Luhut: Pemerintah akan teruskan proyek reklamasi Jakarta

Luhut: Pemerintah akan teruskan proyek reklamasi Jakarta

Terakata

9:57:00 PM

0 komentar

Pewarta: Susylo Asmalyah

Menko Maritim yang juga Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan (kiri) bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat tertutup terkait reklamasi Teluk Jakarta di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/9/2016). Pemerintah melalui Kemenko Kemaritiman memastikan melanjutkan proyek reklamasi wilayah Teluk Jakarta dengan memprioritaskan kehidupan para nelayan. (ANTARA /Puspa Perwitasari)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan meneruskan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta.

"Kami sudah sampai pada kesimpulan sementara bahwa tidak ada alasan untuk tidak meneruskan reklamasi di pantai utara Jakarta," kata Luhut usai rapat soal reklamasi pantai utara Jakarta di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat, Selasa malam.

Dia mengatakan semua aspek terkait reklamasi sudah didengarkan yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PT PLN (Persero), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Perhubungan.

"Sudah memberikan masing-masing pandangan. Malam ini dan besok akan membuat press release yang lengkap khususnya di Pulau G," kata Luhut.

Luhut mengatakan perintah Presiden Joko Widodo yang harus menjadi prioritas adalah 12 ribu nelayan untuk jadi perhatian.

"Gugatan hukum PTUN nggak masalah, nggak berkekuatan hukum," kata Luhut menegaskan.

Dari presentasi Pemprov DKI Jakarta bahwa nelayan tersebut mendapatkan rumah susun untuk tempat tinggalnya, disediakan 1.900 unit kapal nelayan yang dapat berlayar sampai Kepulauan Natuna, dan penyediaan air bersih, katanya.

"Nggak ada masalah dengan sebelumnya. Ini rekomendasi saya," kata Luhut saat disangkutpautkan dengan Menko Maritim sebelumnya, Rizal Ramli yang menghentikan proyek reklamasi pantai Utara Jakarta.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Presiden Jokowi dijadwalkan resmikan terminal kontener baru Priok

Presiden Jokowi dijadwalkan resmikan terminal kontener baru Priok

Terakata

6:14:00 AM

0 komentar

06:14 WIB | 666 Views

Pewarta: Agus Salim

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari )

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melakukan peresmian pengoperasian Terminal Kontener Baru Priok (NPCT) di wilayah Jakarta Utara, Selasa pagi.

Setelah acara peresmian selanjutnya dijadwalkan ada "joint statement" antara Menteri Keuangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Sosial, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia terkait Hasil Penindakan Amoniun Nitrat dan Produk Perikanan.

Sebelumnya pada akhir Mei 2016 telah dilakukan uji coba operasi (trial operation) untuk pelayaran internasional di NPCT1 yang mendatangkan kapal Sinar Sumba Voy 400 (Samudera Indonesia Shipping Line Ltd) dengan GRT 18.000 ton.

Acara itu dihadiri oleh mitra kerja sama, PT Pelabuhan lndonesia II (Pelindo II) atau IPC, melalui PT IPC Terminal Peti Kemas yang dalam pengoperasian NPCT1, yang terdiri atas Mitsui & Co, Ltd., Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, dan PSA International Pte Ltd.

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Pelindo II, Saptono R. Irianto menjelaskan, uji coba ini merupakan tindak lanjut dari uji coba operasi pelayaran domestik yang dilaksanakan pada 27 Januari 2016 , yang melayani MV Selat Mas dengan GRT 14.000 ton.

Uji coba operasi dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional terminal peti kemas, baik dari sisi infrastruktur, suprastruktur, maupun sistem informasi di sisi dermaga, lapangan dan gate.

Uji coba sekaligus dilakukan untuk sinkronisasi proses peiayanan antara terminal dengan instansi-instansi pemerintah lain seperti Bea Cukai dan Karantina, maupun dengan para pelaku usaha logistik dan pemilik barang. 

NPCT1 memiliki luas lahan kurang lebih 32 hektare dan kapasitas sebesar 1,5 juta TEUs per tahun.

Dengan total panjang dermaga 450 meter saat ini (850 meter pada akhir 2016) dan kedalaman 14 meter low water spring (LWS) dan akan dikeruk secara bertahap hingga 20 meter.

Terminal baru itu diproyeksikan dapat melayani kapal peti kemas dengan kapasitas 13.000-15.000 TEUs dengan bobot di atas 150.000 DWT.

Terminal baru itu akan dikembangkan dan dioperasikan oleh salah satu perusahaan lPC Group, yaitu PT New Priok Container Terminal One.

NPCT1 merupakan terminal petikemas pertama dalam pembangunan fase 1 Terminal New Priok yang terdiri atas tiga terminal peti kemas dan dua terminal produk. Pembangunan fase 2 Terminal New Priok akan dilaksanakan setelah pengoperasian fase 1 New Priok.

Ketika proyek New Priok telah selesai akan ada total tujuh terminal peti kemas dan dua terminal produk dengan area pendukungnya yang memiliki total area 411 hektare.

Editor: AA Ariwibowo

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Wisatawan domestik mendominasi di bandara Ngurah Rai

Wisatawan domestik mendominasi di bandara Ngurah Rai

Terakata

1:28:00 PM

0 komentar

Pewarta: Dewa Wiguna

Sejumlah calon penumpang menaiki pesawat di Bandara Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (22/12). (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

Denpasar (ANTARA News) - Wisatawan domestik mendominasi arus kedatangan di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Bali, pada libur panjang Hari Raya Idul Adha tahun ini.

General Manajer PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Yanus Suprayogi di Denpasar, Minggu, menjelaskan peningkatan arus kedatangan wisatawan mulai terlihat sejak Sabtu (10/9) atau H-2 Idul Adha.

"Kedatangan penumpang domestik melonjak 28 persen dua hari jelang Idul Adha jika dibandingkan periode sama tahun lalu," ucapnya.

Dua hari jelang hari raya kurban itu sebanyak 15.650 orang penumpang domestik tiba di Bali atau naik jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai 12.181 orang.

Para penumpang atau wisatawan domestik itu berasal dari sejumlah kota di Tanah Air untuk berlibur di Pulau Dewata menikmati libur panjang Idul Adha.

Ribuan penumpang itu diangkut menggunakan 111 armada pesawat atau melonjak sebesar 13 persen jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang menggunakan 98 pesawat.

Untuk kedatangan internasional juga menunjukkan lonjakan pada H-2 Idul Adha yang mencapai 14.600 orang atau naik 23 persen jika dibandingkan tahun lalu yang mencapai 11.850 orang.

Sementara itu penumpang yang mudik atau meninggalkan Bali pada H-2 Idul Adha mencapai 12.412 orang atau melonjak 21 persen jika dibandingkan periode sama tahun 2015.

Arus balik libur panjang Idul Adha diperkirakan terjadi pada Senin (12/9) pada malam hari, mengingat aktivitas hari kerja sudah dimulai pada Selasa (13/9).

Editor: Unggul Tri Ratomo

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Tebusan amnesti pajak 10 September Rp8,5 triliun

Tebusan amnesti pajak 10 September Rp8,5 triliun

Terakata

7:54:00 PM

0 komentar

19:54 WIB | 1.609 Views

Amnesti Pajak. (ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi)

Jakarta (ANTARA News) - Uang tebusan dari hasil program amnesti pajak per tanggal 10 September 2016 sudah terkumpul Rp8,5 triliun dari yang ditargetkan sebesar Rp165 triliun pada akhir periode 31 Maret 2016 atau mencapai progres 5,2 persen dari target.

Berdasarkan data statistik Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang diakses di laman "www.pajak.go.id/statistik-amnesti" di Jakarta, Sabtu pukul 19.00 WIB, komposisi uang tebusan itu terdiri dari deklarasi harta di dalam negeri sebesar Rp274 triliun, deklarasi harta di luar negeri Rp81,6 triliun.

Untuk dana wajib pajak yang kembali ke Indonesia dari luar negeri atau repatriasi sebesar Rp18,6 triliun. Dana repatriasi tersebut masih jauh dari yang ditargetkan pemerintah untuk membawa pulang dana Rp1.000 triliun dari luar negeri pada akhir periode tax amnesty.

Partisipasi program amnesti pajak paling banyak didapat dari wajib pajak orang pribadi non-UMKM sebesar Rp7,17 triliun, badan non-UMKM Rp911 miliar, orang pribadi UMKM Rp430 miliar, dan wajib pajak badan UMKM Rp15,8 miliar.

Sementara total surat pernyataan harta (SPH) yang sudah terdaftar dalam program pengampunan pajak mencapai 47.860 SPH dengan total harta mencapai Rp374,3 triliun.

Data statistik menunjukkan deklarasi harta di luar negeri periode 1-10 September 2016 sudah tiga kali lipat dari pencapaian deklarasi luar negeri di bulan Agustus, yakni Rp60,4 triliun berbanding Rp20,6 triliun. Sedangkan repatriasi dan deklarasi harta luar negeri hampir mencapai perolehan yang sama di bulan Agustus.

Berbagai pengamat ekonomi memperkirakan puncak partisipasi wajib pajak pada program tax amnesty berada di bulan September di mana batas akhir uang tebusan 2 persen.

Namun Bank Indonesia memproyeksikan penerimaan uang tebusan program amnesti pajak secara keseluruhan hanya akan mendapat Rp21 triliun, yang terbagi dari penerimaan Rp18 triliun di tahun 2016 dan Rp3 triliun pada 2017.

Adapun BI memperkirakan dana repatriasi yang akan terkumpul secara keseluruhan hanya Rp180 triliun, jauh dari target sebesar Rp1.000 triliun.

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Darmin: Asumsi pertumbuhan tergantung realisasi amnesti pajak

Darmin: Asumsi pertumbuhan tergantung realisasi amnesti pajak

Terakata

8:00:00 PM

0 komentar

Pewarta: Calvin Basuki

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari) ()

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar 5,1 persen masih tergantung pada realisasi program amnesti pajak.

"Sebetulnya itu bisa sangat tergantung bagaimana amnesti pajak ini berjalan," kata Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat.

Apabila realisasi dari program amnesti pajak dapat berjalan sesuai target, maka ada harapan pertumbuhan ekonomi 2017 mampu melebihi target yang disepakati pemerintah dan DPR.

"Kalau (realisasi amnesti pajak) tidak cukup bagus, ya memang 5,1 persen sudah cukuplah," ucap Darmin.

Asumsi makro pertumbuhan ekonomi 2017 ditetapkan oleh Komisi XI DPR sebesar 5,1 persen, atau turun 0,2 persen dari nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2016.

Sementara itu, hingga 9 September 2016 pukul 17.00 WIB, Direktorat Jenderal Pajak melalui laman amnesti pajaknya mencatat terdapat 45.939 surat pernyataan harta (SPH) dengan uang tebusan amnesti pajak Rp8 triliun atau sekitar 4,8 persen dari target Rp165 triliun.

Komposisi uang tebusan tercatat Rp8 triliun yang terdiri atas orang perorangan non-UMKM sebesar Rp6,71 triliun, orang perorangan UMKM Rp411 miliar, badan non-UMKM Rp866 miliar, dan badan UMKM Rp15,4 miliar.

Sementara itu, komposisi harta hasil repatriasi dan deklarasi tercatat Rp353 triliun yang terdiri atas deklarasi dalam negeri Rp260 triliun, deklarasi luar negeri Rp75,9 triliun, dan repatriasi Rp16,5 triliun.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memperkirakan uang tebusan yang didapat dari program amnesti pajak sebesar Rp21 triliun dari keseluruhan periode, terdiri dari Rp18 triliun pada 2016 dan Rp3 triliun pada 2017.

Dana repatriasi juga diperkirakan akan berada di angka Rp180 triliun, jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.000 triliun.

Darmin cenderung menunggu hasil amnesti pajak sampai akhir periode program pada 31 Maret 2017.

"Kementerian Keuangan perlu putuskan upaya-upaya untuk menghubungi wajib pajak besar. Ini masih jalan, jangan terlalu terburu-buru," ucap dia.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2016