Luar biasa, BPK periksa keuangan badan atom dunia IAEA

Luar biasa, BPK periksa keuangan badan atom dunia IAEA

Terakata

3:23:00 PM

0 komentar

Pewarta: Agus Salim

Ilustrasi IAEA (npsglobal.org)

 

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) terpilih dan ditetapkan sebagai pemeriksa eksternal Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) periode 2016-2017.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK R Yudi Ramdan Budiman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyebutkan keputusan itu adalah hasil Sidang Umum ke-59 IAEA di Wina, Austria pada 17 September 2015.

Sidang Umum IAEA ini selain dihadiri Kepala Perwakilan Tetap RI di Wina, juga dihadiri delegasi Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) serta delegasi BPK yang dipimpin anggota VI BPK Prof Bahrullah Akbar.

Dalam sidang itu, Bahrullah mendapat kesempatan mewakili pemerintah Indonesia menyampaikan pidato di depan 164 wakil negara anggota IAEA.

Bahrullah berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan IAEA kepada Indonesia dan menjanjikan hasil pemeriksaan berkualitas tinggi atas laporan keuangan IAEA.

IAEA adalah sebuah organisasi independen yang didirikan pada 29 Juli 1957 dengan tujuan mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai serta menangkal penggunaannya untuk keperluan militer.

IAEA berfungsi sebagai forum antarpemerintah untuk kerjasama ilmiah dan teknis dalam penggunaan teknologi nuklir dan tenaga nuklir secara damai di seluruh dunia.

Kantor pusat IAEA berada di Wina, Austria, sedangkan jumlah anggotanya 164 negara.

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2015

Indonesia dorong aplikasi nuklir damai di bawah IAEA

Indonesia dorong aplikasi nuklir damai di bawah IAEA

Terakata

6:17:00 AM

0 komentar

Pewarta: Zeynita Gibbons

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) (REUTERS/Leonharad Foeger)

 

London (ANTARA News) - Indonesia mendorong penguatan kerja sama internasional di bidang keselamatan dan keamanan nuklir, serta aplikasi teknologi nuklir untuk maksud damai dalam kerangka Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA.

Minister Counsellor KBRI/PTRI Wina Dody Kusumonegoro kepada Antara London, Jumat, mengatakan dorongan tersebut disampaikan Duta Besar RI untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di Wina Rachmat Budiman pada Sidang Dewan Gubernur IAEA di Wina, Austria, pada 7-11 September 2015.

Sebagai Ketua Delegasi Indonesia, Dubes Rachmat Budiman juga menegaskan komitmen Indonesia untuk membantu negara-negara berkembang lainnya di kawasan Asia Pasifik, dan Afrika, khususnya di bidang aplikasi teknologi nuklir dalam berbagai bidang pembangunan.

Di bidang keselamatan nuklir, Dubes Rachmat Budiman menyampaikan apresiasi atas beberapa kerja sama antara Indonesia dan IAEA dalam rangka pengembangan infrastruktur dan penguatan budaya keselamatan nuklir.
Indonesia mempunyai catatan keselamatan dan keamanan nuklir yang baik, namun pengembangan kapasitas di bidang tersebut merupakan suatu yang harus dilakukan secara berlanjut untuk menjawab tantangan perkembangan dan pemanfaatan teknologi nuklir yang semakin luas.

Hal itu, katanya, juga menjadi semakin penting mengingat rencana Indonesia untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pada masa yang akan datang.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan IAEA, antara lain Site and External Events Design (SEED) dalam bentuk pelatihan mengenai "safety review simulation", rencana pengiriman SEED review mission oleh IAEA ke Indonesia.

Selain itu lokakarya tentang "safety culture self-assessment", maupun berbagai kerja sama dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur regulasi di bidang ketenaganukliran.
Pascakecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir di Jepang, keselamatan nuklir menjadi isu sensitif. Dalam hal itu, masyarakat internasional terus melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan standar keselamatan nuklir di seluruh dunia.

Dubes Rachmat Budiman menyambut baik upaya IAEA untuk membantu negara-negara anggotanya memperkuat kapasitas nasional di bidang keamanan nuklir. Berbagai program dukungan IAEA kepada negara anggota, antara lain Integrated Nuclear Security Support Plans (INSSP) dan implementasi Nuclear Security Plan 2014-2017.

Keamanan nuklir merupakan isu penting untuk menjaga agar semua material nuklir tetap berada dalam pengawasan badan nasional terkait serta menghindari kemungkinan pencurian material dan teknologi nuklir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada kesempatan itu, Indonesia menerima kunjungan tim International Physical Protection Advisory Service (IPPAS) untuk melakukan penilaian dan kajian terhadap infrastruktur pengamanan fisik fasilitas nuklir di Indonesia.

Indonesia merupakan negara pertama yang menyelenggarakan "regional school on nuclear security" pada Oktober 2014. Kegiatan tersebut dihadiri 36 peserta dari 11 negara di kawasan Asia dan Pasifik.

Dubes Rachmat Budiman mengatakan Indonesia memiliki keunggulan di bidang aplikasi teknologi nuklir untuk maksud damai, khususnya di bidang pertanian, yang diakui masyarakat internasional melalui pemberian penghargaan Outstanding Achievement Award di bidang pemuliaan tanaman (mutation breeding).

Dengan keunggulan tersebut, Indonesia siap membantu negara berkembang lainnya melalui skema kerja sama Peaceful Uses Initiative (PUI) di bidang pemuliaan tanaman, khususnya negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik.

Melalui skema PUI tersebut, Indonesia menyediakan keahlian yang dimiliki, sedangkan pendanaan kerja sama diharapkan diperoleh dari negara-negara donor lainnya.

Indonesia juga menyampaikan kesiapannya untuk menggalang kerja sama tingkat regional, khususnya melalui laboratorium milik Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) yang telah ditetapkan sebagai IAEA Collaborating Center for Industrial Applications of Nuclear Technology.

Sidang Dewan Gubernur IAEA itu merupakan sidang yang khusus diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan Konferensi Umum (General Conference) IAEA dimulai 14 September mendatang di Wina, Austria.

Partisipasi Indonesia dalam konferensi tersebut memiliki arti strategis untuk menyuarakan kepentingan Indonesia dalam program-program IAEA dan dalam rangka menggalang kerja sama dan kemitraan dengan negara-negara anggota IAEA untuk mendukung berbagai program pengembangan dan pemanfaatan iptek nuklir di Tanah Air.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2015

IAEA tak boleh ungkapkan data rahasia kepada senat Amerika Serikat

IAEA tak boleh ungkapkan data rahasia kepada senat Amerika Serikat

Terakata

11:39:00 AM

0 komentar

... kesepakatan antara satu negara dan badan PBB, yang dirahasiakan, bagaimanapun juga tak bisa disebarkan ke negara lain...

Teheran (ANTARA News - Seorang pejabat Iran pada Sabtu (1/8) mendesak Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) agar menahan diri dari membocorkan informasi rahasia mengenai perkembangan baru-baru ini antara Iran dan pengawas nuklir PBB itu.

Dalam beberapa hari ke depan, Direktur Jenderal IAEA, Yukia Amano, dijadwalkan berkunjung ke Washington.

Amano diundang anggota Komite Senat Amerika Serikat mengenai Hubungan Luar Negeri untuk mengunjungi Washington pekan depan guna membicarakan peran IAEA dalam mengabsahkan dan memantau kegiatan yang berkaitan dengan nuklir di Iran.

Pengungkapan kesepakatan rahasia kepada Senat Amerika Serikat akan memiliki dampak, kata Reza Najafi, Duta Besar Iran untuk IAEA, yang dikutip Press TV pada Sabtu.

"Tentu saja, kesepakatan antara satu negara dan badan PBB, yang dirahasiakan, bagaimanapun juga tak bisa disebarkan ke negara lain," kata Najafi.

Iran dan IAEA belum lama ini menandatangani peta jalan di Ibu Kota Austria, Wina, untuk memberi penjelasan mengenai masalah masa lalu dan saat ini berkaitan dengan program nuklir Iran pada pertengahan Desember.

Teks rahasia antara Iran dan IAEA bahkan belum diberikan kepada pemerintah AS dan juga tak bisa diberikan kepada Senat, kata Najafi sebagaimana dikutip.

Amano telah mengatakan peta jalan itu "menetapkan rangkaian kegiatan yang jelas dalam beberapa bulan mendatang, termasuk ketentuan bagi Iran untuk memberi penjelasan berkaitan dengan masalah utama".

Peta jalan tersebut memungkinkan IAEA untuk "mengeluarkan laporan yang menetapkan penilaian akhir IAEA mengenai kemungkinan dimensi militer pada program nuklir Iran, untuk ditindak-lanjuti oleh Dewan Gubernur IAEA paling lambat pada 15 Desember 2015", katanya.

Iran dan Kelompok P5+1 --Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, dan Rusia ditambah Jerman-- mencapai kesepakatan pada 14 Juli guna menyelesaikan program nuklir sensitif Iran.

Berdasarkan Rencana Aksi Menyeluruh Gabungan (JCPOA), batas besar diberlakukan atas kegiatan nuklir Iran sebagai imbalan bagi pencabutan sanksi barat dan internasional yang berkaitan dengan program nuklir Iran. Pelaksanaan kesepakatan tersebut sangat tergantung atas laporan IAEA pada Desember mengenai Iran.

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © ANTARA 2015