Jakarta (ANTARA News) - Massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta menolak pembangunan ibu kota menggunakan dana dari corporate social responsibilities (CSR)perusahaan.
Buruh tolak pembangunan DKI dengan CSR
Kami pilih pemimpin yang jujur, amanah"
Jakarta (ANTARA News) - Massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta menolak pembangunan ibu kota menggunakan dana dari corporate social responsibilities (CSR)perusahaan.
“Buruh menentang keras kebijakan gubernur yang mengedepankan ‘uang DP dan CSR’ dari pengusaha dalam membangun ibu kota,” kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Rabu.
“Saat ini kamu buruh mulai sadar banyak kebijakan Ahok yang anti-demokrasi,” lanjut dia.
Mereka menentang keras kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama yang menggunakan “uang DP dan CSR” dalam pembangunan karena berbahaya bagi negara.
Mereka menilai hal tersebut merusak sistem demokrasi karena negara akan tunduk pada kepentingan para pemilik modal.
Selain itu, KSPI berpendapat Ahok adalah satu-satunya pemimpin Jakarta yang membatasi demonstrasi, hanya mengizinkan unjuk rasa di Monas, Parkir TImur Senayan dan DPR RI, melalui Pergub nomor 228 tahun 2015.
Buruh merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut, begitu juga dengan kebijakan lainnya seperti upah murah, penggunaan outsourcing di perusahaan pemberi CSR dan ongkos transportasi yang mahal.
Demonstran juga menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam sengketa pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
“Kami pilih pemimpin yang jujur, amanah,” kata para demonstran.
“Saat ini kamu buruh mulai sadar banyak kebijakan Ahok yang anti-demokrasi,” lanjut dia.
Mereka menentang keras kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama yang menggunakan “uang DP dan CSR” dalam pembangunan karena berbahaya bagi negara.
Mereka menilai hal tersebut merusak sistem demokrasi karena negara akan tunduk pada kepentingan para pemilik modal.
Selain itu, KSPI berpendapat Ahok adalah satu-satunya pemimpin Jakarta yang membatasi demonstrasi, hanya mengizinkan unjuk rasa di Monas, Parkir TImur Senayan dan DPR RI, melalui Pergub nomor 228 tahun 2015.
Buruh merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut, begitu juga dengan kebijakan lainnya seperti upah murah, penggunaan outsourcing di perusahaan pemberi CSR dan ongkos transportasi yang mahal.
Demonstran juga menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam sengketa pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
“Kami pilih pemimpin yang jujur, amanah,” kata para demonstran.
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2016
