Bakamla tangkap 27 kapal bermasalah

Bakamla tangkap 27 kapal bermasalah

Terakata

11:29:00 PM

0 komentar

Pewarta: Syaiful Hakim

ilustrasi: Penangkapan Kapal Asing Sejumlah Petugas Kepolisian Ditpolair Polda Aceh menangkap kapal asing asal Malaysia di perairan laut Aceh tepatnya 27 mil dari Pelabuhan Kuala Langsa, Langsa, Aceh, Rabu (16/3/16). (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/nz/16. ()

Jakarta (ANTARA News) - Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) berhasil menangkap dan memproses hukum 27 kapal yang melakukan tindak pidana di laut selama periode Januari-Juni 2016.

"Tindak pidana yang dilakukan kapal-kapal tersebut meliputi illegal fishing, illegal logging, penyelundupan narkotika, penyelelundupan rokok, penyelundupan solar, penyelundupan CPO, penyelundupan pasir timah, ketidaklengkapan dokumen pelayaran dan lainnya," kata Kepala Unit Penindakan Hukum (Kepala UPH) Bakamla RI Brigjen Pol Arifin, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa.

Ia menyebutkan, dari 27 kapal yang ditangkap, delapan kapal di antaranya hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan, dua kapal telah dijatuhi hukuman.

Menurut dia, penangkapan berhasil dilakukan sebagai hasil Operasi Nusantara I sampai V yang digelar Bakamla di tiga wilayah yang ada, yakni Zona Maritim Barat yang bermarkas di Batam, Tengah di Manado, dan Timur di Ambon.

Keberhasilan Operasi Nusantara I sampai V yang digelar Bakamla, tambah Arifin, tidak terlepas dari peran unsur-unsur kapal pemangkun kepentingan yang terlibat dari instansi yang bertugas di laut, baik TNI AL, Polisi Air, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea Cukai, KPLP, Kementerian Perhubungan, dan lainnya.

Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Ari Soedewo menyatakan Bakamla akan terus menggelar operasi di laut melalui pola sinergitas dengan stakeholder yang bergiat di laut.

"Selain kegiatan operasi di lapangan, Bakamla juga akan memanfaatkan teknologi IT dari aspek surveillance yang dimiliki pada Pusat Informasi Maritim (PIM) Bakamla RI untuk mendeteksi kehadiran kapal-kapal di perairan yurisdiksi nasional," ujarnya.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Tiga kapal baru perkuat Bakamla

Tiga kapal baru perkuat Bakamla

Terakata

6:29:00 PM

0 komentar

Pewarta: Larno

Pekerja melepas dua Kapal Badan Keamanan Laut saat peluncurannya di perairan Batam, Kepulauan Riau, Jumat (20/11). (ANTARA FOTO/M N Kanwa)

Batam (ANTARA News) - Badan Keamanan Laut RI meresmikan KN Ular Laut 4805, KN Belut Laut 4806, dan KN Gajah Laut 4804 ukuran 48 meter.

"KN Ular Laut dan KN Belut Laut diresmikan di Pangkalan di Pangkalan Batam. Sementara KN Gajah Laut diresmikan di Pangkal Pinang. Ketiganya dibangun di dalam negeri oleh putra-putri terbaik bangsa," kata Kepala Bakamla RI Laksdya Maritim Desi Albert Mamahit di Pangkalan Armada Kamla Zona Maritim Barat di Setoko, Batam, Minggu.

KN Ular Laut dan KN Belut Laut dibuat oleh galangan kapal PT Palindo Marine dan PT Karimun Anugerah Sejati di Batam. Sementara KN Gajah Laut dibangun di PT Pahala Harapan Lestari Pangkal Pinang, Bangka Belitung.

"Ketiga kapal tersebut dilengkapi dengan teknologi sistem peringatan dini dan didukung dengan tekonologi canggih sehingga mampu berintegrasi dengan kapal-kapal patroli lain dalam menjalankan tugas pengamanan," kata dia.

Saat ini, kata dia, seluruh kapal patroli dan sistem radar milik Bakamla sudah seluruh wilayah terhubung dengan kantor pusat, sehingga seluruh kejadian di laut sudah langsung bisa dipantau dari pusat.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pelantikan terhadap pejabat komandan kapal yang akan mengawaki tiga kapal tersebut. 

"Saat ini juga tengah dibangun satu lagi kapal dengan ukuran 110 meter. Kapal-kapal tersebut untuk menunjang tugas Bakamla menjalankan tugas dan fungsinya sebagai coast guard sesuai arahan Presiden (Joko Widodo)," kata dia.

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © ANTARA 2015

Badan Keamanan Laut harus diperkuat

Badan Keamanan Laut harus diperkuat

Terakata

3:58:00 PM

0 komentar

Pewarta: Imam Budilaksono

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, mengatakan, Badan Keamanan Laut Indonesia harus diperkuat, dari sisi organisasi maupun dukungan penganggaran.

"Indonesia terlambat bentuk Bakamla karena banyak negara sudah membentuknya. Kita butuh penguatan Bakamla segera, karena secara institusi sudah terbentuk dan sekarang butuh untuk (penguatan) organisasi," katanya, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa.
Siddiq mengusulkan dua langkah penguatan Bakamla, pertama, agar kuat dukungan politik maka harus memiliki mitra di DPR.

Dia sudah berbicara dengan Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Madya TNI Desi Mamahit, bahwa institusi itu mengusulkan agar bermitra dengan Komisi I DPR.

"Saya merespon baik karena dalam prakteknya, Badan Keamanan Laut banyak bersinggungan dan bersinergi dengan TNI," ujarnya.
Langkah penguatan kedua menurut dia, pemerintah harus memiliki desain besar untuk membangun Bakamla dengan peta jalan yang jelas.

Dia berharap pemanggilan kepala Badan Keamanan Laut oleh presiden pada Senin (21/9), upaya penguatan institusi itu dengan memberikan arahan yang jelas.

"Saya harap presiden bisa memberi arahan jelas dan tegas bagaimana Rencana Strategis pembangunan Badan Keamanan Laut sehingga bisa segera berfungsi," katanya.

Politikus PKS itu mencontohkan anggaran Badan Keamanan Laut pada 2016 hanya Rp300 miliar, yang menurut dia hanya cukup untuk kepentingan penyiapan tata organisasi dan SDM.

Namun menurut dia, anggaran itu untuk operasional institusi itu belum cukup.

"Misalnya pada 2016, anggaran Badan Keamanan Laut hanya Rp300 miliar, itu hanya untuk kepentingan penyiapan tata organisasi dan SDM saja," katanya.
Sebelumnya, Mamahit mengaku, sejak dibentuk akhir 2014 belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi dasar untuk lembaga tersebut melakukan sinkronisasi dengan lembaga lain.

"Kalau sesuai UU Nomor 32/2014 tentang Badan Keamanan Laut sudah jelas, amanatnya seperti apa, namun tanpa PP masih sering ada gesekan meskipun tidak langsung," kata Mamahit.
Menurut dia, meskipun terdapat Perpres 178 tentang Badan Keamanan Laut pada 2014, sinergi antar aparat masih sulit dilakukan. 

 

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © ANTARA 2015