-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Ingin tingkatkan
Pangeran Arab ingin tingkatkan investasi di Indonesia

Pangeran Arab ingin tingkatkan investasi di Indonesia

Pewarta: 

Bogor (ANTARA News) - Pangeran Arab Saudi, Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud, menyatakan keinginannya untuk meningkatkan investasi di Indonesia.

Pangeran Alwaleed menyatakan hal itu dalam kunjungan kehormatannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu sore.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang sekaligus menjabat sebagai menteri penghubung antara Indonesia dengan Arab Saudi menggelar jumpa pers setelah keduanya mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut.

"Dalam pertemuan dengan Presiden, antara lain disebutkan mengenai keinginan dari Prince Alwaleed untuk meningkatkan investasinya di Indonesia," kata Menteri Retno.
Ia menambahkan, Prince Alwaleed yang merupakan Chairman dari Kingdom Holding Company dan Alwaleed Philantropis merupakan bisnisman yang sangat prominen dengan investasi di seluruh belahan dunia.

Dalam pertemuan itu, Alwaleed menyebutkan bahwa Kingdom Holding Company mengikuti garis politik Pemerintah Saudi Arabia yang bertekad untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia secara umum.

"Sejak kunjungan Presiden tahun yang lalu banyak sekali di bidang ekonomi hal-hal yang sudah dilakukan (antara kedua negara)," kata Menlu.

Sejauh ini, Prince Alwaleed banyak berinvestasi di Indonesia dalam bidang perhotelan dan perbankan.

"Tadi juga didiskusikan, dibicarakan mengenai prioritas pembangunan Presiden dan Pemerintah RI yaitu di bidang infrastruktur," katanya.

Menlu menambahkan bahwa pertemuan itu juga membahas mengenai prioritas pembangunan yang diambil oleh Presiden Jokowi di bidang infrastruktur.
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Menkopolhukam ingin tingkatkan kekuatan TNI AL di Natuna

Menkopolhukam ingin tingkatkan kekuatan TNI AL di Natuna

Pewarta: 
Menkopolhukam ingin tingkatkan kekuatan TNI AL di Natuna
Ilustrasi. Presiden Hadiri Rapim TNI Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Presiden Teten Masduki (dari kiri-kanan), Mentan Amran Sulaiman, Menlu Retno Marsudi, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, KSAD Jenderal TNI Mulyono, KSAL Laksamana TNI Ade Supandi, KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna, Kasum TNI Laksamana Madya Didit Ashaf berfoto bersama pejabat tinggi (pati) TNI usai pembukaan Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (16/12/15). Dalam pembukaan rapim tersebut Presiden meminta TNI tidak terlibat dalam politik praktis, serta menyampaikan tantangan menjaga keamanan dari radikalisme dan terorisme, serta kesiapan menuju perdagangan bebas sebagai negara maritim. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya ingin meningkatkan kekuatan TNI AL di kawasan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

"Kita memang punya pangkalan militer yang ada di Natuna, ke depan kita akan buat kekuatan-kekuatan pengamanan yang lebih baik lagi," kata Luhut di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa.
Presiden Joko Widodo, kata dia, memberikan arahan bahwa Tiongkok adalah sahabat Indonesia sekaligus menekankan pentingnya integritas teritorial Indonesia.
Untuk itu, ia menekankan sikap Indonesia sama seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, yakni mengedepankan komunikasi dalam mengatasi permasalahan Tiongkok dengan Indonesia yang bermula di perairan Natuna.
"Menlu melakukan komunikasi yang intensif dengan Tiongkok," kata dia.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah mengajak Tiongkok untuk menghormati hukum internasional, termasuk kesepakatan dalam konvensi laut internasional, pascainsiden penggagalan penyitaan KM Kway Fey 10078 berbendera Tiongkok di Laut Natuna.

Menurut Menlu, pihaknya telah memanggil Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, Sun Weide untuk menyampaikan fakta lapangan mengenai penggagalan penangkapan oleh sejumlah kapal "coast guard" Tiongkok.
Dalam pertemuannya dengan Weide, Menlu mengatakan Indonesia menyampaikan tiga bentuk protes yang pertama masalah pelanggaran hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di kawasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan Landas Kontinen.
Protes kedua yaitu upaya yang dilakukan oleh kapal "coast guard" Tiongkok untuk mencegah upaya penegakan hukum yang dilakukan otoritas Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen.

Selanjutnya, protes ketiga yang disampaikan adalah pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia.

Menlu menekankan kepada Weide bahwa Indonesia merupakan negara "Non Claimant State" atau negara yang tidak merasa memiliki dan mengakui sesuatu yang diperebutkan di wilayah Laut Tiongkok Selatan.

Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Back To Top