-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Tinjauan pertahanan Jepang khawatiri pemaksaan China

Tinjauan pertahanan Jepang khawatiri pemaksaan China

Tinjauan pertahanan Jepang khawatiri pemaksaan China
Dokumentasi Pasukan Bela Diri Jepang berada di sebelah peluncur misil Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) di pulau bagian selatan Jepang, Ishigaki. perfektur Okinawa, dalam foto yang diambil Kyodo, Minggu (7/2). Jepang sangat mengkhawatirkan tingkah-laku China yang sangat agresif dan mengerahkan kekuatan militernya untuk mengklaim hampir semua Laut China Selatan. Ada bisnis internasional senilai 5 triliun dolar Amerika Serikat setahun di perairan itu. (REUTERS/Kyodo)
 ... disetujui pemerintahan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, Jepang memperingatkan "dampak tidak diinginkan" dapat menjadi hasil dari penyangkalan keputusan internasional, yang dilakukan Beijing...
Tokyo (ANTARA News) - Tinjauan tahunan pertahanan Jepang, Selasa, mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas hal yang mereka nilai sebagai pemaksaan China setelah Beijing memandang rendah ketentuan internasional saat berhubungan dengan negara lain.

Buku Putih Pertahanan Jepang itu dikeluarkan di tengah peningkatan ketegangan di Asia kurang dari satu bulan setelah Mahkamah Permanen Arbitrase PBB, di Den Haag, Belanda, menyangkal pengakuan China di Laut China Selatan, yang disengketakan, dalam perkara yang diajukan Filipina.

China menolak menerima keputusan itu. Jepang meminta China mematuhi keputusan itu, yang disebutnya mengikat. Beijing membalas dengan memberikan peringatan kepada Tokyo untuk tidak ikut campur.

Dalam tinjauan pertahanan itu, yang disetujui pemerintahan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, Jepang memperingatkan "dampak tidak diinginkan" dapat menjadi hasil dari penyangkalan keputusan internasional, yang dilakukan Beijing.

"China siap memenuhi permintaan sepihaknya tanpa kompromi," kata pemerintah dalam tinjauan itu.

China mengklaim sebagian besar dari wilayah Laut China Selatan seluas 3,5 juta kilometer persegi itu, dengan Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga memiliki klaim yang bertabrakan.

Jepang tidak memiliki dakuan wilayah di kawasan itu, namun mengkhawatirkan sejumlah pangkalan militer China di tempat itu dapat meningkatkan pengaruh Beijing di wilayah yang dilewati kapal dagang internasional dengan omzet lima triliun dolar Amerika tiap tahun.

Banyak di antaranya berasal dan mengarah ke sejumlah pelabuhan Jepang.

Daripada melawan China secara langsung dengan cara mengarahkan kapal perangnya melewati pulau buatan China di tempat itu, Jepang memberikan perlengkapan dan pelatihan kepada negara Asia Tenggara, termasuk Filipina dan Vietnam, yang paling melawan napsu wilayah China.

Lawan paling kuat Beijing di Asia adalah Amerika Serikat, dengan Armada Ketujuh mereka beroperasi dari sejumlah pangkalan di Jepang dan Korea Selatan. 

Jepang memiliki angkatan laut terbesar kedua di Asia. Peninjauan pertahanan itu menuliskan peningkatan kemampuan China untuk mengancam kapal-kapal angkatan laut dengan peluru kendali anti-kapal mereka.

Peninjauan pertahanan itu memiliki tebal 484 halaman, lebih banyak dari yang dikeluarkan pada tahun sebelumnya, dan juga mencantumkan kekhawatiran keamanan lainnya, seperti adanya ancaman dari misil balistik dan program nuklir Korea Utara serta munculnya kembali kekuatan militer Rusia di Timur.

Laporan peninjauan itu menghabiskan 50 halaman untuk membahas persekutuan Jepang dengan Amerika Serikat, saat Tokyo mundur dari keputusannya yang dapat memicu konflik dengan cara meringankan operasi luar negeri pasukan pertahanan mereka.
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Jepang keluarkan peringatan keamanan terkait Pokemon GO

Jepang keluarkan peringatan keamanan terkait Pokemon GO

 | 1.797 Views
Jepang keluarkan peringatan keamanan terkait Pokemon GO
Pengunjung bermain Pokemon GO di halaman Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/7/2016). (ANTARA/Yudhi Mahatma)

Tokyo (ANTARA News) - Pemerintah Jepang sudah mengeluarkan peringatan keamanan bermain Pokemon GO meski game buatan Nintendo tersebut belum resmi diluncurkan.

Lembaga keamanan siber negara itu, National Center for Incident Readiness and Strategy for Cybersecurity (NISC), mengeluarkan sembilan instruksi kepada para pengguna game tersebut, termasuk menyarankan mereka tidak menggunakan nama asli sampai mengingatkan mereka mengenai aplikasi palsu.

Menurut warta kantor berita Reuters, NISC jarang mengeluarkan nasihat untuk permainan tertentu, namun Jepang hanya pemerintah terkini yang melakukannya terkait Pokemon GO, permainan yang memungkinkan pengguna mengejar monster-monster kartun di lingkungan nyata mereka.

NISC, yang menyatakan telah mengumumkan instruksi tersebut melalui Twitter dan Line, juga mengingatkan pada pengguna tentang risiko cekaman panas saat bermain selama musim panas yang terik di Jepang dan meminta mereka tidak bepergian ke daerah berbahaya.

Hanya beberapa hari setelah peluncuran, polisi di Amerika Serikat mengeluarkan peringatan setelah di Missouri puluhan orang menjadi korban perampokan bersenjata, dan puluhan orang lainnya terluka ringan karena bermain Pokemon GO.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan pemerintah menyadari bahwa ada keprihatinan tentang keamanan orang saat bermain Pokemon GO.

"Saya ingin orang-orang mengikuti anjuran pemerintah untuk menggunakan ponsel secara aman," kata Suga dalam sebuah konferensi pers Kamis.

Pokemon GO sukses besar sejak diluncurkan di beberapa negara awal bulan ini, dan sekarang jumlah pengguna hariannya melebihi Twitter.

Game tersebut akan diluncurkan dalam waktu dekat di Jepang namun Nintendo belum mengatakan kapan waktu peluncurannya.

Penerjemah: Natisha Andarningtyas
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Jepang dorong pematuhan putusan pengadilan arbitrase lcs

Jepang dorong pematuhan putusan pengadilan arbitrase lcs

Jepang dorong pematuhan putusan pengadilan rbitrase lcs -
Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut Tiongkok Selatan. (inquirer.net)
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Jepang mendorong agar semua pihak, terutama China dan Filipina, untuk mematuhi hasil putusan Pengadilan Tetap Arbitrase (Permanent Court Arbitrage/PCA) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait sengketa Laut China Selatan (LCS).

Jepang sangat mengharapkan bahwa para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mematuhi dan bertindak sesuai dengan putusan (Tribunal Arbitrase antara Filipina dan China terkait wilayah di LCS) ini, kata Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida dalam keterangan pers yang diterima dari Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Rabu.
Menurut Menlu Fumio Kishida, Pemerintah Jepang telah secara konsisten menganjurkan pentingnya aturan hukum dan penggunaan cara-cara damai, bukan penggunaan kekuatan atau paksaan, dalam mencari penyelesaian sengketa maritim di Laut Cina Selatan.

Untuk itu, kata Kishida, Pemerintah Jepang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hasil putusan pengadilan arbitrase antara Filipina dan China dibawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut, yang pada akhirnya diharapkan akan mengarah pada penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan secara damai.

Pada Selasa, 12 Juli 2016, Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) PBB di Den Haag telah mengeluarkan putusan akhir dalam persidangan arbitrase yang diajukan oleh Pemerintah Filipina di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) mengenai sengketa antara Filipina dan China terkait wilayah di Laut Cina Selatan.
Pengadilan internasional itu telah memutuskan untuk menolak klaim China untuk hak-hak di wilayah Laut Cina Selatan, dan mendukung kasus yang dibawa oleh Filipina.
Pengadilan Tetap Arbitrase PBB itu mengatakan, tidak ada bukti bahwa China telah secara historis mempunyai kontrol atau kuasa eksklusif atas perairan atau sumber daya di Laut Cina Selatan.

Terkait hasil Tribunal Arbitrase mengenai Laut Cina Selatan itu, Pemerintah Jepang memandang bahwa semua pihak yang terlibat wajib mematuhi setiap putusan yang telah dikeluarkan.

Karena putusan dari tribunal internasional itu sudah final (akhir) dan mengikat secara hukum (legally binding) semua pihak yang bersengketa di bawah ketentuan UNCLOS, para pihak untuk kasus itu diwajibkan untuk mematuhi putusan tersebut, kata Menlu Jepang Fumio Kishida dalam keterangan persnya. 
China dan Filipina merupakan negara pihak penandatangan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Akan tetapi, China - yang mengklaim kepemilikan hampir seluruh wilayah perairan di Laut China Selatan - menyatakan tidak mengakui hasil Tribunal Arbitrase PBB dan menolak ikut ambil bagian. 
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Jepang terima calon perawat dan pengasuh Indonesia

Jepang terima calon perawat dan pengasuh Indonesia

 | 1.258 Views


Pemerintah Jepang menerima para calon perawat dan pengasuh dari Indonesia berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Jepang-Indonesia (EPA) yang telah diberlakukan sejak Juli 2008.

Berdasarkan perjanjian itu, tahun ini dilakukan pengiriman gelombang ke-9 sebanyak 265 orang, yang terdiri dari 33 calon perawat dan 232 calon pengasuh dari Indonesia ke Jepang.

Kuasa Usaha ad interim Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Kozo Honsei, akan menyelenggarakan acara pelepasan keberangkatan para calon perawat dan calon pengasuh Indonesia itu, Selasa (14/6).

Para calon perawat dan calon pengasuh yang berangkat kali ini telah mengikuti pelatihan bahasa Jepang selama enam bulan di Indonesia sejak Desember tahun lalu.

Pelatihan tersebut dilakukan secara intensif selama enam bulan, seperti ditetapkan dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi/EPA di bawah kerangka kerja sama kedua negara, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang para calon perawat dan calon pengasuh Indonesia.

Sesampai di Jepang, para calon perawat dan pengasuh itu juga akan kembali mendapatkan pelatihan bahasa Jepang selama enam bulan.

Selanjutnya, pada Desember tahun ini, calon perawat dan pengasuh Indonesia itu akan mulai bekerja magang atau praktik latihan di masing-masing institusi penerima, dengan target lulus ujian nasional perawat dan ujian nasional pengasuh selama berada di Jepang. 
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Presiden harapkan investasi manufaktur Jepang naik

Presiden harapkan investasi manufaktur Jepang naik

Presiden harapkan investasi manufaktur Jepang naik
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat di Korea. (Foto.setneg)
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengharapkan peningkatan investasi terutama dari Prefektur Aichi, Jepang, ke Indonesia, khususnya dalam bidang industri dan manufaktur.

Agenda hari pertama Presiden Jokowi di Nagoya, Jepang, ditutup dengan menerima kunjungan kehormatan Gubernur Prefektur Aichi Hideaki Ohmura di Ruang Orion A Hotel Kanko, Nagoya, Jepang, Kamis malam.
Presiden Jokowi mengawali pembicaraan dengan menyambut baik kerja sama bidang pendidikan antara Prefectural University dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang telah disepakati saat Gubernur Ohmura berkunjung ke Indonesia dengan membawa delegasi ekonomi dan pendidikan pada 18-23 Oktober 2015.
Presiden mendorong peningkatan investasi dari Prefektur Aichi ke Indonesia, khususnya pada sektor industri dan manufaktur.
Gubernur Aichi mengatakan investasi dari Aichi ke Indonesia dalam lima tahun terakhir meningkat dua kali lipat.

Jumlah WNI di wilayah Perfektur Aichi juga cukup banyak, hampir 4.000 orang, sehingga hubungan dua masyarakat juga dapat ditingkatkan.
Gubernur Aichi juga mengharapkan Garuda Indonesia membuka rute penerbangan langsung ke Nagoya yang dibalasa Presiden Jokowi dengan janjik akan menyampaikan usul itu  kepada Garuda untuk ditindaklanjuti.


Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Back To Top