papua Barat dan Jawa Barat masing-masing 0,43 serta DKI Jakarta dan DI Yogyakarta masing-masing 0,42.

"Untuk Yogya, konsumsi lapisan masyarakat bawahnya rendah dibanding rata-rata provinsi lain. Padahal lapisan atasnya konsumsinya tidak setinggi DKI Jakarta. Jadi gap antara rendah dan atas agak lebar, lebih lebar dari nasional," ujar Sairi.

Editor: Heppy Ratna

COPYRIGHT © ANTARA 2016

BPS: tingkat kesenjangan penduduk Indonesia menurun

BPS: tingkat kesenjangan penduduk Indonesia menurun

Terakata

2:08:00 PM

0 komentar

Pewarta: Satyagraha

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan tingkat kesenjangan penduduk Indonesia yang ditandai dengan rasio gini 0,40 per September 2015 atau menurun 0,01 poin dibandingkan Maret 2015 sebesar 0,41.

"Ini artinya terjadi perbaikan pemerataan pendapatan," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Rasio gini merupakan indikator dalam mengukur ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat dengan skala 0 hingga 1, yang berarti semakin tinggi nilai rasio gini maka makin tinggi ketimpangan yang terjadi di masyarakat.

Suryamin menjelaskan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap perbaikan tingkat kesenjangan penduduk adalah kenaikan upah buruh pertanian 1,21 persen pada periode Maret-September 2015 dan kenaikan upah buruh bangunan 1,05 persen pada periode yang sama.

Selain itu, menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional, terjadi peningkatan jumlah pekerja bebas baik pekerja bebas pertanian maupun non pertanian dari 11,9 juta orang per Februari 2015 menjadi 12,5 juta orang pada Agustus 2015.

Berdasarkan data Susenas, juga terjadi kenaikan pengeluaran kelompok penduduk bawah lebih cepat dibandingkan kelompok penduduk atas yang terjadi karena upaya pembangunan infrastruktur padat karya, bantuan sosial serta perbaikan pendapatan PNS golongan bawah.

Menurut proyeksi jumlah penduduk, jumlah penduduk perkotaan naik dari sebelumnya 52,55 persen per Maret 2015 menjadi 53,19 persen pada September 2015, yang mengindikasikan peningkatan migrasi dari desa ke kota, akibat kenaikan upah buruh kasar.

"Dari penjelasan tersebut, terlihat rasio gini di daerah perkotaan tercatat sebesar 0,42 turun 0,01 poin dibandingkan Maret 2015 sebesar 0,43. Sedangkan, rasio gini di daerah pedesaan cenderung tidak mengalami perubahan yaitu tetap 0,33," kata Suryamin.

Berdasarkan tempat tinggal di daerah pedesaan, pengeluaran penduduk 40 persen terbawah mencapai 20,85 persen, pengeluaran penduduk 40 persen menengah mencapai 37,14 persen dan pengeluaran penduduk 20 persen teratas mencapai 42,01 persen.

Berdasarkan tempat tinggal di daerah perkotaan, pengeluaran penduduk 40 persen terbawah mencapai 16,39 persen, pengeluaran penduduk 40 persen menengah mencapai 34,57 persen dan pengeluaran penduduk 20 persen teratas mencapai 49,04 persen.

"Untuk mengimbangi pengeluaran penduduk terbawah dan teratas maka sektor riil seperti manufaktur harus didorong. Kalau itu ditingkatkan dan disediakan bahan bakunya, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat," ujar Suryamin.

Sementara itu, terdapat empat provinsi yang nilainya di atas rata-rata rasio gini nasional sebesar 0,40 yaitu Papua Barat dan Jawa Barat masing-masing 0,43 serta DKI Jakarta dan DI Yogyakarta masing-masing 0,42. 

Editor: Heppy Ratna

COPYRIGHT © ANTARA 2016