-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Ekspor
Presiden Jokowi bahas peningkatan ekspor minyak sawit ke Rusia

Presiden Jokowi bahas peningkatan ekspor minyak sawit ke Rusia

Pewarta: 
Presiden Jokowi bahas peningkatan ekspor minyak sawit ke Rusia
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Sochi, Rusia  (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo telah membahas upaya peningkatan ekspor minyak sawit Indonesia ke Rusia saat pertemuan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin.

"Untuk perdagangan, kami minta kepada Presiden agar kiriman minyak sawit kita ke Rusia bisa diberikan jalan yang baik, kemudian juga bisa ditingkatkan lagi jumlahnya," kata Jokowi dalam pertemuan pada Rabu petang di rumah kediaman Presiden Putin, Bocharoc Rucey, Sochi.

Menurut Jokowi, total ekspor minyak sawit Indonesia ke Rusia pada 2015 mencapai 480 juta kilo barrel yang memberikan manfaat bagi petani sawit di Indonesia.

Presiden juga memuji hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia yang dibangun sejak 60 tahun lalu.

"Hubungan sejarah panjang kita sejak Presiden Soekarno perlu kita tingkatkan lagi sekarang ini dan saya ingin agar hubungan ekonomi, hubungan politik, hubungan budaya ini juga dikembangkan lagi," jelas Presiden.

Selain itu Jokowi juga menyampaikan kepada Putin bahwa pemerintah Indonesia berniat membeli properti di Kota Moskow sebagai gedung pengganti KBRI yang sedang direnovasi.

Sementara itu, Presiden Putin menyatakan apresiasinya atas pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi termasuk isu internasional.

Presiden Putin juga mengatakan negaranya ingin dapat meningkatkan nilai perdagangan bersama Indonesia.

"Saya harap delegasi Indonesia dapat merasakan keramahan Rusia," tambah Putin.

Presiden Jokowi telah melakukan pertemuan bilateral bersama Presiden Putin di kediaman resmi Presiden Federal Rusia Bocharoc Rucey pada sekitar pukul 18.10 waktu setempat (22.10 WIB) dan berakhir pada sekitar pukul 21.00 waktu setempat.

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Gapki : pajak sawit Prancis berdampak terhadap ekspor

Gapki : pajak sawit Prancis berdampak terhadap ekspor

Pewarta: 
Gapki : pajak sawit Prancis berdampak terhadap ekspor
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) periode 2015-2018 Joko Supriyono (ANTARA FOTO/HO/Arifin)

Jakarta (ANTARA News) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan bahwa rencana Prancis untuk menerapkan pajak tambahan atas minyak sawit sebesar 90 Euro per ton, hanya akan memberikan sedikit dampak terhadap ekspor Indonesia namun hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi.

"Dampak langsung terhadap ekspor tidak besar, akan tetapi ribut dengan Prancis ini akan mempengaruhi negara yang lain. Bagi kami pengenaan tax berapapun besarannya terhadap palm oil merupakan diskriminasi," kata Ketua Umum Gapki, Joko Supriyono, saat melakukan kunjungan ke Kantor Berita Antara di Jakarta, Kamis.
Joko mengatakan, rencana Prancis untuk menarik pungutan tersebut khusus bagi minyak sawit yang tidak memenuhi kriteria kelestarian lingkungan. Namun, menurut Joko ,definisi terkait dengan kriteria kelestarian lingkungan tersebut masih belum jelas.

"Lagi-lagi, non-sustainable itu tidak jelas maksudnya apa. Sebenarnya jika kita lihat regulasi Indonesia itu sudah masuk dalam kriteria kelestarian lingkungan. Jika perusahaan Indonesia sudah mengikuti aturan tersebut maka sudah memenuhi kriteria kelestarian lingkungan," kata Joko.

Selain itu, lanjut Joko, negara lain seperti Rusia juga berencana untuk menetapkan "Import Tax" minyak sawit sebesar 200 dolar Amerika Serikat per ton. 
"Isunya seperti itu, sekarang kita sedang komunikasikan dengan pihak Rusia," kata Joko.

Parlemen Prancis menyetujui pengenaan pajak tambahan atas minyak sawit yang digunakan dalam makanan mulai tahun 2017 mendatang. Tambahan pungutan tersebut bertujuan untuk merefleksikan potensi kerusakan lingkungan oleh perkebunan kelapa sawit dan pajak yang disepakati adalah sebesar 90 Euro atau 102 dolar AS per ton.

Bahkan sebelumnya, pada Undang-Undang Keanekaragaman Hayati yang akan berlaku di awal 2017 tersebut, pemerintah Prancis akan mengenakan pajak atas minyak kelapa sawit dan turunannya sebesar 300 Euro per ton pada 2017. Selanjutnya, pajak tersebut naik menjadi 500 Euro per ton pada 2018, meningkat kembali menjadi 700 Euro per ton pada 2019, dan menjadi 900 Euro per ton pada 2020.

Langkah Prancis tersebut sudah mendapatkan protes dari Indonesia selaku produsen terbesar untuk kelapa sawit. Pemerintah menyatakan bahwa pajak minyak kelapa sawit yang diatur dalam Amandemen No.367 dan diadopsi oleh Majelis Tinggi Legislatif Perancis dianggap melanggar prinsip-prinsip World Trade Organization (WTO) dan General Agreement on Tariff and Trade (GATT) Tahun 1994.

Pajak minyak kelapa sawit yang diatur dalam Amandemen No.367 dan diadopsi oleh Majelis Tinggi Legislatif Perancis pada 21 Januari 2016 tersebut, ditengarai akan melanggar prinsip perlakuan nasional dan nondiskriminasi WTO dan GATT Tahun 1994. 
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Sulut ekspor tepung kelapa ke Angola

Sulut ekspor tepung kelapa ke Angola

Pewarta: 
Sulut ekspor tepung kelapa ke Angola
Ilustrasi-Ekspor Tepung Kelapa (FOTO ANTARA/Jefri Aries)

Manado (ANTARA News) - Provinsi Sulawesi Utara mengekspor puluhan ton produk tepung kelapa ke Angola, menyusul permintaan yang cukup tinggi dari negara di Afrika tersebut.

"Ada sebanyak 26 ton tepung kelapa yang diekspor ke Angola pada awal tahun 2016, dan mampu menghasilkan devisa bagi negara sebesar 40,690 dolar Amerika Serikat," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulut Jenny Karouw, di Manado, Senin.

Jenny mengatakan pengiriman tepung kelapa ke Angola menunjukkan bahwa produk turunan kelapa ini makin diminati masyarakat dunia.

Dia menjelaskan tepung kelapa asal Sulut telah melewati serangkaian uji laboratorium, sehingga pasar internasional menerima produk tersebut.

"Pasar dunia tidak perlu khawatir karena produk Sulut dijamin halal," ujar dia pula.
Perluasan pasar tujuan ekspor tepung kelapa ke Angola semakin membuat produk ini dikenal masyarakat dunia, dan diharapkan akan semakin meningkat karena mampu meraup devisa yang cukup besar, katanya lagi.

Republik Angola adalah sebuah negara yang terletak di Afrika bagian barat daya. Angola berbatasan dengan Namibia, Republik Demokratik Kongo, Zambia, dan Samudra Atlantik.

Luas wilayah Angola hampir dua kali luas pulau Borneo, menempati peringkat ke-22 sedunia (setelah Niger dan sebelum Mali).

Negara ini merupakan salah satu produsen kopi utama di dunia dan termasuk negara terkaya di Afrika berkat sumber alamnya, terutama bijih besi, intan, dan tembaga.
Dengan semakin terbukanya pasar ekspor ke Afrika, diharapkan kinerja ekspor Sulut akan semakin meningkat.

"Memang tepung kelapa merupakan produk yang paling laris di pasar internasional, dan kami akan berusaha mempertahankan kualitas dan kuantitasnya," kata dia pula.

Pemerintah berharap pengekspor Sulut dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Legislator: ekspor mineral mentah rusak iklim investasi

Legislator: ekspor mineral mentah rusak iklim investasi

Pewarta: 

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto meminta pemerintah tidak membuka kembali izin ekspor mineral mentah karena akan merusak iklim investasi yang sudah berjalan cukup baik.

"Menjadi kemunduran kalau pemerintah mengizinkan kembali ekspor mineral mentah," katanya di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, pembukaan kembali ekspor mineral mentah bakal menimbulkan ketidakpastian investasi dan menimbulkan kerugian pada perusahaan yang sudah membangun pabrik pengolahan mineral (smelter).

Dito juga mengatakan, bahwa sesuai amanat UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), kebijakan larangan ekspor mineral mentah merupakan upaya menjamin berjalannya program hilirisasi atau peningkatan nilai tambah, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian nasional.

"Program hilirisasi merupakan upaya untuk menghilangkan ekspor tanah air (ore) yang sebelumnya dilakukan. Negara-negara lain pun juga melakukan kebijakan hilirisasi," kata politisi senior Partai Golkar tersebut.

Ia melanjutkan, ekspor bijih mineral mentah atau "tanah air" itu hanya menguntungkan negara-negara pengimpor yang selanjutnya menikmati hasil nilai tambahnya.

"Alasan harga komoditas tambang yang turun tidak berarti mengubah UU Minerba, yang sudah jelas melarang ekspor mineral mentah," ujarnya.
Dito juga menyayangkan pernyataan pemerintah yang mengatakan seolah-olah Komisi VII DPR sudah memberi persetujuan ekspor mineral mentah tersebut.

"Kalau ada pribadi Anggota Komisi VII DPR yang menyatakan perlunya dibuka kembali ekspor mineral mentah, jangan dijadikan poin bahwa kami secara institusi setuju soal itu. Pejabat pemerintah mesti hati-hati jika memberikan statement," katanya.
Ia juga yakin Komisi VII DPR tidak akan meminta pemerintah untuk membuka kembali ekspor mineral mentah.

"UU boleh saja direvisi, tapi tidak mengubah aturan pelarangan ekspor mineral mentah," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah mewacanakan pembukaan kembali ekspor mineral mentah dengan alasan menyelamatkan perusahaan tambang dan meningkatkan penerimaan negara.
Rencana membuka kembali ekspor mineral mentah tersebut akan dilakukan melalui mekanisme revisi UU Minerba yang akan dibahas bersama DPR. 
Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Wapres Kalla nyatakan perbaikan ekspor untuk tingkatkan cadangan devisa

Wapres Kalla nyatakan perbaikan ekspor untuk tingkatkan cadangan devisa

Pewarta: 
Wapres Kalla nyatakan perbaikan ekspor untuk tingkatkan cadangan devisa
Wapres Jusuf Kalla (ANTARA FOTO/R. Rekotomo)

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah akan berupaya meningkatkan cadangan devisa negara, salah satunya dengan memperbaiki peraturan ekspor.
"Ekspor kita kan memang sedang menurun, jadi nanti kita perbaikilah bagaimana supaya ekspor itu devisanya harus masuk (ke dalam negeri)," kata Wapres di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan penurunan cadangan devisa negara yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang membayar hutangnya.

"Memang biasanya awal tahun atau akhir tahun itu sebenarnya banyak perusahaan yang mau bayar hutang. Atau juga Pemerintah ingin menyelesaikan transaksi dengan luar negeri," jelasnya.
Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa pada akhir Januari 2016 turun 3,8 miliar dolar AS menjadi 102,1 miliar dolar AS dari nilai 105,9 miliar dolar AS pada akhir Desember 2015.

"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan devisa, antara lain untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah, termasuk pembayaran pokok dan bunga global bond yang jatuh tempo," kata Direktur Departemen Komunikasi BI Arbonas Hutabarat.

Posisi cadangan devisa per akhir Januari 2016 tersebut masih cukup membiayai 7,5 bulan impor atau 7,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Sebelumnya, posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2015 sempat meningkat signifikan sebesar 5,7 miliar dolar AS dibandingkan posisi akhir November 2015 sebesar 100,2 miliar dolar AS.
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Back To Top