-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Hambalang
Tim pakar lakukan audit teknis Hambalang

Tim pakar lakukan audit teknis Hambalang

Pewarta: 
Tim pakar lakukan audit teknis Hambalang
Dokumentasi--Kelanjutan Proyek Hambalang. Kondisi bangunan Wisma Atlet yang terbengkalai di Bukit Hambalang, Citeureup, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Rabu (30/3). Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) memperkirakan kelanjutan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang baru dapat dilanjutkan pada 2017 mendatang. (ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya)

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian PUPR bersama tim pakar telah melakukan audit teknis proyek pembangunan sarana prasarana Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto melalui keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan tim pakar tersebut nanti yang akan menyusun rekomendasi teknis bangunan P3SON, termasuk kualitas pekerjaan serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
"Tentunya dari sini nanti akan kami buat rekomendasi dan hasilnya akan kami laporkan kepada Menteri Basuki, selanjutnya rekomendasi tersebut akan dilaporkan ke Presiden," ujar dia.

Tim pakar yang terlibat di antaranya Ahli Geologi Teknik UI Paulus Kurniawan, Ahli Geologi Teknik ITB Mansyur Irsam, Ahli Struktur Bangunan UGM Bambang Suhendro, Ahli Struktur Bangunan ITB Bambang Budiono, Ahli Struktur Bangunan ITB Derajat Wijayanto dan Ahli Kebencanaan Surono.

Audit teknis yang dilaksanakan oleh Balitbang Kementerian PUPR dan tim pakar itu untuk memeriksa labilitas tanah dan juga struktur bangunan seperti pondasi maupun besi kerangka bangunan.

Kementerian PUPR melakukan audit teknis terhadap proyek pembangunan yang terhenti tersebut atas perintah Presiden Joko Widodo, untuk memastikan layak tidaknya proyek itu untuk dilanjutkan.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono mengatakan nasib proyek P3SON Hambalang akan diputuskan kira-kira dalam sebulan.

Basuki mengatakan ada sejumlah arahan Presiden Jokowi yang harus menjadi perhatian dalam kaitannya dengan proyek Hambalang.

"BPKP mengaudit secara menyeluruh dulu finansialnya, sementara Pekerjaan Umum, saya sudah membentuk tim dengan membawa pakar-pakar ITB dan UGM," tuturnya.
Ia menuturkan hasil audit teknik gedung serta kondisi geologis selanjutnya akan dibawa ke sidang kabinet untuk menjadi pertimbangan bersama masukan-masukan lain sebelum diputuskan.
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Hambalang dan politik senyap Jokowi

Hambalang dan politik senyap Jokowi

Oleh 
Hambalang dan politik senyap Jokowi
Pengamat Politik dan Dewan Pengawas LKBN ANTARA, Bonny Hargens (ANTARA News/Grafis)

Jakarta (ANTARA News) - "Yang dulu mendukung Jokowi tidak dengan dasar nilai yang jelas, akan dengan mudah sekarang terbawa arus untuk memaki-maki Jokowi," kata Asep Abro Ruhyat (12/3/2016), aktivis pro demokrasi, tinggal di Berlin, Jerman.

Seperti penyanyi kondang, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengadakan "Tour de Java". Ketika mampir di Jawa Tengah, tepatnya di Pati (16/3/2016), ia melontarkan kritik terhadap politik infrastruktur Jokowi. 

Bagi Yudhoyono, pemerintah mestinya tidak menguras anggaran untuk infrastruktur di tengah cuaca ekonomi yang melesu. Meskipun Yudhoyono tidak menjelaskan mazhab pembangunan macam apa yang mau diusulkan, yang barang kali gagal diwujudkan selama 10 tahun beliau menjadi presiden sehingga Jokowi perlu mengimplementasikannya.

Di waktu yang sama dengan tur itu, tiba-tiba Presiden Jokowi berkunjung ke Hambalang, pusat pelatihan olahraga di Bogor, Jawa Barat. 

Apa maksud kunjungan Jokowi? Orang-orang Istana menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara kunjungan Jokowi dengan korupsi politik di Hambalang yang melibatkan banyak kader dari partai berkuasa di masa lalu.

Sebagai pernyataan politik, itu benar. Politik tidak pernah vulgar dalam menyatakan pesannya.

Tetapi bagi kita, setidaknya bagi saya, Hambalang lebih dari sekadar nama. Hambalang adalah sebuah warisan cerita. Sebuah cerita tentang rekayasa berjamaah melalui kebijakan legal untuk memperkaya kelompok tertentu.
Bagi para ahli politik, terutama yang mendalami korupsi politik, Hambalang adalah sebuah titik balik yang penting dalam genealogi korupsi. Kalau dulu, korupsi politik dilakukan secara vulgar, sekarang korupsi dilakukan secara halus, samar, dan nyaris tak kelihatan.

Modus operandinya melalui kebijakan legal.Prosedurnya formal dan tidak menyalahi peraturan hukum manapun.
Namun, dalam praktik, kebijakan itu diarahkan untuk memperkaya segelintir orang atau kelompok tertentu. Legalisasi korupsi melalui kebijakan ini adalah pesan yang paling mahal dari kasus Hambalang. Persis karakter korupsi macam inilah yang disebut "era baru korupsi politik" oleh Gail Collins (2013).

Kalau kasus ini bisa dituntaskan, dalam pengertian semua orang yang diuntungkan oleh proyek ini diborgol, terutama mereka yang berada pada pusat kekuasaan, maka kasus Hambalang bisa sangat berguna untuk memahami karakter korupsi politik modern.

Bahwa korupsi ternyata tidak hanya karena haus dan lapar, tetapi juga karena kepatuhan terhadap otoritas.
Eksperimen Milgram (1963) telah membuktikan bahwa rasa takut terhadap otoritas melemahkan subjektivitas individual dalam diri seseorang, sehingga ia melakukan apa yang dikehendaki oleh otoritas.
Meskipun para ahli etika sosial mengkritisi proses penelitian yang dilakukan Milgram karena dianggap melukai subjek penelitian dalam pelaksanaannya, eksperimen Milgram membenarkan karakter hubungan kekuasaan.
Dalam banyak kasus korupsi politik di Indonesia, kepatuhan terhadap perintah partai adalah alasan umum, meskipun selalu ada peluang di mana pelaku bertindak untuk diri dan kelompok lain di luar partai.

Dalam konteks ini, tidak salah kalau kita perlu membaca Nazarudin dalam skema sistem yang lebih luas. Ia adalah pion yang bekerja untuk sebuah subsistem yang samar, yang di dalamnya bos adalah raja yang harus dikenyangkan.
Siapa bos yang dimaksud? Jawaban atas pertanyaan ini bukan poin kita di sini. Hal yang mau dikatakan adalah bahwa korupsi politik tidak pernah berujung pada kepentingan satu orang. Ia adalah kerja sistem.

Dalam kasus Hambalang, Nazarudin, Angelina Sondakh, dan Anas Urbaningrum sudah dirompi kuningkan oleh KPK. Apakah hanya mereka yang diuntungkan? Konon, ada petinggi Partai Demokrat yang juga terlibat dalam kasus itu. Wallaahu alam!
Angelina Sondakh pernah bersaksi di depan pengadilan pada tanggal 6 Januari 2016 dan diberitakan oleh hampir semua media massa, bahwa 20 persen jatah proyek APBN ketika itu dialokasikan untuk kepentingan partai yang bersangkutan. Wallaahu alam!

Kalau Prof William Liddle dari Amerika Serikat pernah bilang, Indonesia bangsa yang gampang lupa, maka boleh saja kita berinterpretasi bahwa kunjungan Jokowi ke Hambalang adalah politik senyap yang menghidupkan ingatan kolektif kita. 
Ingatan tentang pentingnya membangun negara dengan jujur, bersih, berani, dan tegas supaya korupsi politik tidak lagi membunuh peradaban dan anak bangsa ini.

Pemimpin yang santun dan populis adalah pemimpin yang sederhana, jujur, bersih, rendah hati, dan selalu berpihak batin dan fisik kepada rakyat. Politik santun tak bermakna apa-apa kalau pemimpinnya selalu ragu, hidup mewah, dan cenderung rakus. Kita beruntung, Jokowi kebalikan dari itu semua!

*) Penulis adalah pengamat politik dan Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara. Email: redaksi@bonihargens.com


(A041)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Nazaruddin: Hambalang jangan disia-siakan

Nazaruddin: Hambalang jangan disia-siakan

Pewarta: 
Nazaruddin: Hambalang jangan disia-siakan
Dokumentasi mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, M Nazaruddin (kiri), saat sidang perkara dugaan tindak pidana pencucian uang APBN 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (2/3). Dia adalah penguak pertama soal Proyek Hambalang. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mendukung rencana pemerintah melanjutkan pembangunan kompleks Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, di Sentul, Jawa Barat.

"Saya rasa itulah yang terbaik kalau mau dibangun kembali," kata Nazaruddin, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu.

P3SON Hambalang diketahui merugikan keuangan negara hingga Rp 464,391 miliar.

Nazaruddin sudah dipidana tujuh tahun perkara suap Wisma Atlet SEA Games XXVI Palembang itu, dan menjadi orang pertama yang mengungkapkan kasus skandal korupsi Hambalang.
"Niatnyanya baik untuk kemajuan olahraga, uang negara sudah dikeluarkan kalau disia-siakan sangat sayang. Itu uang rakyat harus dimanfaatkan. Prinsipnya siapa pun pemerintah harus melanjutkan program itu uang negara sudah dikeluarkan sayangkan asetnya rusak," kata Nazaruddin.

Namun Nazar pun kembali melempar tanggung jawab kepada mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Yang terakhir ini malah pernah berujar rela digantung di Monas jika terbukti terlibat.

"Tanya ke Mas Anas. Inisiatifnya semua Mas Anas. Semuanya ada Mas Anas. Terus tanya macem mana komitmen soal di Monas," ungkap Nazaruddin.

Nazaruddin pun mengaku ada beberapa pihak yang seharusnya juga dimintai pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi perkara itu.
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Presiden minta BPKP audit menyeluruh Hambalang

Presiden minta BPKP audit menyeluruh Hambalang

Pewarta: 
Presiden minta BPKP audit menyeluruh Hambalang
Presiden Tinjau Proyek Hambalang Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menpora Imam Nahrawi (tengah), Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kiri) meninjau lokasi Proyek Wisma Atlet di Bukit Hambalang, Kab.Bogor Jawa Barat, Jumat (18/3). (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Jakarta (ANTARA News) - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit menyeluruh terhadap Proyek Hambalang.

Johan Budi ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin menyebutkan audit menyeluruh BPKP merupakan satu dari tiga tahap sebelum memutuskan apakah proyek itu dilanjutkan atau tidak.

Tahapan lainnya adalah memerintahkan kepada Menteri PUPR untuk mengkaji lebih lanjut baik dari segi topografi maupun dari segi bangunannya.

"Pemerintah juga akan membahas masalah Proyek Hambalang dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan dengan mengundang berbagai pihak," kata Johan Budi.
Ia menyebutkan dalam proyek tersebut juga ada pengadaan peralatan yang sekarang dalam penyelidikan atau penyidikan oleh Kejaksaan Agung.

"Setelah itu baru diputuskan akan dilanjutkan atau tidak, jadi ada tahapannya. Poin penting yang disampaikan adalah jangan sampai ada aset negara yang nilainya begitu besar terbengkalai," katanya.

Menurut dia, aset itu harus diselamatkan apakah nanti digunakan untuk wisma atlet yang sedang dibutuhkan atau keperluan lain yang akan tergantung pada hasil kajian Kementerian PUPR dan BPKP.

Sementara itu mengenai keterkaitan dengan mantan Presiden SBY atas kunjungan Presiden Jokowi ke Hambalang, Johan mengatakan kunjungan Presiden Jokowi meninjau Proyek Hambalang semata terkait upaya menyelamatkan aset negara.

"Kunjungan itu sudah digagas jauh sebelum adanya Tour de Java, sebelum kunjungan kemarin itu, dua minggu sebelumnya presiden sudah meminta Menpora untuk mencari tahu situasi terkini Proyek Hambalang," kata Johan.
Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Presiden kunjungi P3SON Hambalang

Presiden kunjungi P3SON Hambalang

Pewarta: 
Presiden kunjungi P3SON Hambalang
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

Sentul, Jawa Barat (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Sentul, Jawa Barat untuk meninjau kondisi fasilitas yang tertunda pembangunannya.
Dalam kunjungan tersebut Presiden didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi dan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB dan segera melihat sejumlah fasilitas yang pembangunannya terbengkalai.

Sebelumnya, Menpora mengatakan tidak ada lembaga yang melarang kelanjutan pembangunan Komplek Hambalang. Kendati demikian, Nachrawi menjelaskan untuk melanjutkan pembangunan perlu melalui kajian seluruh pihak terkait.
Pembangunan proyek sarana prasarana Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P2SON) di Hambalang tahun anggaran 2010-2012 yang dilakukan di atas tanah seluas 32 hektar, mangkrak akibat kasus korupsi.

Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan kawasan tersebut sebesar Rp1,2 triliun. Hingga saat ini, kondisi komplek tersebut tidak terurus.

Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Back To Top