-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Calon panglima TNI janji penguatan TNI AL dan TNI AU

Calon panglima TNI janji penguatan TNI AL dan TNI AU


Katanya, selain untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan garis terpanjang nomor dua di dunia 95.181 ribu km harus dipantau dan setiap sudut penjuru nusantara, merespon setiap gejolak yang muncul dengan cepat serta mampu menghilangkan ancaman yang ada di tanah air.

“Yang dapat menjawab semua pertanyaan atas prioritas pemerintah dalam penguatan pada poros maritim dunia adalah dengan menguatkan matra Angkatan Laut dan Angkatan Udara,” kata dia, saat uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR RI, Jakarta, Rabu.

Ia juga menilai adanya anggapan bahwa kekuatan militer dilakukan saat ekonomi Indonesia sudah kuat, tidak benar adanya.

"Pada kesempatan ini saya ingin mengatakan di beberapa negara, pembangunan dan pengembangan kekuatan militer diperlukan walaupun kondisi ekonomi lemah," kata dia. 
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Hanafi Rais tanya soal perbatasan ke calon Panglima TNI

Hanafi Rais tanya soal perbatasan ke calon Panglima TNI

Hanafi Rais tanya soal perbatasan ke calon Panglima TNI
Hanafi Rais (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)
 
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais mengatakan akan menanyakan persoalan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga kepada calon Panglima TNI Letjen TNI Gatot Nurmantyo dalam uji kelayakan dan kepatutan pada Rabu (1/7).

"Yang krusial pertama mengenai bagaimana perbatasan Indonesia di wilayah darat, laut, dan udara," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu.
Hanafi mengatakan perbatasan Indonesia di wilayah laut, udara, dan darat kropos karena pesawat dari negara lain sering melintas wilayah Indonesia tanpa izin.

Hal itu, menurut dia, perlu ditanyakan kepada calon Panglima TNI khususnya bagaimana penguatan pengamanan di wilayah teritorial Indonesia.

"Perlu penguatan bagaimana pengamanan wilayah teritorial Indonesia oleh Panglima TNI," ujarnya.

Kedua, katanya, Komisi I DPR RI akan menanyakan permasalahan di Papua karena perlu diselesaikan secara serius oleh pemerintah.

Hanafi mengatakan penyelesaian masalah Papua tidak hanya dilakukan oleh TNI namun juga stakeholder lain seperti Badan Intelijen Negara dan kementerian terkait.

"Semua koordinasi itu dilakukan agar Papua benar-benar bisa dijamin menjadi bagian integrasi NKRI," katanya.

Dia menegaskan apabila proses pertahanan wilayah, pendekatan kesejahteraan, dan langkah diplomatik di Papua tidak komprehensif maka dikhawatirkan wilayah tersebut dalam bahaya.
Selain itu, menurut dia, Komisi I DPR RI juga akan menyoroti mengenai seringkali terjadi konflik antar prajurit TNI dan TNI-Polri.

Dia menilai konflik itu terjad
i karena masalah kesejahteraan anggota sehingga diperlukan terobosan dari Panglima TNI yang baru.

"Perlu terobosan dari calon Panglima, apa yang bisa dilakukan agar tidak terulang," katanya.
Hanafi mengatakan Komisi I DPR RI memiliki komitmen yang positif bahwa kebutuhan Minimum Essential Forces tidak berdiri sendiri namun paralel untuk menjamin kesejahteraan anggota agar lebih ditingkatkan.

Komisi I DPR RI dijadwalkan akan mengadakan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Letjen TNI Gatot Nurmantyo pada Rabu (1/7) siang. Gatot merupakan calon tunggal yang telah diajukan Presiden Jokowi untuk menggantikan Jenderal Moeldoko.
Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Tjahjo Kumolo Apresiasi Ditunjuknya Jenderal Gatot Jadi Calon Panglima TNI

Tjahjo Kumolo Apresiasi Ditunjuknya Jenderal Gatot Jadi Calon Panglima TNI

Moksa Hutasoit - detikNews
Tjahjo Kumolo Apresiasi Ditunjuknya Jenderal Gatot Jadi Calon Panglima TNIKSAD Jenderal Gatot Nurmantyo
Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi ditunjuknya KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI. Jenderal Gatot diyakini bertugas dengan optimal.
"Penunjukan Presiden RI kepada Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dari aspek strategis dalam rangka menunjang wawasan kemaritiman yang akan didukung dengan dibentuknya 3 komando pertahanan, yaitu barat, tengah dn timur seperti rencana Panglima TNI Jenderal Moeldoko," ujar Tjahjo Kumolo dalam keterangannya, Rabu (10/6/2015).

Sedangkan dari aspek taktis justru untuk memuluskan pembentukan 
komando wilayah pertahanan tersebut yang idenya dari Angkatan Darat sehingga ada kesinambungan di antara gagasan dan pelaksanaan.

"Hubungan KSAD Jenderal Gatot dengan Kepala Staf dari Matra TNI AU dan AL serta Kapolri sangat dekat dari aspek pemikiran pertahanan keamanan selama ini akan membangun sinergitas yang semakin baik dan kompak mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dengan program pembangunan nawa citanya," sambungnya.

Anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki sebelumnya menjelaskan pencalonan Jenderal Gatot sudah diputuskan Presiden dengan pertimbangan matang. 

"Pencalonan Jendral TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI diputuskan Presiden dengan memperhatikan kepentingan penguatan organisasi TNI untuk menghadapi perubahan geo politik, geo ekonomi, dan geo strategi kawasan," ujar Teten.

(mok/fdn)
Dicalonkan Jadi Panglima TNI, ini Profil Jenderal Gatot Nurmantyo

Dicalonkan Jadi Panglima TNI, ini Profil Jenderal Gatot Nurmantyo

Aditya Fajar Indrawan - detikNews

Dicalonkan Jadi Panglima TNI, ini Profil Jenderal Gatot Nurmantyo  
KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo 
 
Jakarta - Presiden Joko Widido menyodorkan KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI. Jenderal Gatot yang dipercaya Jokowi memohon doa restu pencalonannya.

Pria kelahiran Tegal, 13 Maret 1960 ini adalah lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) Darat tahun 1982. Menduduki Posisi Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30 yang mulai ia jabat sejak tanggal 25 Juli 2014 setelah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Jenderal TNI Budiman.
Sebelum menjabat KSAD, Letjen Gatot merupakan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Usianya kini telah 55 tahun dan telah mencicipi berbagai posisi penting semasa Karir Militernya berbagai jabatan penting yang pernah diembannya.

Berikut perjalanan karir militer dari Gatot Nurmantyo :

- Komandan Peleton (Danton) MO.81 Kompi Bantuan Batalyon Infanteri 315/Garuda.
- Komandan Kompi (Danki) Senapan B Batalyon Infanteri 320/Badak Putih.
- Komandan Kompi (Danki) Senapan C Batalyon Infanteri 310/Kidang Kencana.
- Kaurdal Denlatpur
- ADC (ajudan) Panglima Kodam Siliwangi
- Kepala Seksi-2/Operasi (Kasi Ops) Komando Resort Militer (Korem) 174/Anim Ti Waninggap.
- Komandan Batalyon (Danyon) Infanteri 731/Kabaresi berkedudukan di Maluku Tengah.
- Komandan Kodim (Dandim) 1707/Merauke berkedudukan di Merauke
- Komandan Kodim (Dandim) 1701/Jayapura berkedudukan di Jayapura
- Sekretaris Pribadi (Sespri) Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad)
- Komandan Brigade Infanteri (Brigif) 1/Pengamanan Ibukota Jaya Sakti.
- Asisten Operasi (Asops) Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya.
- Komandan Resimen Induk (Rindam) Jaya.
- Komandan Korem (Danrem) 061 (2006-2007).
- Kepala Staf Divisi Infanteri I Kostrad berkedudukan di Cilodong, Bogor (2007-2008).
- Direktur Latihan Komando Pendidikan dan Latihan TNI AD (Kodiklat TNI AD) berkedudukan di Bandung (2008-2009).
- Gubernur Akademi Militer (Akmil) (2009-2010) b (2009-2010)
- Panglima Kodam (Pangdam) Brawijaya (2010-2011).
- Komandan Kodiklat TNI AD (2011-2013).
- Panglima Kostrad (Pangkostrad) (2013-2014).

Selain itu, Gatot juga merupakan Ketua Umum PB FORKI periode 2014-2018. Kini Namanya muncul setelah dicalonkan presiden Joko Widodo untuk menggantikan Panglima TNI Moeldoko yang tengah masuk waktu purna baktinya.

Surat pencalonan Jenderal Gatot sudah diterima DPR. Dalam waktu dekat Komisi I akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan.

Pengamat militer, Mufti Makarim menyebut dipilihnya KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden.

"Ini hak preogratif presiden, siapa yang dicalonkan presiden kan tentu menjadi hak dia secara subyektif," kata Mufti berharap presiden bersedia menjelaskan latar belakang menunjuk Jenderal Gatot.


(fdn/fdn)
Hak Prerogatif Presiden Calonkan KSAD Jadi Panglima TNI

Hak Prerogatif Presiden Calonkan KSAD Jadi Panglima TNI

Aditya Fajar Indrawan - detikNews

Hak Prerogatif Presiden Calonkan KSAD Jadi Panglima TNI  
KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo 
 
Jakarta - Pengamat militer, Mufti Makarim menyebut dipilihnya KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Jokowi dinilai punya 3 pertimbangan memilih calon pengganti Jenderal (TNI) Moeldoko.

"Aspek normatif tentunya berdasarkan dari UU TNI mengenai syarat dan prasyarat untuk menjadi panglima. Kemudian aspek subyektif dari presiden yang memiliki nawa cita kemaritiman jadi bagaimana seorang panglima yang dipilihnya mendukung kualifikasi dari nawacitanya," ujar Mufti saat dihubungi Selasa (9/6/2015) malam.

Aspek obyektif yang jadi pertimbangan ketiga adalah rekam jejak calon. "Profesionalitasnya dan perilaku pribadinya, apakah ada aksi-aksi bertentangan dengan hukum atau kewenangan lainnya," sambungnya.

Jokowi memang punya cara berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang memilih menggilir kursi panglima dari 3 matra.

"Sebenarnya tradisi bergiliran itu tradisi kepada seluruh matra agar dapat

kesempatan yang sama, dan pada akhirnya memimpin TNI bukan hanya

memimpin satu matra saja atau agar tidak didiominasi oleh satu matra saja," sebutnya.
Back To Top