-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Indonesia gelar pelatihan penanganan bencana alam ASEAN

Indonesia gelar pelatihan penanganan bencana alam ASEAN

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia menyampaikan rencana menjadi tuan rumah pelatihan internasional mengenai aksi cepat tanggap penanganan bencana alam bagi personel kunci yang akan dilaksanakan di Ambon pada November 2016.

Rencana tersebut disampaikan pada pertemuan konsultatif gabungan (Joint Consultative Meeting) di Viantiane, Laos pada Jumat, demikian siaran pers dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Jumat.

Kegiatan yang disebut sebagai "International Tabletop Exercise (TTX) on the East Asia Summit (EAS) Rapid Response Toolkit" tersebut bertujuan memajukan kerja sama di bidang penanganan bencana alam serta merupakan program nyata dari Rencana Aksi Deklarasi EAS tentang inisiatif pembangunan.

Sebelumnya, rencana tersebut telah tertuang dalam dokumen Pernyataan Ketua Pertemuan Menteri-menteri Luar Negeri pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur ke-6 pada 26 Juli 2016 di Vientiane, Laos.

Pada pertemuan tersebut para menteri menyambut baik inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan pelatihan internasional mengenai penanganan bencana alam dengan merujuk pada panduan yang ditetapkan oleh KTT Asia Timur (EAS toolkit) pada 15-17 November 2016.

Pelatihan ini diharapkan dapat menguatkan mekanisme koordinasi dalam mengelola bantuan dan menangani bencana alam dalam konteks satu ASEAN satu reaksi atau "One ASEAN One Response".

Pada pertemuan konsultatif gabungan, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri, Jose Antonio Morato Tavares melaksanakan pertemuan bilateral antara lain dengan Ketua Pejabat Tinggi ASEAN dari Australia, Amerika Serikat dan Republik Korea.

Pertemuan tersebut membahas berbagai permasalahan serta upaya peningkatan kerja sama antara Indonesia dan ketiga negara tersebut, baik secara bilateral maupun melalui forum kerja sama KTT Asia Timur.

Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Indonesia gelar pelatihan penanganan bencana alam ASEAN

Indonesia gelar pelatihan penanganan bencana alam ASEAN

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia menyampaikan rencana menjadi tuan rumah pelatihan internasional mengenai aksi cepat tanggap penanganan bencana alam bagi personel kunci yang akan dilaksanakan di Ambon pada November 2016.

Rencana tersebut disampaikan pada pertemuan konsultatif gabungan (Joint Consultative Meeting) di Viantiane, Laos pada Jumat, demikian siaran pers dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Jumat.

Kegiatan yang disebut sebagai "International Tabletop Exercise (TTX) on the East Asia Summit (EAS) Rapid Response Toolkit" tersebut bertujuan memajukan kerja sama di bidang penanganan bencana alam serta merupakan program nyata dari Rencana Aksi Deklarasi EAS tentang inisiatif pembangunan.

Sebelumnya, rencana tersebut telah tertuang dalam dokumen Pernyataan Ketua Pertemuan Menteri-menteri Luar Negeri pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur ke-6 pada 26 Juli 2016 di Vientiane, Laos.

Pada pertemuan tersebut para menteri menyambut baik inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan pelatihan internasional mengenai penanganan bencana alam dengan merujuk pada panduan yang ditetapkan oleh KTT Asia Timur (EAS toolkit) pada 15-17 November 2016.

Pelatihan ini diharapkan dapat menguatkan mekanisme koordinasi dalam mengelola bantuan dan menangani bencana alam dalam konteks satu ASEAN satu reaksi atau "One ASEAN One Response".

Pada pertemuan konsultatif gabungan, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri, Jose Antonio Morato Tavares melaksanakan pertemuan bilateral antara lain dengan Ketua Pejabat Tinggi ASEAN dari Australia, Amerika Serikat dan Republik Korea.

Pertemuan tersebut membahas berbagai permasalahan serta upaya peningkatan kerja sama antara Indonesia dan ketiga negara tersebut, baik secara bilateral maupun melalui forum kerja sama KTT Asia Timur.
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
UNIC-WWF-UNEP kerja sama selamatkan satwa liar Indonesia

UNIC-WWF-UNEP kerja sama selamatkan satwa liar Indonesia

UNIC-WWF-UNEP kerja sama selamatkan satwa liar Indonesia
Logo UNEP (ist)
Jakarta (ANTARA News) - Pusat Informasi PBB (UNIC) Jakarta bekerja sama dengan WWF Indonesia dan Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP) mempromosikan kebanggaan nasional untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati dan satwa liar yang terancam punah.

Menurut keterangan tertulis yang diterima ANTARA  saat acara "The United Nations Works For You" di Jakarta, Rabu, kebanggaan nasional tersebut menargetkan kalangan anak muda di perkotaan yang juga merupakan kunci untuk mengubah perilaku dan selera konsumen dalam mendukung upaya konservasi.

UNIC Jakarta menjelaskan tujuan kampanye itu membangun kesadaran untuk melestarikan warisan bumi yang kaya di Indonesia untuk semua masyarakat.

Selain itu, untuk menyuarakan keprihatinan konsumen terhadap permintaan produk hewan eksotis dan meningkatkan kebanggaan pada keanekaragaman satwa liar yang luar biasa di Indonesia.

Secara khusus, UNIC Jakarta juga mendukung upaya WWF Indonesia untuk pemulihan populasi harimau Sumatera yang bertujuan menggandakan jumlah harimau liar pada 2022 yang juga jatuh sebagai Tahun Baru Imlek shio harimau.

Seiring dengan Hari Harimau Sedunia pada 29 Juli mendatang, WWF Indonesia akan mengkampanyekan TX2 (menggandakan jumlah harimau) dan diselenggarakan di salah satu mall kawasan Jakarta Pusat dan akan diikuti dengan kampanye online dan acara lainnya di sekolah-sekolah dan organisasi kepemudaan.

UNIC Jakarta menjelaskan akan fokus untuk memperhatikan tempat berkembang biak harimau di suaka margasatwa Rimbang Baling di Riau yang juga menjadi rumah bagi ratusan spesies langka lainnya.

Menurut UNIC Jakarta, banyak dari spesies tersebut berada dalam daftar terancam punah karena habitat yang terus berkurang akibat perbuatan manusia, misalnya penebangan dan perburuan liar.

UNIC Jakarta juga menyatakan acara tersebut akan menyoroti kebiasaan bertanggung jawa suku asli yang telah hidup berdampingan dengan alam dan hewan-hewan di sana dari generasi ke generasi.

Berdasarkan data PBB, diperkirakan lebih dari 300 ribu jenis satwa liar atau sekitar 17 persen satwa dunia terdapat di Indonesia.

Indonesia juga menjadi habitat dari segala jenis satwa liar unik yang hanya dapat ditemukan di Indonesia saja.

Namun, Indonesia juga dikenal negara yang memiliki jumlah angka terbesar untuk kajahatan satwa liar di Asia Tenggara, yang melibatkan perdagangan satwa liar yang terancam punah baik untuk pasar domestik maupun di ekspor.
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Indonesia bisa galang ASEAN untuk tengahi konflik Laut China Selatan

Indonesia bisa galang ASEAN untuk tengahi konflik Laut China Selatan

Indonesia bisa galang ASEAN untuk tengahi konflik Laut China Selatan
Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut Tiongkok Selatan. (inquirer.net)
Bogor (ANTARA News) - Negara-negara anggota ASEAN harus membangun ulang komitmen bersama dalam menghadapi keputusan Pengadilan Tetap Arbitrase Internasional atau Permanent Court of Arbritation (PCA) atas sengketa Laut China Selatan, kata Kepala Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana.

"Salah satu anggota ASEAN dapat mengambil inisiatif untuk membangun kembali komitmen ASEAN dalam menghadapi dampak jangka panjang dari keputusan PCA," kata Adriana dalam diskusi mengenai Penelaahan Keputusan PCA Terkait Laut China Selatan di Bogor, Rabu.

Sengketa Laut China Selatan melibatkan China dan beberapa negara ASEAN yakni Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia yang memiliki klaim masing-masing atas wilayah perairan tersebut. Di lain pihak Kamboja telah menyatakan tidak terlibat dalam persolan tersebut dan mendukung sikap Tiongkok.

Menurut dia, Indonesia dapat berperan dalam menggalang kembali kekuatan ASEAN guna menempuh upaya diplomasi untuk menengahi dan menyelesaikan segala persoalan politik menyangkut sengketa wilayah perairan tersebut.

"Walaupun Kamboja menyatakan tidak terlibat dalam sengketa ini, masih banyak pintu yang dapat diupayakan dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan dengan menggalang kekuatan ASEAN," ujar Adriana.

Dia menjelaskan strategi China yang menyukai hubungan dan dialog bilateral dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dan negara-negara ASEAN guna menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin timbul dari keputusan PCA yang memenangkan gugatatan Filipina atas Laut China Selatan.

China, lanjut dia, merupakan negara yang tidak pernah mau mengikuti pihak manapun, termasuk hukum internasional.

"China menganggap dirinya negara besar. Karenanya, kita bisa menyinggung bahwa sebagai negara besar, China harus tunduk pada aturan dan hukum internasional serta keputusan yang telah diambil oleh PCA," kata Adriana.
Pada Selasa (12/7), PCA di Den Haag, Belanda mengeluarkan keputusan bahwa China tidak memiliki hak sejarah atas perairan Laut China Selatan dan bahwa negara itu telah melanggar hak-hak kedaulatan Filipina dengan aksi-aksinya yang dilakukannya.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menyeru negara-negara yang bersengketa untuk menghormati putusan Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag terkait sengketa Laut China Selatan.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Indonesia dorong penghormatan hukum internasional terkait LCS

Indonesia dorong penghormatan hukum internasional terkait LCS

Indonesia dorong penghormatan hukum internasional terkait LCS
Ilustrasi peta kawasan Laut China Selatan. China mengklaim secara sepihak hampir semua Laur China Selatan, dan menerapkan area udara pertahanan di atas wilayah itu. Sampai kini China tidak menetapkan koordinat pasti Sembilan Garis Putus-putus yang dijadikan dasar klaim sepihak mereka. (www,beforeitnews.com)
 ... semua pihak di Laut China Selatan diminta agar tetap berperilaku sesuai dengan prinsip yang telah disepakati bersama...
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia mendorong semua pihak menghormati hukum internasional, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, dalam menyikapi hasil putusan Tribunal Arbitrase PBB, di Den Haag, terkait sengketa Laut China Selatan.

Sikap Indonesia itu disampaikan Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, Selasa, setelah Tribunal Arbitrase PBB, di Den Haag, mengeluarkan keputusan akhir dalam menyelesaikan kasus Filipina-China di Laut China Selatan.

Indonesia sekali lagi menyerukan agar semua pihak dapat menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan terkait sengketa Laut China Selatan.

Selain itu, Indonesia juga mendorong semua pihak tetap berupaya memelihara suasana kondusif di kawasan Asia Tenggara, khususnya dengan menghindari aktivitas militer yang dapat mengancam stabilitas dan perdamaian.

Selain itu, Indonesia juga meminta semua pihak, khususnya yang terlibat dalam sengketa LCS, yaitu China, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

Selanjutnya, Indonesia juga menyerukan semua pihak terus melanjutkan komitmen bersama menegakkan perdamaian, serta menunjukkan persahabatan dan kerja sama, sebagaimana telah diupayakan dan dibina dengan baik selama ini. 

"Untuk itu semua pihak di Laut China Selatan diminta agar tetap berperilaku sesuai dengan prinsip yang telah disepakati bersama," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri.

Indonesia akan terus mendorong terciptanya zona damai, bebas dan netral di kawasan Asia Tenggara dalam rangka memperkokoh komunitas politik dan keamanan ASEAN.

Selain itu, Indonesia mendorong semua negara pengklaim untuk melanjutkan perundingan secara damai atas sengketa tumpang tindih klaim kedaulatan di Laut China Selatan sesuai dengan hukum internasional.

Sementara itu, China --yang secara agresif dan sepihak mengklaim kepemilikan hampir seluruh Laut Cina Selatan-- menyatakan tidak mengakui hasil Tribunal Arbitrase PBB dan menolak ikut ambil bagian. 

Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Back To Top