-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Jusuf Kalla
Wapres Jusuf Kalla bertemu Presiden Mongolia

Wapres Jusuf Kalla bertemu Presiden Mongolia

Pewarta: 
Wapres Jusuf Kalla bertemu Presiden Mongolia
Wakil Presiden Jusuf Kalla (ANTARA FOTO/Embong Salampessy)
Beijing (ANTARA News) - Wakil Pesiden RI Jusuf Kalla mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Mongolia Tsakhia Elbegdorj, membahas penguatan hubungan serta kerja sama kedua negara, di Mongolia, Kamis malam waktu setempat.

Wapres yang didampingi antara lain Menteri Luar Negeri, A.M. Fachir dan Duta Besar RI untuk RRT merangkap Mongolia Soegeng Rahardjo tersebut, menyampaikan salam hangat dari Presiden Joko Widodo serta ucapan selamat atas penyelengaraan KTT Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-11, di Mongolia, demikian keterangan tertulis Kedutaan Besar RI di Beijing, yang diterima Antara Beijing, Jumat.

Wapres RI juga menekankan pentingnya kedua negara meningkatkan hubungan kerja sama, terutama di bidang perdagangan dan ekonomi. Hal tersebut mengingat tahun ini merupakan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik RI-Mongolia.

Terletak di antara Rusia dan Tiongkok, negara berpenduduk 3 juta jiwa ini mempunyai pertumbuhan ekonomi yang positif, didukung oleh sektor pertambangan dan energinya.

Mongolia juga semakin dikenal dengan hasil pertaniannya, yang telah berhasil mengekspor daging sapi dan kambing yang cukup menguntungkan. Pemerintahan Mongolia yang demokratis sangat aktif dalam mendorong isu-isu demokrasi dan HAM di forum-forum internasional, termasuk dengan menjadi peserta reguler dalam pertemuan tahunan Bali Democracy Forum di Indonesia.
Sebelumnya, Indonesia dan Mongolia menyepakati penguatan hubungan bilateral Indonesia-Mongolia dalam enam prioritas bidang kerja sama, antara lain bidang pemajuan demokrasi, HAM, tata kelola pemerintahan dan peraturan perundang-undangan, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan perdagangan, pertambangan, pertanian, sosial budaya, serta kerja sama regional dan global.

Hubungan diplomatik Indonesia dan Mongolia yang telah dimulai sejak 21 Desember 1956.



KTT ASEM

Wakil Presiden RI, Muhammad Jusuf Kalla beserta delegasi telah tiba di Bandara Chinggis Khan, Ulaanbaatar, Mongolia, pada pukul 19:05 waktu setempat.

Kunjungan Wapres RI ke Mongolia tersebut dalam rangka menghadiri KTT Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-11, yang tahun ini bertemakan 20 Years of ASEM: Partnership for the Future through Connectivity.
Wapres RI, yang didampingi oleh Ibu Mufidah Jusuf Kalla, beserta Wakil Menteri Luar Negeri, A.M. Fachir serta beberapa staf ahli dan staf khusus Wapres RI.

Kehadiran Wapres RI di KTT ASEM ke-11 juga akan dimanfaatkan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara sahabat, termasuk Presiden Mongolia, Tsakhia Elbegdorj.

KTT ASEM ke-11, pertemuan akan membahas mengenai upaya pengembangan kerja sama konkret di ketiga pilar utama kemitraan ASEM, yaitu politik, ekonomi, serta sosial, budaya dan pendidikan. Pertemuan juga akan membahas berbagai perkembangan situasi di kedua kawasan, termasuk yang terkait dengan stabilitas dan keamanan.

Sedangkan isu konektivitas menjadi tema utama pertemuan, melihat perkembangan pesat kerja sama antara negara-negara di Asia dan mitranya di Eropa.

ASEM merupakan mekanisme dialog dan kerja sama yang saat ini beranggotakan 51 negara dari Asia dan Eropa serta 2 organisasi regional, yaitu ASEAN dan Uni Eropa.

KTT ASEM diselenggarakan setiap 2 tahun, bertempat di negara Asia dan Eropa secara bergantian. KTT ASEM pertama diselenggarakan di Bangkok, Thailand, sementara pada tahun 2014 KTT ASEM diselenggarakan di Milan, Italia. 
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Jusuf Kalla hadiri "open house" Jokowi di Yogyakarta

Jusuf Kalla hadiri "open house" Jokowi di Yogyakarta

Pewarta: 
Jusuf Kalla hadiri
Presiden Joko Widodo (kiri) bersalaman dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) saat acara open house Idul Fitri 1437 H di Istana Kepresidenan, Yogyakarta, Sabtu (9/7). Presiden Jokowi bertemu dengan Wakli Presiden Jusuf Kalla untuk merayakan Idulfitri 1437 H bersama warga Yogyakarta di Istana Kepresidenan. (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/16).
Yogyakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla turut hadir di acara "open house" Presiden Jokowi yang digelar di Gedung Agung, Istana Kepresidenan Yogyakarta.

Wapres JK hadir di Gedung Agung, Yogyakarta, Sabtu, sekitar pukul 11.40 WIB untuk bersilaturahim dan bersalaman dengan Presiden Joko Widodo.

Kehadiran Wakil Presiden tersebut sekaligus turut mengakhiri acara "open house" Presiden dalam kesempatan kali ini.

Pertemuan Presiden dan Wapres itu merupakan untuk pertama kalinya sejak perayaan Idul Fitri tahun ini.
Selain Wapres JK, turut hadir mendampingi Presiden ketika bersalam-salaman dengan masyarakat di lobi Gedung Agung di antaranya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X bersama GKR Hemas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan istri, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan istri.
Dalam "open house" yang baru pertama kali diadakan di Gedung Agung ini, diperkirakan sekitar 2.000 masyarakat Yogyakarta dari berbagai kalangan hadir untuk bertemu langsung dan bersalam-salaman dengan Presiden Joko Widodo. 
Usai bersalaman dengan Presiden Joko Widodo, masyarakat yang hadir dipersilakan untuk menikmati jamuan hidangan yang telah dipersiapkan di sekitar sisi utara Gedung Agung.

Sejumlah warga yang hadir dan dapat berjabat tangan langsung dengan Presiden Joko Widodo dalam kesempatan kali ini mengaku sangat gembira. 
Presiden Joko Widodo menggelar acara "open house" bersama masyarakat di Istana Kepresidenan Yogyakarta atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gedung Agung. 
Masyarakat sekitar yang antusias untuk dapat bertemu langsung dengan Presiden sudah mulai mengantre sejak pukul 07.30 WIB pagi di depan pintu utama Gedung Agung.

Sekitar pukul 09.30 WIB, suasana kompleks Gedung Agung yang semula tenang mendadak riuh dengan tepuk tangan masyarakat begitu iring-iringan mobil Presiden tiba. 

Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Gedung Agung Yogyakarta dan langsung bertutur sapa dengan masyarakat yang telah menunggu. 
Saat itu, Presiden Joko Widodo tampak mengenakan pakaian batik lengan panjang berwarna cokelat, sementara Ibu Iriana mengenakan gamis dan jilbab berwarna putih.
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Jusuf Kalla terima kru film Uang Panai

Jusuf Kalla terima kru film Uang Panai

Pewarta: 
Jusuf Kalla terima kru film Uang Panai
Wapres Jusuf Kalla (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Makassar (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima kru dan pemain Film Uang Panai yang dijadwalkan akan tayang usai lebaran di kediamannya Jalan Haji Bau Makassar, Sabtu malam.

Turut hadir pada kesempatan tersebut sutradara Halim Gani Safia, produser Andi Mattuju, eksekutif produser Wachyudi Muchsin, pemeran utama Muhammad Zoel Ikram Nur, Nur Fadillah Naifa Ramli, Tuming dan Abu serta sejumlah pendukung.
Eksekutif produser Wahyudi Muchsin melaporkan kepada Wapres kalau Film Uang Panai sebagian besar dimainkan oleh artis lokal Makassar dengan dukungan aktor nasional seperti Katon Bagaskara.

Wahyudi Muchsin juga mengundang Jusuf Kalla untuk nonton bareng film yang yang akan tayang secara nasional 60 sampai 100 layar tersebut dan akan diikutkan dalam ke Festival Film Indonesia (FFI).

Pada kesempatan itu Jusuf Kalla mengapresiasi film tersebut dan sempat menyaksikan thriller atau cuplikan film tersebut melalui ipad.

"Karya film itu tergantung kualitasnya. Kalau kualitasnya bagus pasti penontonnya banyak. Jangan sebabkan orang menertawai kita setelah nonton. Jangan buat yang lucu-lucu buat kita," katanya.

Dia menegaskan sekarang uang panai atau uang mahar dibicarakan dibawah meja dan harganya sudah turun.
"Harus cari kata-kata yang tak menyinggung. Uang panai itu bukan harga seorang gadis itu tapi tanda tanggung jawab. Itu bukan masalah uang tapi keluarga. Ini untuk ngukur tanda kejujuran," katanya.

Jusuf Kalla mengatakan dengan kemajuan teknologi pembuatan film sekarang makin mudah dan tidak rumit.

Dia mengharapkan agar film tersebut dapat menjadi tontonan nasional sehingga yang terpenting harus berkualitas. 

"Walaupun merupakan film daerah harus punya rasa nasional. Kadang-kadang kalau terlalu dipaksakan dialog daerahnya bisa membosankan," katanya.
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Susi Pudjiastuti tidak berbeda prinsip dengan Jusuf Kalla

Susi Pudjiastuti tidak berbeda prinsip dengan Jusuf Kalla

Pewarta: 
Susi Pudjiastuti tidak berbeda prinsip dengan Jusuf Kalla
Dokumentasi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, saat berjalan keluar usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo terkait rekrutmen sarjana kelautan untuk membangun sektor maritim Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/7/15). (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengatakan, tidak ada perbedaan prinsip antara dia dengan Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Penyebabnya: berbagai kebijakan yang dikeluarkan telah dipertimbangkan secara matang.

"Antara saya dan Pak JK (Jusuf Kalla) tidak ada perbedaan prinsipil," kata Pudjiastuti, dalam acara pertemuan pemimpin redaksi, di Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Jakarta, Jumat malam. 

Dia malah menyatakan bahwa pers-lah yang kerap menulis berita-berita sensasional. Sekali lagi dia menyangkal ada perbedaan secara prinsip dengan Kalla.

Pudjiastuti memberi contoh tentang hal ini, saat Kalla selesai meninjau ke beberapa daerah, kehadiran dia diwakili beberapa pejabat eselon satu Kementerian Kelautan dan Perikanan karena dia sedang ada keperluan lain. 

Sebelumnya, Pudjiastuti menegaskan, reformasi kebijakan sektor kelautan dan perikanan tidak mudah tetapi tetap harus dilakukan guna menjaga kelestarian sumber daya lautan Republik Indonesia.
"Kami telah melakukan reformasi perikanan sejak bulan pertama saya menjabat," kata dia, dalam acara forum bisnis dan investasi kelautan perikanan di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (30/3).

Selain itu dia juga menekankan kepentingan reformasi kelautan dan perikanan selain koordinasi dengan instansi-instansi lain dan kolega di kabinet. Dia juga menyatakan telah mendiskusikan pekerjaannya dengan Presiden Joko Widodo. 

Sebagaimana diwartakan sejumlah media, Kalla meminta Pudjiastuti mengevaluasi kebijakannya yang mengakibatkan penurunan produksi pengolahan ikan di sejumlah wilayah, di antaranya di Sumatera Utara dan Maluku.

Pudjiastuti menyatakan, di sejumlah daerah yang dilaporkan menurunnya produksi pengolahan ikan antara lain karena banyak unit pengolahan ikan yang tidak dioperasikan.

Peneliti di CSIS, Jakarta, juga telah mengeluarkan pernyataan kepada publik bahwa kebijakan dan praktik penenggelaman kapal ikan asing ilegal tidak akan efektif pada jangka panjang. 

Hal ini, menurut CSIS, hanya efektif pada jangka pendek dan diperlukan koordinasi lebih baik antar instansi terkait serta pembentukan dan penguatan instansi serupa Penjaga Pantai Indonesia. 
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Jusuf Kalla didaulat pimpin tim transisi Golkar

Jusuf Kalla didaulat pimpin tim transisi Golkar

Pewarta: 
Jusuf Kalla didaulat pimpin tim transisi Golkar
Jusuf Kalla (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)
 Mahkamah Partai Golkar memutuskan dan menetapkan tim transisi untuk rekonsiliasi total melalui Munas yang aspiratif, demokratis, terbuka dan akuntabel serta melibatkan pihak-pihak yang berselisih

Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Partai Golkar yang diketuai Muladi memutuskan membentuk Tim Transisi untuk mewujudkan rekonsiliasi total melalui Musyawarah Nasional dan mendaulat mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menjadi ketua tim.

"Mahkamah Partai Golkar memutuskan dan menetapkan tim transisi untuk rekonsiliasi total melalui Munas yang aspiratif, demokratis, terbuka dan akuntabel serta melibatkan pihak-pihak yang berselisih," kata Ketua MPG Muladi saat membacakan putusan di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, komposisi tim tersebut yaitu B.J Habibie sebagai pelindung, JK sebagai ketua merangkap anggota, sementara para anggotanya seperti Ginanjar Kartasasmita, Emil Salim, Abdul Latif, Suswono Yudhohusodo, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Teo L Sambuaga, dan Soemarsono.

Muladi menjelaskan, dalam rangka melaksanakan tugasnya, tim transisi menetapkan kepesertaan Munas, panitia penyelenggara munas, dan menetapkan tanggal, bulan, serta tempat penyelenggaraan munas.

"Menetapkan aturan dan ketentuan yang menjamin terlaksananya Munas yang aspiratif, demokratis, terbuka, dan akuntabel. Batas waktu munas paling lambat Maret 2016," ujarnya.

Muladi mengatakan untuk mendukung terselenggaranya rekonsiliasi secara total maka tim juga diberi tugas untuk menata kepengurusan dan susunan fraksi MPR RI dan fraksi DPR RI selama masa transisi.

Dia mengatakan, proses rekonsiliasi dilakukan berdasarkan pedoman yang telah diberikan oleh MPG melalui putusan pertama tertanggal 3 Maret 2015 yaitu pertama menghindari prinsip the winner takes all, kedua mengapresiasi kepengurusan yang melibatkan pihak-pihak berselisih.

"Ketiga, merehabilitasi individu-individu pengurus Golkar yang dipecat selama terjadi perselisihan. Keempat, larangan membentuk partai baru," katanya.

Dia mengatakan keputusan itu diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tiga hakim MPG yaitu Muladi, Andi Mattalata, Jasri Marin dan tanpa dihadiri Natabaya serta Aulia Rachman.

Menurut dia, hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan Bab V tentang Pemeriksaan Permohonan butir 2 dalam Peraturan Organisasi nomor PO-14/DPP/Golkar/V/2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Internal Partai Golkar di MPG dalam Rapat Permusyawaratan Rabu dan Kamis (13-14 Januari 2016).
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Back To Top