-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Prasetiya Mulya paling siap hadapi MEA

Prasetiya Mulya paling siap hadapi MEA

Prasetiya Mulya paling siap hadapi MEA
Ilustrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam tatanan global. (ttrweekly.com)

Jakarta (ANTARA News) - Dekan Sekolah Bisnis dan Ekonomi Prasetiya Mulya Prof Agus W Soehadi PhD menyatakan optimistis sekolah tinggi yang dipimpinnya telah siap menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Dibanding sekolah bisnis sejenis di Tanah Air, Prasetiya Mulya bahkan paling siap berkiprah di era MEA, karena lulusannya telah dibekali ilmu dan wawasan serta praktek berwiraswasta, menjadi pemimpin, atau peneliti bisnis yang kompetitif dan profesional," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut Agus, MEA yang sudah berlaku efektif sejak awal 2016 menuntut adanya kesiapan sumberdaya manusia yang kompetitif dan berdaya saing, dan Prasetiya Mulya sudah sejak lama mempersiapkan sumberdaya manusia seperti itu.

Prasetiya Mulya, lanjutnya, bertujuan mendidik mahasiswanya agar dapat memberikan pengaruh bagi industri dan masyarakat dengan belajar bagaimana mengelola bisnis dengan baik dan berhasil menciptakan produk-produk dengan kualitas yang lebih tinggi.

"Para mahasiswa kami juga belajar dari pengenalan terhadap pasar lokal dan regional, sehingga ketika lulus, mereka sudah berdaya saing dan profesional," kata Dekan dari salah satu sekolah bisnis terkemuka di Indonesia itu. 

Dalam hubungan ini Customer Relations Director, Iwan Kahfi MBA mengemukakan, jumlah alumni Prasetiya Mulya telah mencapai lebih dari 5.000 orang. Sebanyak 40 persennya menjadi direktur di berbagai perusahaan terkemuka, 10 sampai 15 persen bekerja di perusahaan multi nasional, dan sisanya menjadi pengusaha.

Pada kesempatan yang sama Ketua Yayasan Prasetiya Mulya Prof Dr Djisman Simandjuntak mengemukakan, alumni Sekolah Bisnis Prasetiya Mulya telah siap bersaing dengan alumni sekolah bisnis lainnya di dalam negeri, bahkan juga di negara-negara ASEAN lainnya.

"Tapi sebenarnya di dalam negeri sendiri kesempatan masih terbuka luas. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan MEA, apalagi orang Indonesia lebih senang bekerja di dalam negeri sendiri," kata Profesor di bidang ekonomi bisnis tersebut. 

Sementara itu Ketua Pelaksana Pendirian Universitas Prasetiya Mulya Prof Djoko Wintoro PhD menambahkan, saat ini terdapat tiga program yang dikelola Sekolah Bisnis dan Ekonomi Prasetiya Mulya, yakni Program Magister Manajemen, Program Sarjana Manajemen, dan Program Sarjana Akuntansi.

Terkait akan diresmikannya Universitas Prasetiya Mulya pada 17 Maret 2016, perguruan tinggi itu akan membuka Program Studi Software Engineering, Computer Engineering, Cultural Tourism, Food Technology, Energy Engineering, Business Economics, Product Design Engineering, dan International Business Law. 
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Menkumham ajak tingkatkan inovasi hadapi MEA

Menkumham ajak tingkatkan inovasi hadapi MEA

Menkumham ajak tingkatkan inovasi hadapi MEA
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

"Pada era MEA ini, kita perlu mempercepat kinerja melalui pembaharuan dalam melakukan tugas yang diberikan," katanya dalam Rapat Kerja Kemkumham 2016 yang dilaksanakan di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu.

Yasonna menjelaskan inovasi itu perlu segera dimulai dari para pemimpin di kantor pusat maupun kantor wilayah Kemkumham yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Para pemimpin tidak boleh lupa untuk terus mengembangkan kapasitasnya, seperti berwawasan global, mampu membangun jaringan, dan terus meningkatkan kemampuan bahasa asing serta profesionalitas," katanya lagi.

Peningkatan kemampuan pemimpin, lanjutnya, berpeluang menghadirkan sejumlah kreativitas dan dapat memacu kinerja, sehingga kemudian terdapat dorongan untuk berkompetisi yang arahnya untuk mendapatkan prestasi.

"Nanti tidak ada lagi keluhan mengenai kekurangan sumber daya manusia yang tersedia, sehingga kemudian harus tercipta adalah percepatan pelayanan masyarakat, pencatatan administrasi dan pendampingan pembuatan produk hukum di daerah," ujar Menkumham itu lagi.

Selain itu, ujar Yasonna, pemanfaatan teknologi juga tidak kalah penting untuk memetakan peluang dan tantangan kinerja Kemkumham dalam menghadapi MEA.

Menurutnya, penerapan MEA berpeluang menghadirkan berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, sehingga kementeriannya berada pada posisi penting untuk mengawasi potensi tersebut.
Karena itu, ia menegaskan bahwa yang perlu dilakukan instansinya saat ini adalah memperbanyak aksi, agar lompatan yang dirancang pada Raker 2016 ini tidak menjadi omongan semata.

"Saya tekankan juga yang tidak boleh dilupakan adalah penyuluhan dan penyadaran hukum kepada masyarakat, karena kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh seberapa besar kesadaran hukum masyarakatnya," ujar Yasonna pula
.
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Presiden: Indonesia kejar ketertinggalan hadapi MEA

Presiden: Indonesia kejar ketertinggalan hadapi MEA

Presiden: Indonesia kejar ketertinggalan hadapi MEA
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

"Tidak ada kata lain, harus kerja keras dalam memperbaiki dan membenahi apa yang masih kurang," kata Presiden saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta, Minggu.

Presiden mengatakan semua negara memiliki kekhawatiran yang sama mengenai apa yang akan terjadi saat pemberlakuan MEA.

"Mereka takut produk Indonesia akan membanjiri negara mereka. Oleh sebab itu di antara kita takut dan khawatir, mereka takut, kenapa kita ikut-ikutan takut seharusnya kita percaya diri meski banyak yang harus dibenahi tapi kita bisa bersaing," tegasnya.

Beberapa upaya mengejar ketertinggalan Indonesia dalam menghadapi MEA, antara lain dengan membenahi infrastruktur berupa pelabuhan dan bandara.

Presiden juga mengatakan pembangunan di Indonesia 2016 ini akan memberikan perhatian pada Indonesia bagian Timur.

Dengan alokasi anggaran yang berlipat dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah ingin adanya keseimbangan hasil pembangunan di seluruh wilayah.

"Memang kita ingin berdaulat berdikari dan berkepribadian, kalau itu saya anggap benar dan memang benar tidak ada tidak berani pasti akan saya lakukan," kata Jokowi.

Editor: Heppy Ratna
COPYRIGHT © ANTARA 2016
HKI lindungi inovasi IKM hadapi MEA

HKI lindungi inovasi IKM hadapi MEA

HKI lindungi inovasi IKM hadapi MEA
Ketua Perkumpulan Industri Kecil-Menengah Komponen Otomotif (PIKO) Rosalina Faried mengatakan sertifikat HKI penting hadapi MEA di Bogor, Jumat. (ANTARA News/Sella Panduarsa Gareta)


"Dalam menghadapi MEA, IKM perlu mendaftarkan inovasi mereka ke HKI. Karena banyak IKM yang membuat inovasi dan kreativitas dari produk mereka," kata Ketua Perkumpulan IKM Komponen Otomotif Indonesia (PIKKO) Rosalina Faried di Bogor, Jumat.

Menurut Rosa, mulai dari nama produk, kemasan produk hingga teknologi produk yang dikembangkan sendiri oleh IKM seyogianya memiliki sertifikat HKI.

Dengan datangnya, tambah Rosa, potensi penjiplakan pada produk yang dihasilkan IKM sangat tinggi, sehingga HKI dapat melindungi hak intelektual tersebut secara hukum.

"Pemegang paten juga akan mendapat royalti apabila produk atau namanya digunakan pihak lain. Ini juga menguntungkan," ujarnya.

Untuk IKM komponen sendiri, lanjut Rosa, saat ini masih dalam tahap sosialisasi, sehingga belum banyak yang mempedulikan hal tersebut.

"Apalagi kalau di IKM itu kadang direktur merangkap teknisi juga, keuangan juga. Jadi, waktu untuk mengurus hal-hal seperti ini belum diprioritaskan," ujar Rosa.

Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © ANTARA 2015
HKI lindungi inovasi IKM hadapi MEA

HKI lindungi inovasi IKM hadapi MEA

HKI lindungi inovasi IKM hadapi MEA
Ketua Perkumpulan Industri Kecil-Menengah Komponen Otomotif (PIKO) Rosalina Faried mengatakan sertifikat HKI penting hadapi MEA di Bogor, Jumat. (ANTARA News/Sella Panduarsa Gareta)


"Dalam menghadapi MEA, IKM perlu mendaftarkan inovasi mereka ke HKI. Karena banyak IKM yang membuat inovasi dan kreativitas dari produk mereka," kata Ketua Perkumpulan IKM Komponen Otomotif Indonesia (PIKKO) Rosalina Faried di Bogor, Jumat.

Menurut Rosa, mulai dari nama produk, kemasan produk hingga teknologi produk yang dikembangkan sendiri oleh IKM seyogianya memiliki sertifikat HKI.

Dengan datangnya, tambah Rosa, potensi penjiplakan pada produk yang dihasilkan IKM sangat tinggi, sehingga HKI dapat melindungi hak intelektual tersebut secara hukum.

"Pemegang paten juga akan mendapat royalti apabila produk atau namanya digunakan pihak lain. Ini juga menguntungkan," ujarnya.

Untuk IKM komponen sendiri, lanjut Rosa, saat ini masih dalam tahap sosialisasi, sehingga belum banyak yang mempedulikan hal tersebut.

"Apalagi kalau di IKM itu kadang direktur merangkap teknisi juga, keuangan juga. Jadi, waktu untuk mengurus hal-hal seperti ini belum diprioritaskan," ujar Rosa.

Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Back To Top